NasDem Kibarkan Bendera Putih

SURABAYA - Partai NasDem memilih abstain di empat pemilihan kepala daerah (pilkada) di Jawa Timur, yakni Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Kediri.

”Di empat daerah tersebut kami mengibarkan bendera putih atau abstain untuk pilkada serentak,” ujar Ketua DPW Partai NasDem Jawa Timur, Effendi Choirie, kemarin. Mantan anggota DPR ini beralasan partainya tidak mau mendukung calon bentukan (boneka) yang ditengarai akan dilakukan di daerah-daerah itu. Karena hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah setempat.

”NasDem masih memiliki integritas (moral) politik sehingga enggan mengusung calon boneka. Lebih baik kibarkan bendera putih daripada mendukung calon boneka,” ucap Gus Choi, sapaan akrabnya. Alasan lainnya, kata mantan legislator DPR RI itu, di empat daerah tersebut tidak ada pasangan calon memenuhi standar moral Partai NasDem sehingga memilih abstain.

Sementara untuk 15 pilkada di Jatim lainnya, Partai NasDem memilih ikut dan berjanji akan mengerahkan segalanya untuk membuat pasangan calon yang diusung mampu memenangkan pilkada. Pernyataan berbeda dilontarkan Sekretaris DPD NasDem Kota Surabaya Vinsensius Awey. Menurut dia, muncul wacana duet calon wali kota (cawali) dan wakil wali kota (cawawali) Surabaya Syamsul Arifin dan dirinya yang dipersiapkan untuk mendaftar saat masa perpanjangan pendaftaran Pilwali Surabaya pada 1-3 Agustus 2015.

”Koalisi Majapahit mengalami kebuntuan politik untuk memasangkan cawali Surabaya yangtepatuntukSyamsulArifin, sehingga ada alternatif memasangkan saya untuk memecahkan kebuntuan itu,” katanya. Menurut dia, wacana tersebut muncul pada saat dirinya dengan Syamsul Arifin serta Ketua Pokja Koalisi Majapahit AH Thony melakukan pertemuan. Dalam pertemuan tersebut, Awey mengatakan Koalisi Majapahit sudah positif mengusul Syamsul sebagai cawali Surabaya.

Hanya untuk wa-kilnya masih terjadi tarik ulur kepentingan di antara enam parpol di Koalisi Majapahit, yakni Demokrat, Gerindra, PKS, PKB, PAN, dan Golkar. ”Kebuntuan itu penyebab mereka tidak mendaftar. Supaya bisa diterima, ya muncul usulan Syamsul- Awey,” ujarnya. Dia mengatakan pasangan Syamsal-Awey ini diharapkan menyelamatkan marwah demokrasi.

Hal ini karena Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan Kepala Daerah, mempersempit kesempatan warga mencalonkan diri sebagai cawalicawawali Surabaya sehingga berpotensi ada calon tunggal. Ketua DPC PKB Surabaya Syamsul Arifin membenarkan ada pertemuan tersebut dengan Awey membahas persoalan pilkada.

”Kami sepakat bahwa bersama-sama untuk Surabaya lebih baik,” katanya. Menurut Syamsul, jika itu terwujud dan disetujui DPP, selangkah lagi akan bisa mendaftar di KPU Surabaya. Saat ditanya siapa yang menanggung biaya politik selama pilwali berlangsung, Syamsul enggan menanggapi. Namun informasi yang diperoleh, sinyal menunda Pilwali Surabaya hingga 2017 sangat kental.

Hal ini karena belum ada titik temu di antara partai politik yang tergabung dalam Koalisi Majapahit. Sejumlah parpol di Koalisi Majapahit menginginkan agar pilwali ditunda 2017. Apalagi amanat UU Pilkada memperbolehkan hal itu sehingga jika Pilwali 2015 tidak digelar maka tidak melanggar.

Ihya ulumuddin/ant