Banyak Bangunan Melanggar, DPRD Minta Ahok Audit Tata Ruang
Selasa, 23 Februari 2016 - 10:06 WIB
Banyak Bangunan Melanggar, DPRD Minta Ahok Audit Tata Ruang
A
A
A
JAKARTA - DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melakukan audit tata ruang karena banyak bangunan megah dan mewah menyalahi aturan. Misalnya, berdiri di atas saluran air sehingga menyebabkan banjir.
"Kami minta Gubernur melakukan audit tata ruang. Jadi tidak hanya membongkar bangunan orang-orang miskin seperti pedagang kaki lima (PKL). Karena ada berapa bangunan elite seperti di Jakarta Pusat yang jelas-jelas melanggar malah dibiarkan berdiri kokoh," kata juru bicara Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Steven Setiabudi Musa di Balaikota, Selasa (23/2/2016).
Menurut Steven , kawasan elite memang belum banyak tersentuh meski banyak yang melanggar. Politikus PDIP ini mencontohkan bangunan di Jakarta Pusat misalnya, berdasarkan informasi yang diterima ada bangunan sudah bertahun-tahun menutupi saluran air tapi lolos dari pantauan.
"Kami minta Pemprov melakukan investigasi apakabar benar bangunan tersebut melanggar. Jika benar melanggar kami minta segera dibongkar," ungkapnya.
Anggota Komisi D DKI Jakarta Rikardo menambahkan, Gubernur tidak tebang pilih membongkar bangunan yang menutup saluran air. Dia mencontohkan sejumlah kawasan elite seperti perumahan atau mal jika terbukti melanggar harus dibongkar.
"Kita akan cek ke lapangan apakah informasi salah satu mal di Jakarta Pusat yang menutup kali itu benar atau tidak," ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan tidak akan tebang pilih dalam menertibkan bangunan yang menutup saluran. Seluruh bangunan yang menutupi saluran dipastikannya akan dibongkar.
"Kami minta Gubernur melakukan audit tata ruang. Jadi tidak hanya membongkar bangunan orang-orang miskin seperti pedagang kaki lima (PKL). Karena ada berapa bangunan elite seperti di Jakarta Pusat yang jelas-jelas melanggar malah dibiarkan berdiri kokoh," kata juru bicara Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Steven Setiabudi Musa di Balaikota, Selasa (23/2/2016).
Menurut Steven , kawasan elite memang belum banyak tersentuh meski banyak yang melanggar. Politikus PDIP ini mencontohkan bangunan di Jakarta Pusat misalnya, berdasarkan informasi yang diterima ada bangunan sudah bertahun-tahun menutupi saluran air tapi lolos dari pantauan.
"Kami minta Pemprov melakukan investigasi apakabar benar bangunan tersebut melanggar. Jika benar melanggar kami minta segera dibongkar," ungkapnya.
Anggota Komisi D DKI Jakarta Rikardo menambahkan, Gubernur tidak tebang pilih membongkar bangunan yang menutup saluran air. Dia mencontohkan sejumlah kawasan elite seperti perumahan atau mal jika terbukti melanggar harus dibongkar.
"Kita akan cek ke lapangan apakah informasi salah satu mal di Jakarta Pusat yang menutup kali itu benar atau tidak," ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan tidak akan tebang pilih dalam menertibkan bangunan yang menutup saluran. Seluruh bangunan yang menutupi saluran dipastikannya akan dibongkar.
(whb)
