Bank Jatim Bidik UMKM
Bank Jatim Bidik UMKM
A
A
A
SURABAYA - Bank Jatim terus melakukan perubahan untuk bisa menjadi Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang kuat.
Bank milik Pemprov Jatim ini menjadikan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) sebagai pasar baru. Perubahan segmen ini dilakukan karena Bank Jatim melihat UMKM menjadi salah satu penopang pendapatan terbesar untuk pemerintah. Saat ini pendapatan UMKM yang masuk ke Pemprov bisa mencapai Rp832 triliun. Jika UMKM ini tidak diurus, dikhawatirkan pelan-pelan akan mati dengan sendirinya.
“Kalau tidak diurus, industri ini bisa mati. Untuk itu, saatnya Bank Jatim mengambil segmen UMKM,” kata Gubernur Jatim Soekarwo dalam acara Sosialisasi Program Transformasi Bank Pembangunan Daerah (PBD) di Kantor Bank Jatim kemarin. Pakde Karwo mengatakan, perkembangan UMKM di Jatim memiliki tren yang menggembirakan.
Tahun ini sekitar 3.476 UMKM siap melakukan ekspor dari produk-produknya, sedangkan yang merintis untuk ekspor sekitar 1.330 UKM. Potensi ini sangat besar. Untuk itu, Bank Jatim harus menjadi bank yang memperkuat posisi UMKM. Untuk bisa mengembangkan UMKM, Pakde Karwo menegaskan, harus ada dukungan pemerintah daerah (pemda) selaku pemegang saham BPD. “Pak bupati dan wali kota menjadi kunci sukses untuk membina UMKM,” ujarnya.
Soekarwo menerangkan, saat ini Bank Jatim terus melakukan sosialisasi transformasi BPD yang diikuti 26 BPD di Indonesia. BPD ini akan menjadi kekuatan pasar yang sangat fantastik. Sebab, antardaerah bisa mengembangkan sayap kerja sama yang telah terjalin sehingga masing-masing daerah bisa bergerak dan berkembang jauh lebih baik dari sebelumnya.
Berdasarkan statistik perbankan Indonesia, per Juni 2015, aset BPD telah mencapai Rp548,53 triliun atau meningkat 18,62% dibandingkan posisi yang sama pada Juni 2014 atau menempati peringkat keempat dalam perbankan nasional setelah BRI, Mandiri dan BCA.
Kinerja kredit BPD juga menunjukkan pertumbuhan cukup baik, per Juni 2015, posisi BPD mencapai Rp315,63 triliun atau meningkat 11,35 %. Direktur Utama PT Bank Jatim Soeroso mengatakan, pihaknya akan melaksanakan apa yang telah menjadi program pemerintah.
Menurut dia, penguatan UMKM merupakan salah satu solusi supaya ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah bisa terbangun. “Kami akan mempermudah UMKM dalam mengembangkan usaha, bunga yang kami berikan juga ringan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Nelson Tampubalon mengatakan, OJK bersama Asosiasi Perbankan Daerah (Asbanda) telah me-review permasalahan BPD dan menyusun kerangka program transformasi BPD sebagai acuan bagi BPD untuk melakukan transformasi tersebut.
Kerangka transformasi BPD itu dirumuskan secara lebih holistis dan seimbang dengan menekankan pentingnya perubahan struktural secara terarah dan sistematis.
“Saya yakin nanti BPD akan menjadi bank yang kuat dan berdaya saingtinggi serta berkontribusi signifikan bagi perubahan dan pemerataan ekonomi daerah yang berkelanjutan,” katanya.
Arief ardliyanto
Bank milik Pemprov Jatim ini menjadikan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) sebagai pasar baru. Perubahan segmen ini dilakukan karena Bank Jatim melihat UMKM menjadi salah satu penopang pendapatan terbesar untuk pemerintah. Saat ini pendapatan UMKM yang masuk ke Pemprov bisa mencapai Rp832 triliun. Jika UMKM ini tidak diurus, dikhawatirkan pelan-pelan akan mati dengan sendirinya.
“Kalau tidak diurus, industri ini bisa mati. Untuk itu, saatnya Bank Jatim mengambil segmen UMKM,” kata Gubernur Jatim Soekarwo dalam acara Sosialisasi Program Transformasi Bank Pembangunan Daerah (PBD) di Kantor Bank Jatim kemarin. Pakde Karwo mengatakan, perkembangan UMKM di Jatim memiliki tren yang menggembirakan.
Tahun ini sekitar 3.476 UMKM siap melakukan ekspor dari produk-produknya, sedangkan yang merintis untuk ekspor sekitar 1.330 UKM. Potensi ini sangat besar. Untuk itu, Bank Jatim harus menjadi bank yang memperkuat posisi UMKM. Untuk bisa mengembangkan UMKM, Pakde Karwo menegaskan, harus ada dukungan pemerintah daerah (pemda) selaku pemegang saham BPD. “Pak bupati dan wali kota menjadi kunci sukses untuk membina UMKM,” ujarnya.
Soekarwo menerangkan, saat ini Bank Jatim terus melakukan sosialisasi transformasi BPD yang diikuti 26 BPD di Indonesia. BPD ini akan menjadi kekuatan pasar yang sangat fantastik. Sebab, antardaerah bisa mengembangkan sayap kerja sama yang telah terjalin sehingga masing-masing daerah bisa bergerak dan berkembang jauh lebih baik dari sebelumnya.
Berdasarkan statistik perbankan Indonesia, per Juni 2015, aset BPD telah mencapai Rp548,53 triliun atau meningkat 18,62% dibandingkan posisi yang sama pada Juni 2014 atau menempati peringkat keempat dalam perbankan nasional setelah BRI, Mandiri dan BCA.
Kinerja kredit BPD juga menunjukkan pertumbuhan cukup baik, per Juni 2015, posisi BPD mencapai Rp315,63 triliun atau meningkat 11,35 %. Direktur Utama PT Bank Jatim Soeroso mengatakan, pihaknya akan melaksanakan apa yang telah menjadi program pemerintah.
Menurut dia, penguatan UMKM merupakan salah satu solusi supaya ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah bisa terbangun. “Kami akan mempermudah UMKM dalam mengembangkan usaha, bunga yang kami berikan juga ringan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Nelson Tampubalon mengatakan, OJK bersama Asosiasi Perbankan Daerah (Asbanda) telah me-review permasalahan BPD dan menyusun kerangka program transformasi BPD sebagai acuan bagi BPD untuk melakukan transformasi tersebut.
Kerangka transformasi BPD itu dirumuskan secara lebih holistis dan seimbang dengan menekankan pentingnya perubahan struktural secara terarah dan sistematis.
“Saya yakin nanti BPD akan menjadi bank yang kuat dan berdaya saingtinggi serta berkontribusi signifikan bagi perubahan dan pemerataan ekonomi daerah yang berkelanjutan,” katanya.
Arief ardliyanto
(ftr)
Explore More