Badut Mojopahit Mana Jagomu?
A
A
A
SURABAYA - Masyarakat Surabaya geram karena belum ada calon pesaing pasangan Tri Rismaharini-Wisnu Sakti Buana yang diusung PDIP di Pilwali Surabaya. Mereka pun mendesak Koalisi Majapahit segera memunculkan dan mendaftarkan calonnya ke KPU.
Desakan itu disampaikan puluhan orang tergabung dalam kelompok Sekretariatan Bersama (Sekber) Surabaya Bersatu menggelar aksi di KPU Surabaya, Jalan Adityawarman, kemarin. Mereka menuntut Koalisi Majapahit yang terdiri dari Partai Gerindra, PKB, PKS, PAN, Golkar, dan Partai Demokrat, memunculkan calonnya.
Dalam aksi tersebut, para pendemo membawa dua badut dan sejumlah poster kecaman ditujukan untuk Koalisi Majapahit. Kecaman itu bertulis “Badut-Badut Mojopahit Mana Jagomu? Rakyat Menunggu,” dan “Koalisi Majapahit Merusak Citra Majapahit,” serta poster- poster kecaman lain yang dibawa para demonstran.
“Warga Surabaya, bagaimana kita tahu, uang rakyat habis untuk membiayai badut-badut Majapahit. Apakah Koalisi Majapahit sengaja menyandera pilkada? Koalisi Majapahit bisa dikategorikan parpol tak bertanggung jawab dan hanya menjadi badut-badut politik, dagelan-dagelan politik,” teriak salah satu orator.
Salah satu orator, Pokemon yang juga aktivis Gang Dolly, ikut berteriak memberi semangat perlawanan terhadap stagnasi politik dari Koalisi Majapahit. “Munculkan calon independen untuk rakyat. Ayo ketika saya teriak Surabaya bersatu, jawab independen untuk rakyat. Ketika saya teriak Surabaya berontak, jawab lawan calon tunggal,” ujar Pokemon memberi semangat.
Tak ketinggalan mantan aktivis 98, Wawan ‘Kemplo’, juga ikut bersuara di atas truk komando. “Dolor-dolor, kita di sini memberi penyadaran politik kepada masyarakat bahwa proses politik, pengaderan politik dari partai tidak ada. Kenyataannya Surabaya minim tokoh. Tak ada satu calon muncul untuk melawan calon independen. Padahal Surabaya ini barometernya politik,” kata mantan aktivis Arek Pro Reformasi (APR) ini.
Wawan juga menyebutkan, sejumlah tokoh nasional ada di saat ini banyak yang lahir dari Jawa Timur, khususnya Kota Pahlawan. “Seluruh kader politik, Polri, TNI, banyak yang lahir dari Surabaya. Bagaimana mungkin di pilwali ini Surabaya yang katanya Kota Pahlawan minim tokoh? Kader-kader dari Surabaya banyak menduduki posisi strategis secara nasional,” ujarnya heran dengan situasi politik di Surabaya saat ini.
Wawan menolak munculnya calon boneka. Kalau sampai Koalisi Majapahit mendaftarkan calon boneka, dia merasa esensi Pilwali Surabaya hanya kamuflase. “Kita menolak apa pun bentuk sandiwara politik,” ucap Wawan.
Selain ke kantor KPU, perwakilan pengunjuk rasa juga sempat mendatangi Sekretariat Koalisi Majapahit di Kantor DPC Golkar Surabaya yang berada tepat di sebelah Kantor KPUD Surabaya. Ketua Pokja Koalisi Majapahit, AH Thony, sempat menemui perwakilan demonstran. Dia mengaku akan menyampaikan aspirasi masyarakat ke DPP enam parpol yang tergabung dalam Koalisi Majapahit.
Dia memahami kegalauan masyarakat akan terhambatnya proses pembangunan apabila tidak ada pilkada. Ia memastikan Koalisi Majapahit mempunyai pasangan calon. Namun, pihaknya tak bisa berbuat banyak karena keputusan merekomendasi pasangan calon dari delapan orang yang sudah diusulkan keputusannya bergantung pada DPP. “Mereka sudah tahu jadwal (pendaftaran) karena sudah diundangkan dalam lembaran negara,” ujarnya.
Dosen Unitomo Surabaya itu memperkirakan untuk mengejar waktu pendaftaran pada masa perpanjangan 1-3 Agustus, peluangnya masih ada. Ia berdalih Koalisi Majapahit melihat momentum pendaftaran pasangan calon tidak sekadar menggugurkan syarat, tapi berorientasi pada hasil yang berkualitas.
Ketua KPU Surabaya Robiyan Arifin mengatakan pihaknya menghargai aspirasi semua lapisan masyarakat. Ia mengaku telah mencatat semua tuntutan tersebut untuk disampaikan ke KPU RI. “Kita dengar dan catat semuanya, dan nanti kita sampaikan ke KPU RI,” ujarnya.
Di bagian lain, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur meminta KPU Kota Surabaya tetap solid di tengah peta politik belum menentu seperti yang ada saat ini. “Sebenarnya ini cukup ironis sehingga kami berharap sebagai masyarakat pers, media turut mendorong agar ada solusi terhadap permasalahan ini,” kata Ketua PWI Jatim Akhmad Munir.
Menurut dia, minim pasangan calon pendaftar dalam Pilwali Surabaya benar-benar di luar dugaan. Sebab dari 10 parpol di Surabaya yang memiliki kursidiDPRD, hanyasatuparpol yang mengusung calonnya.
Lukman hakim/ant
Desakan itu disampaikan puluhan orang tergabung dalam kelompok Sekretariatan Bersama (Sekber) Surabaya Bersatu menggelar aksi di KPU Surabaya, Jalan Adityawarman, kemarin. Mereka menuntut Koalisi Majapahit yang terdiri dari Partai Gerindra, PKB, PKS, PAN, Golkar, dan Partai Demokrat, memunculkan calonnya.
Dalam aksi tersebut, para pendemo membawa dua badut dan sejumlah poster kecaman ditujukan untuk Koalisi Majapahit. Kecaman itu bertulis “Badut-Badut Mojopahit Mana Jagomu? Rakyat Menunggu,” dan “Koalisi Majapahit Merusak Citra Majapahit,” serta poster- poster kecaman lain yang dibawa para demonstran.
“Warga Surabaya, bagaimana kita tahu, uang rakyat habis untuk membiayai badut-badut Majapahit. Apakah Koalisi Majapahit sengaja menyandera pilkada? Koalisi Majapahit bisa dikategorikan parpol tak bertanggung jawab dan hanya menjadi badut-badut politik, dagelan-dagelan politik,” teriak salah satu orator.
Salah satu orator, Pokemon yang juga aktivis Gang Dolly, ikut berteriak memberi semangat perlawanan terhadap stagnasi politik dari Koalisi Majapahit. “Munculkan calon independen untuk rakyat. Ayo ketika saya teriak Surabaya bersatu, jawab independen untuk rakyat. Ketika saya teriak Surabaya berontak, jawab lawan calon tunggal,” ujar Pokemon memberi semangat.
Tak ketinggalan mantan aktivis 98, Wawan ‘Kemplo’, juga ikut bersuara di atas truk komando. “Dolor-dolor, kita di sini memberi penyadaran politik kepada masyarakat bahwa proses politik, pengaderan politik dari partai tidak ada. Kenyataannya Surabaya minim tokoh. Tak ada satu calon muncul untuk melawan calon independen. Padahal Surabaya ini barometernya politik,” kata mantan aktivis Arek Pro Reformasi (APR) ini.
Wawan juga menyebutkan, sejumlah tokoh nasional ada di saat ini banyak yang lahir dari Jawa Timur, khususnya Kota Pahlawan. “Seluruh kader politik, Polri, TNI, banyak yang lahir dari Surabaya. Bagaimana mungkin di pilwali ini Surabaya yang katanya Kota Pahlawan minim tokoh? Kader-kader dari Surabaya banyak menduduki posisi strategis secara nasional,” ujarnya heran dengan situasi politik di Surabaya saat ini.
Wawan menolak munculnya calon boneka. Kalau sampai Koalisi Majapahit mendaftarkan calon boneka, dia merasa esensi Pilwali Surabaya hanya kamuflase. “Kita menolak apa pun bentuk sandiwara politik,” ucap Wawan.
Selain ke kantor KPU, perwakilan pengunjuk rasa juga sempat mendatangi Sekretariat Koalisi Majapahit di Kantor DPC Golkar Surabaya yang berada tepat di sebelah Kantor KPUD Surabaya. Ketua Pokja Koalisi Majapahit, AH Thony, sempat menemui perwakilan demonstran. Dia mengaku akan menyampaikan aspirasi masyarakat ke DPP enam parpol yang tergabung dalam Koalisi Majapahit.
Dia memahami kegalauan masyarakat akan terhambatnya proses pembangunan apabila tidak ada pilkada. Ia memastikan Koalisi Majapahit mempunyai pasangan calon. Namun, pihaknya tak bisa berbuat banyak karena keputusan merekomendasi pasangan calon dari delapan orang yang sudah diusulkan keputusannya bergantung pada DPP. “Mereka sudah tahu jadwal (pendaftaran) karena sudah diundangkan dalam lembaran negara,” ujarnya.
Dosen Unitomo Surabaya itu memperkirakan untuk mengejar waktu pendaftaran pada masa perpanjangan 1-3 Agustus, peluangnya masih ada. Ia berdalih Koalisi Majapahit melihat momentum pendaftaran pasangan calon tidak sekadar menggugurkan syarat, tapi berorientasi pada hasil yang berkualitas.
Ketua KPU Surabaya Robiyan Arifin mengatakan pihaknya menghargai aspirasi semua lapisan masyarakat. Ia mengaku telah mencatat semua tuntutan tersebut untuk disampaikan ke KPU RI. “Kita dengar dan catat semuanya, dan nanti kita sampaikan ke KPU RI,” ujarnya.
Di bagian lain, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur meminta KPU Kota Surabaya tetap solid di tengah peta politik belum menentu seperti yang ada saat ini. “Sebenarnya ini cukup ironis sehingga kami berharap sebagai masyarakat pers, media turut mendorong agar ada solusi terhadap permasalahan ini,” kata Ketua PWI Jatim Akhmad Munir.
Menurut dia, minim pasangan calon pendaftar dalam Pilwali Surabaya benar-benar di luar dugaan. Sebab dari 10 parpol di Surabaya yang memiliki kursidiDPRD, hanyasatuparpol yang mengusung calonnya.
Lukman hakim/ant
(ftr)