61 PSK Jawa Timur Dipulangkan dari Papua
Kamis, 27 Agustus 2015 - 09:30 WIB
61 PSK Jawa Timur Dipulangkan dari Papua
A
A
A
SURABAYA - Sebanyak 61 pekerja seks komersial (PSK) dipulangkan dari Papua ke Jawa Timur (Jatim) melalui Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya kemarin.
Para PSK tersebut dipulangkan dari tempat mereka bekerja di Lokalisasi Tanjung Ilmu Jayapura karena lokasi itu ditutup. Ke-61 PSK tersebut berasal 18 kabupaten/kota di Jatim, di antaranya Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Gresik, Tulungagung, Nganjuk, Bojonegoro, Bondowoso, Kediri, Mojokerto, Jombang, Lamongan, Lumajang, Pasuruan, Jember, Banyuwangi, Blitar, Malang, dan Kota Surabaya.
Para wanita harapan tersebut tiba di Surabaya setelah menempuh perjalanan lima hari dari Jayapura menggunakan Kapal Gunung Dempo. Mereka disambut langsung Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Jatim Hizbul Wathan didampingi Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Jatim, Indera Istianto.
”Sebelum dipulangkan, mereka diberikan pengarahan dulu. Salah satunya dilakukan check -up kesehatan. Ini bertujuan mengetahui ada tidak penyakit berbahaya seperti HIV/AIDS pada para PSK itu. Bila ada yang positif akan diberikan perawatan agar tidak menyebar kemana-mana,” ungkap Hizbul Wathon.
Selain diberi pengarahan, seluruh wanita harapan itu juga diberi bantuan uang tunai Rp5 juta dari Pemkab Jayapura dan tabungan sebesar Rp5,050 juta dari Kemensos RI. Sementara bantuan dari Pemprov Jatim akan diberikan ketika sudah ada data dari kabupaten/kota yang berisi tentang berbagai kebutuhan para wanita harapan tersebut.
”Pemprov Jatim akan berkoordinasi dengan kabupaten/ kota mengenai bantuan apa yang layak untuk mereka. Sebelumnya akan ada pembinaan dan pelatihan oleh kabupaten/ kota, baru akan ketemu data yang dibutuhkan,” ujarnya. Menurut Hizbul, penanganan para PSK tersebut tidak akan dibebankan ke pemerintah kabupaten/kota.
Sebaliknya, pemprov juga akan ikut membantu di antaranya berupa pendampingan hingga membantu mencarikan pekerjaan. ”Yang paling penting, mereka harus bisa kembali ke tengah masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah juga harus membantu agar mereka bisa diterima dengan tangan terbuka oleh masyarakat,” katanya.
Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Pemprov Jatim, Indera Istianto menambahkan, sebelumnya ada sekitar 277 wanita harapan yang pulang sendiri tanpa bantuan dari Pemprov Jatim. Para PSK itu terpaksa pulang karena tempat mereka bekerja telah ditutup. ”Harapan kami mereka tidak kembali pada pekerjaan lama.
Tetapi bekerja dengan profesi baru yang lebih halal dan manusiawi,” katanya. Sementara salah seorang PSK asal Kediri berharap ada pendampingan serius dari pemerintah setelah mereka pindah dari bisnis prostitusi. ”Sudah lama saya ingin berhenti. Tetapi kebutuhan yang begitu besar memaksa saya bertahan pada pekerjaan (PSK) ini,” kata perempuan berambut sebahu ini.
Ihya’ ulumuddin
Para PSK tersebut dipulangkan dari tempat mereka bekerja di Lokalisasi Tanjung Ilmu Jayapura karena lokasi itu ditutup. Ke-61 PSK tersebut berasal 18 kabupaten/kota di Jatim, di antaranya Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Gresik, Tulungagung, Nganjuk, Bojonegoro, Bondowoso, Kediri, Mojokerto, Jombang, Lamongan, Lumajang, Pasuruan, Jember, Banyuwangi, Blitar, Malang, dan Kota Surabaya.
Para wanita harapan tersebut tiba di Surabaya setelah menempuh perjalanan lima hari dari Jayapura menggunakan Kapal Gunung Dempo. Mereka disambut langsung Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Jatim Hizbul Wathan didampingi Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Jatim, Indera Istianto.
”Sebelum dipulangkan, mereka diberikan pengarahan dulu. Salah satunya dilakukan check -up kesehatan. Ini bertujuan mengetahui ada tidak penyakit berbahaya seperti HIV/AIDS pada para PSK itu. Bila ada yang positif akan diberikan perawatan agar tidak menyebar kemana-mana,” ungkap Hizbul Wathon.
Selain diberi pengarahan, seluruh wanita harapan itu juga diberi bantuan uang tunai Rp5 juta dari Pemkab Jayapura dan tabungan sebesar Rp5,050 juta dari Kemensos RI. Sementara bantuan dari Pemprov Jatim akan diberikan ketika sudah ada data dari kabupaten/kota yang berisi tentang berbagai kebutuhan para wanita harapan tersebut.
”Pemprov Jatim akan berkoordinasi dengan kabupaten/ kota mengenai bantuan apa yang layak untuk mereka. Sebelumnya akan ada pembinaan dan pelatihan oleh kabupaten/ kota, baru akan ketemu data yang dibutuhkan,” ujarnya. Menurut Hizbul, penanganan para PSK tersebut tidak akan dibebankan ke pemerintah kabupaten/kota.
Sebaliknya, pemprov juga akan ikut membantu di antaranya berupa pendampingan hingga membantu mencarikan pekerjaan. ”Yang paling penting, mereka harus bisa kembali ke tengah masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah juga harus membantu agar mereka bisa diterima dengan tangan terbuka oleh masyarakat,” katanya.
Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Pemprov Jatim, Indera Istianto menambahkan, sebelumnya ada sekitar 277 wanita harapan yang pulang sendiri tanpa bantuan dari Pemprov Jatim. Para PSK itu terpaksa pulang karena tempat mereka bekerja telah ditutup. ”Harapan kami mereka tidak kembali pada pekerjaan lama.
Tetapi bekerja dengan profesi baru yang lebih halal dan manusiawi,” katanya. Sementara salah seorang PSK asal Kediri berharap ada pendampingan serius dari pemerintah setelah mereka pindah dari bisnis prostitusi. ”Sudah lama saya ingin berhenti. Tetapi kebutuhan yang begitu besar memaksa saya bertahan pada pekerjaan (PSK) ini,” kata perempuan berambut sebahu ini.
Ihya’ ulumuddin
(bbg)
