DPRD: Sekelas DKI Rapat Masih Ada Tumpukan Berkas
Sabtu, 10 Oktober 2015 - 04:25 WIB
DPRD: Sekelas DKI Rapat Masih Ada Tumpukan Berkas
A
A
A
JAKARTA - DPRD DKI Jakarta mengaku pembelian laptop hingga Rp1,6 miliar sebagai kebutuhan anggota Dewan dan baru pertama kali diajukan. Pasalnya, kondisi teknologi informasi legislator saat ini jauh dari kata canggih dan modern.
"Masa sekelas kita di DKI yang merupakan Ibu Kota negara masih ada tumpukan berkas kalau rapat. Itu benar-benar tradisional banget," kata Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Mohammad Taufik saat berbincang dengan SINDO, Jumat 9 Oktober 2015.
Bahkan, kata dia, laptop yang dipakai anggota Dewan saat ini adalah milik pribadi masing-masing yang digunakan untuk kerja. Maka itu, pembelian laptop tahun ini harus segera diwujudkan.
Slain itu, Taufik minta, pembelian laptop Rp1,6 miliar ini tidak usah dijadikan polemik. Karena, sambungnya, legislatif tidak pernah mencampuri urusan eksekutif soal penambahan uang untuk APBD Rp10,2 triliun.
"Kami saja enggak pernah meributkan urusan mereka, seharusnya yang jadi polemik itu waktu mereka (pemprov) minta tambahan Rp10,2 triliun ke kami (DPRD)," cetus Taufik.
Pembelian laptop yang diminta sebesar Rp1,6 miliar, bila dibagikan kepada 106 anggota DPRD DKI jakarta. Maka, per orang anggota Dewan mendapatkan laptop seharga Rp15 juta.
Terkait nilai yang begitu fantastis pun, Taufik mengaku tidak tahu menahu. Menurutnya sesuai dengan aturan yang ada, penerapan nilai itu merupakan tupoksi dari sekretaris dewan (sekwan).
"Kami yang minta ke sekwan, tapi soal nilainya kami tidak tahu menahu, tanya aja sekwan kenapa nilai sangat besar," terang Taufik. (Baca: Pembelian Laptop Rp1,6 M, Ahok: Silakan, Asal Jangan Ada Mark-up)
Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD DKI Jakarta Muhammad Yuliadi mengatakan, permintaan itu langsung dari anggota Dewan. Tujuannya, untuk memudahkan kerja mereka saat sedang melakukan tugas di luar kantor, seperti saat bertemu dengan konstituen.
"Ada keinginan dari mereka ketika sedang bertugas di luar (Gedung DPRD) dilengkapi dengan laptop," katanya.
PILIHAN:
DPRD DKI: Ahok Banyak Wacana Daripada Hasilnya
"Masa sekelas kita di DKI yang merupakan Ibu Kota negara masih ada tumpukan berkas kalau rapat. Itu benar-benar tradisional banget," kata Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Mohammad Taufik saat berbincang dengan SINDO, Jumat 9 Oktober 2015.
Bahkan, kata dia, laptop yang dipakai anggota Dewan saat ini adalah milik pribadi masing-masing yang digunakan untuk kerja. Maka itu, pembelian laptop tahun ini harus segera diwujudkan.
Slain itu, Taufik minta, pembelian laptop Rp1,6 miliar ini tidak usah dijadikan polemik. Karena, sambungnya, legislatif tidak pernah mencampuri urusan eksekutif soal penambahan uang untuk APBD Rp10,2 triliun.
"Kami saja enggak pernah meributkan urusan mereka, seharusnya yang jadi polemik itu waktu mereka (pemprov) minta tambahan Rp10,2 triliun ke kami (DPRD)," cetus Taufik.
Pembelian laptop yang diminta sebesar Rp1,6 miliar, bila dibagikan kepada 106 anggota DPRD DKI jakarta. Maka, per orang anggota Dewan mendapatkan laptop seharga Rp15 juta.
Terkait nilai yang begitu fantastis pun, Taufik mengaku tidak tahu menahu. Menurutnya sesuai dengan aturan yang ada, penerapan nilai itu merupakan tupoksi dari sekretaris dewan (sekwan).
"Kami yang minta ke sekwan, tapi soal nilainya kami tidak tahu menahu, tanya aja sekwan kenapa nilai sangat besar," terang Taufik. (Baca: Pembelian Laptop Rp1,6 M, Ahok: Silakan, Asal Jangan Ada Mark-up)
Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD DKI Jakarta Muhammad Yuliadi mengatakan, permintaan itu langsung dari anggota Dewan. Tujuannya, untuk memudahkan kerja mereka saat sedang melakukan tugas di luar kantor, seperti saat bertemu dengan konstituen.
"Ada keinginan dari mereka ketika sedang bertugas di luar (Gedung DPRD) dilengkapi dengan laptop," katanya.
PILIHAN:
DPRD DKI: Ahok Banyak Wacana Daripada Hasilnya
(mhd)
