Diskominfo Lemahkan KI

SURABAYA - Komisi Informasi (KI) menuding Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Provinsi Jatim telah melakukan pelemahan terhadap kinerja KI. Tudingan ini disampaikan menyusul pemotongan anggaran untuk program KI hingga hampir Rp1 miliar.

Di antaranya anggaran untuk fasilitasi KI sebesar Rp305,5 juta. Anggaran tersebut oleh Dinas Kominfo lantas dipakai untuk program pengelolaan jaringan. Tidak hanya itu, pada Mei 2015 lalu, Dinas Kominfo juga kembali mengambil jatah anggaran KI sebesar Rp350 juta.

Anggaran tersebut lantas dimanfaatkan untuk pembiayaan program kelompok informasi masyarakat selama empat hari di Kabupaten Nganjuk. ”Ini masih belum berhenti. Pada 9 September lalu, Kominfo juga menggelar rapat koordinasi dengan bendahara KI. Pada rapat tersebut diputuskan ada pemotongan anggaran lagi Rp200 juta.

Alasannya untuk penanggulangan bencana kekeringan,” keluh Ketua Komisi Informasi Jatim Ketty Tri Setyorini. Ketty menilai pemotongan anggaran tersebut tidak rasional. Pasalnya dalam satu tahun total anggaran KI hanya Rp2,8 miliar. Jumlah tersebut jauh di atas anggaran Kominfo yang mencapai Rp48 miliar.

Tak hanya itu, dengan kekuatan anggaran tersebut KI juga telah menyusun kegiatan untuk membantu percepatan implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik di seluruh wilayah Provinsi Jatim). ”Lagipula KI adalah lembaga mandiri. Sesuai Undang-undang Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, KI juga berhak atas alokasi anggaran dari APBD.

Nah, kalau sekarang dipangkas sebanyak itu, lalu bagaimana KI menjalankan programnya,” ungkapnya. Lebih jauh, Ketty juga menyayangkan proses pemotongan anggaran yang dilakukan secara sepihak. Sebab, pemotongan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan tim anggaran KI Provinsi Jatim. ”Kami melihat, pemotongan ini sangat janggal.

Sebab, ketika kami meminta surat atau dokumen yang menjadi dasar rencana pemotongan anggaran, pihak Dinas Kominfo Jatim menolak. Mereka berdalih bahwa dokumen tersebut bukan untuk Komisi Informasi tetapi untuk Diskominfo Jatim. Padahal mestinya Diskominfo Jatim memahami bahwa surat atau dokumen seperti itu harus disertakan jika dijadikan alasan untuk pemotongan atau pengurangan dana APBD,” urainya.

KI Jatim, lanjut Ketty sejatinya memahami kondisi sulit keuangan daerah, sehingga harus ada pemotongan. Namun, mestinya, komposisi pemotongan dilakukan secara proporsional (sesuai kebutuhan). Namun, faktanya, yang terjadi justru sebaliknya. Sebagai contoh, untuk program penanggulan bencana kekeringan, toleransi pemotongan anggaran hanyalah 1-1,5% dari total anggaran.

”Nah, untuk program ini mestinya KI hanya dipotong Rp20 juta. Tetapi ternyata sampai Rp200 juta,” sindirnya. Atas situasi inilah, Ketty mengaku kinerja KI terganggu. Program yang telah disusun terancam mandek dan tidak bisa dilaksanakan. Padahal, KI mengemban amanah undangundang untuk mengawal keterbukaan informasi publik. ”Tidak sepatutnya KI diperlakukan seperti bidang-bidang di bawah Kominfo.

Sebab, KI adalah lembaga independen,” tandasnya. Kendati demikian, protes KI atas pemotongan anggaran ini tampaknya sulit membuahkan hasil. Pasalnya, kalangan DPRD Jatim juga member dukungan atas pemotongan itu. Ketua Komisi A DPRD Jatim Fredy Poernomo misalnya mengatakan bahwa kebijakan pemotongan tidak hanya terhadi pada KI saja.

Tetapi juga seluruh SKPD di lingkungan Pemprov Jatim. ”ini karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita devisit Rp1,6 triliun. Jadi semuanya dikepras. Ini karena kondisi ekonomi sedang jelek. Sehingga harus ada penghematan,” katanya. Meski begitu politisi Partai Golkar ini akan melakukan evaluasi terhadap kinerja seluruh SKPD.

”Pada Tanggal 14 nanti kami akan bertemu KI membahas masalah ini. Kami akan lihat kinerjanya bagaimana. Sehingga bisa diukur berapa total kebutuhannya. Prinsipnya, semua bergantung kekuatan daerah,” pungkas Fredy.

Ihya ihya ulumuddin