Kader PDIP Desak Ketua DPRD Karanganyar Mundur
Senin, 31 Agustus 2015 - 14:13 WIB
Kader PDIP Desak Ketua DPRD Karanganyar Mundur
A
A
A
KARANGANYAR - Sejumlah kader Forum Peduli Partai (FPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Karanganyar mendesak Ketua DPRD Karanganyar Sumanto Untuk mundur dari kursi jabatannya.
Pasalnya politisi itu diduga sebagai biang keladi kekisruhan internal PDIP Karanganyar yang terjadi akhir-akhir ini.
Ketua FPP PDIP Karanganyar Hendardi Heru Santosa, menyebutkan kesalahan yang dilakukan Sumanto di tubuh PDIP cukup banyak.
Diantaranya Sumanto diduga telah menghalang-halangi proses penerbitan Surat Keputuan (SK) Pengurus DPC PDIP Karanganyar dari Dewan Pimpnan Pusat (DPP).
Akibat tidak turunnya SK itu, saat ini para pengurus tidak bisa menjalankan roda partai dengan baik dan benar.
Akibat tidak turunnya SK itu juga menimbulkan kekisruhan yang terus terjadi di tubuh partai. Bahkan akibat kisruh itu banyak aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat tidak bisa terserap dengan baik dalam forum wakil rakyat.
"Tanpa SK DPC seakan tak memiliki legitimasi yang jelas, mau mengundang rapat fraksi saja susahnya bukan main," ucapnya Minggu (30/8/2015) malam.
Tidak hanya itu, menurutnya Sumanto dan sejumlah oknum PDIP yang lain, diduga juga menjadi penyebab kekalahan PDIP dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Karanganyar tahun 2013 yang lalu.
Waktu Pilkada Sumanto didaulat menjadi Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapillu) dan dibekali uang miliaran rupiah untuk kepentingan partai.
Akan tetapi aliran uang tersebut tidak jelas dan bahkan sampai saat ini tidak ada laporan pertanggungjawaban yang dilakukan Sumanto terkait penggunaan dana tersebut. Tidak hanya itu evaluasi kekalahan dalam Pilkada juga tidak dilakukan.
Dengan berbagai alasan itulah, maka kata dia Sumanto lebih baik mundur demi kepentingan Partai di masa yang akan datang.
"Tindakan yang dilakukan Sumanto itu diduga kuat untuk melanggenggan kelompok tertentu dalam struktur partai, namun tindakannya justru menimbulkan kekisruhan," ucapnya.
Sementara itu terpisah, Sumanto, mengaku tidak terlalu merisaukan tudingan yang dilakukan oleh kader partai berlambang banteng itu.
Menurutnya ia sudah melakukan tugasnya sesuai dengan arahap partai. Selain itu dirinya juga diberi amanah dari DPP PDIP hingga akhirnya menjabat ketua DPRD.
Dikatakan, jika ada yang meminta mundur, maka yang meminta harus pihak DPP PDIP, bukan dari pihak lain.
Sedangkan tudingan menghambat turunnya SK pengurus DPC PDIP Karanganyar, Sumanto menyebut itu salah sasaran.
Pasalnya yang menerbitkan SK adalah DPP PDIP, sehingga pengurus DPC lebih baik menanyakan hal itu langsung ke DPP untuk alasan lebih jelasnya.
Pasalnya politisi itu diduga sebagai biang keladi kekisruhan internal PDIP Karanganyar yang terjadi akhir-akhir ini.
Ketua FPP PDIP Karanganyar Hendardi Heru Santosa, menyebutkan kesalahan yang dilakukan Sumanto di tubuh PDIP cukup banyak.
Diantaranya Sumanto diduga telah menghalang-halangi proses penerbitan Surat Keputuan (SK) Pengurus DPC PDIP Karanganyar dari Dewan Pimpnan Pusat (DPP).
Akibat tidak turunnya SK itu, saat ini para pengurus tidak bisa menjalankan roda partai dengan baik dan benar.
Akibat tidak turunnya SK itu juga menimbulkan kekisruhan yang terus terjadi di tubuh partai. Bahkan akibat kisruh itu banyak aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat tidak bisa terserap dengan baik dalam forum wakil rakyat.
"Tanpa SK DPC seakan tak memiliki legitimasi yang jelas, mau mengundang rapat fraksi saja susahnya bukan main," ucapnya Minggu (30/8/2015) malam.
Tidak hanya itu, menurutnya Sumanto dan sejumlah oknum PDIP yang lain, diduga juga menjadi penyebab kekalahan PDIP dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Karanganyar tahun 2013 yang lalu.
Waktu Pilkada Sumanto didaulat menjadi Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapillu) dan dibekali uang miliaran rupiah untuk kepentingan partai.
Akan tetapi aliran uang tersebut tidak jelas dan bahkan sampai saat ini tidak ada laporan pertanggungjawaban yang dilakukan Sumanto terkait penggunaan dana tersebut. Tidak hanya itu evaluasi kekalahan dalam Pilkada juga tidak dilakukan.
Dengan berbagai alasan itulah, maka kata dia Sumanto lebih baik mundur demi kepentingan Partai di masa yang akan datang.
"Tindakan yang dilakukan Sumanto itu diduga kuat untuk melanggenggan kelompok tertentu dalam struktur partai, namun tindakannya justru menimbulkan kekisruhan," ucapnya.
Sementara itu terpisah, Sumanto, mengaku tidak terlalu merisaukan tudingan yang dilakukan oleh kader partai berlambang banteng itu.
Menurutnya ia sudah melakukan tugasnya sesuai dengan arahap partai. Selain itu dirinya juga diberi amanah dari DPP PDIP hingga akhirnya menjabat ketua DPRD.
Dikatakan, jika ada yang meminta mundur, maka yang meminta harus pihak DPP PDIP, bukan dari pihak lain.
Sedangkan tudingan menghambat turunnya SK pengurus DPC PDIP Karanganyar, Sumanto menyebut itu salah sasaran.
Pasalnya yang menerbitkan SK adalah DPP PDIP, sehingga pengurus DPC lebih baik menanyakan hal itu langsung ke DPP untuk alasan lebih jelasnya.
(nag)
