Cabut Izin HGU-Pidana Pembakar Lahan

KAYUAGUNG - Presiden Joko Widodo menginstruksikan bupati cabut izin perusahaan perkebunan yang tak dapat mengendalikan kebakaran di lokasi hak guna usaha (HGU), dan meminta Polri menindak tegas pelaku pembakaran.

Meskipun ketegasan tersebut dinilai terlambat karena ben - cana kabut asap sudah terjadi setiap tahun, melalui instruksi tersebut pemda dapat ber tin - dak tegas dan me-warningperu - sa haan perkebunan lainnya.

“Sanksi tegas harus diberikan. Untuk pidananya nanti Polri yang mengusut. Untuk kela - laiannya ini, maka izin PT Tem - pirai bisa dicabut, ini sudah ke - terlaluan. Hal ini harus menjadi perhatian bagi perusahaan lainya, jangan sampai terjadi lagi kebakaran,” tegas presiden dalam kunjungan memantau titik api yang membakar 200 hektare lahan gambut HGU PT Tempirai, perkebunan kelapa sawit, di Jalan Sepucuk, Desa Pulau Geronggang, Pedamaran Timur, OKI, kemarin.

Presiden didampingi Pang - lima TNI Jenderal TNI Gatot Nur mantyo, Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti, menteri terkait, Gubernur Sumsel Alex Noerdin dan Bupati OKI Iskandar. “Tadi saya sudah men de ng - ar penjelasan bupati, bahwa sudah berkali-kali di pe ringat - kan agar perusahaan ber tang - gungjawab menjaga lahanya jangan sampai terbakar. Lahan di sekitar itu menjadi tanggung jawab perusahaan, apalagi ini masuk dalam HGU-nya (PT Tem pirai), dan yang terbakar ti - dak sedikit,” kata jokowi.

Presiden mengunjungi OKI, ka rena titik api banyak ter pan - tau di Sumsel. “Dari 6 provinsi yang terjadi kebakaran lahan, Sumsel termasuk yang ter - tinggi.” “Untuk di Sumsel, OKI yang tertinggi, meski jumlah titik api menurun dari tahun sebe lum - nya, tetapi itu masih ada. Sekitar 1.000 ha yang terbakar di OKI, itu tidak sedikit karena dam paknya sangat luas,” jelasnya.

Jokowi juga mengingatkan ke depan upaya penanggu lang an kebakaran hutan dan la - han dilakukan sejak dini. “Saya lihat petanya sudah ada, tem - pat-tempat yang rawan ter bakar sudah terdata, tinggal bagaimana upaya menang gu - lang i nya dari jauh-jauh hari. Mulai Januari-April itu harus sudah mulai mengantisipasi, agar ke depan tidak ada lagi asap yang sangat-sangat meng - ganggu,” tambahnya.

Gubernur Sumsel Alex Noer - din menyatakan, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten sudah bekerja keras menanggulangi bencana ke ba - karan lahan. “Karena wi layah yang luas, kemudian keterba tasan peralatan untuk mem a - damkan api, sehingga kebakar - an itu masih terjadi. Tetapi jum - lah titik api mengalami pe nu ru - nan dibandingkan tahun lalu, karena saat ini masih musim kemarau yang prediksi sampai November, kita akan terus la ku - kan upaya-upaya pence gahan agar api tidak meluas,” katanya.

Terkait instruksi presiden untuk mencabut izin pe ru sahaan yang tak mampu meng - awasi lahannya, Bupati OKI Is - kandar mengaku segera me lak - sanakannya. “Ini perintah Pr e - si den, kami siap mela ksanakanya,” tegasnya. Politikus PAN ini mengatakan, pemerintah daerah dan Pemprov Sumsel telah berupaya maksimal me - ng atasi kebakaran lahan dan hutan.

“Kita sudah berbuat mak - simal. Jauh hari kita telah me - nyebarkan maklumat Ka polda berisikan pelarangan mem bakar lahan dan hutan, serta sanksi yang diberikan apa bila dite mu - kan pelaku pem ba karan. Akan tetapi, dampak El Nino yang melintasi Sumsel juga di luar kemampuan kita,” jelasnya.

Jokowi Gelar Rakor di Bandara

Sementara itu, kehadiran Presiden Jokowi di Sumsel d i - buka dengan menggelar rapar kordinasi bersama dengan Gubernur Alex Noerdin di ruang VVIP Bandara SMB II Palembang, kemarin pagi. Sekitar pukul 10.00 WIB, pesawat Kepresidenan BBJ-2 mendarat di Bandara SMB II Palembang.

Kehadiran Jokowi bersama Ibu Negara Iriana disambut langsung Alex. Tidak sampai satu jam, rakor tertutup yang digelar Pre siden Jokowi dengan dua agenda, yakni pembahasan me ngenaikondisikabutasapdan perkembangan pembangunan jalan tol Palindra. Bersama de - ngan rombongan, Jo ko wi yang akrab dengan busana kemaja putih itu menempuh jalur darat menuju Indralaya memantau pembangunan tol Palindra.

“Saya mau lihat ke lokasi kebaka ran nya dulu, baru komentar di media. Nanti ke temu di lokasi saja,” ujarnya usai menggelar rapat kordinasi tersebut. Tampak bersama rom bo - ngan Presiden Jokowi se jum - lah pejabat negara, yakni Pang - lima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala BNPB Syamsul Maarif, dan Sektaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bambang Hendroyono.

Buka Posko Pengaduan Korban Asap

Instruksi presiden untuk mencabut izin HGU peru sa - haan yang menyumbang titik api, sesuai dengan tuntutan Wa hana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumsel dalam kegiatan bagi – bagi masker di Kambang Iwak Palembang, kemarin.

Koordinator Data Base dan Informasi Walhi Sumsel Hairul Sobri mengatakan, target zero burning atau bebas kabut asap dinilai gagal, sehingga men do - rong Walhi Sumsel meminta pemerintah untuk mengubah pola penanggulangan menjadi pencegahan dengan mene gak - kan hukum tegas bagi pe ru - sahaan pembakar hutan dan lahan. Langkah ini dimulai de ngan membuka posko penga du an korban asap akibat keba karan hutan dan lahan.

Ditar getkan 1.000 aduan akan dija di kanpe tisi dan gugatan ter ha dap pe ru - sahaan yang areal konsesinya menjadi pen yumbang hotspot. Dengan begitu, pemerintah bisa tergerak un tuk berkomitmen tegas pada bencana ekologis yang terus terulang. Bila perlu mencabut izin peusahaan yang terbukti tidak mampu meng en - dalikan hotspot mereka.

“Target zero burning tidak tercapai tahun ini. Sebab, pe - me rintah hanya melakukan p e - nanggulangan yang meng ha - biskan dana Rp6 miliar untuk modifikasi cuaca dan bom air. Kami minta saatnya ubah pola itu menjadi pencegahan, cara - nya tegakkan hukum yang te - gas,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, pene gak - kan hukum yang tegas bagi pe - ru sahaan ini penting karena 70% sebaran titik api berada di lahan konsesi perusahaan per - kebunan dan HTI Sumsel. Data dari satelit NoaA dan Teraa diketahui 564 titik api berada di lahan HTI Pulp dan Paper, lalu 670 hotspot di lahan yang memiliki izin perkebunan. Pi - hak nya memungkinkan titik api akan bertambah sepanjang musim kemarau ini.

“Tata aturan lingkungan hidup memang tidak ideal. Pe - ru sahaan dengan konsesi ter - luas lah yang menyumbang ti - tik api. Sementara di sisi lain me reka diberikan jaminan asuransi. Pernah dilakukan gu - gatan kepada perusahaan yang memiliki 20.000 ha lahan den g - an titik api terbesar, tapi kasus itu seperti ditutup-tutupi. Pa - da hal, sudah merugikan negara sampai Rp79 triliun. Memang tidak pernah ada tindakan te - gassecara hukum,” tukasHairul.

Koordinator Bencana Walhi Sumsel Dino Mathius menam - bah kan, kabut asap menyeb ab - kan perekonomian dan ak ti vi tas masyarakat terganggu, te r utama aspek kesehatan, pela ya ran, dan penerbangan. Di akui upaya pemerintah mere ka yasa hujan buatan dan water boombing bukan solusi.

Di tambah jang - kau an lahan dan jumlah perso - nel yang terbatas bisa meng aki - bat kan anggaran pengendalian membengkak. Karena itu, ditekankan, ben ca na asap harus diantisipasi di segala sisi. “Posko pengaduan di Jalan Bliton No.50B 26 Ilir, IB I,” sebutnya.

Sementara dari pantauan KORAN SINDO PALEMBANG, meskipun kabut asap masih terjadi sampai pagi hari ke ma rin, masyarakat pengunjungKI tetap ramai untuk berolahraga. Se - bagian dari mereka sudah sa dar untuk menggunakan mas ker.

“Saya rasa minim in for masi ten - tang kondisi ke se hatan uda ra dan lingkungan. Tapi bisalah an - tisipasi sendiri de ng an masker,” tutur Dian Utami, warga Pakjo. Meski kualitas udara makin buruk, Kepala Dinas Ke sehatan Sumsel Lesty Nuraini me - ngatakan, jumlah penderita in - peksi saluran pernapasan akut (Ispa) di Sumsel belum me - ngalami peningkatan.

Malah, mengalami penurunan diban - dingkat tahun lalu, salah satu penyebabnya masyarakat su - dah cukup banyak mengetahui informasi cara pengobatan saat terserang Ispa.

“Rata-rata se-Sumsel, ter - jadi peningkatan hanya 3% pa - sien Ispa. Kondisi ini masih normal, baik kemarau atau tidak, penderita Ispa memang tinggi. Dibanding tahun lalu, juga turun. Di OKI, tidak sam - pai peningkatannnya 10%, di Muba tidak sampai pe - ningkatan 5%. Jadi, kondisi ini masih normal,” terangnya.

M rohali/ Yulia savitri /Tasmalinda