Sterilisasi Altar Ditolak Pedagang
Kamis, 30 Juli 2015 - 09:05 WIB
Sterilisasi Altar Ditolak Pedagang
A
A
A
YOGYAKARTA - Sterilisasi kawasan Alun-alun Utara (Altar) dari kegiatan PKL dan parkir yang dimulai kemarin tak berjalan mulus. Sterilisasi yang melibatkan ratusan aparat gabungan itu terhambat setelah mendapat penolakan dari para pedagang dan juru parkir di kawasan tersebut.
Totok Haryono, Koordinator Pelaku Ekonomi dan Wisata Alun-alun Utara (Peta Altar) mengatakan, revitalisasi kawasan Altar tidak dilakukan secara merata. Tempat yang disediakan untuk menampung pedagang di kawasan tersebut hanya separuh dari jumlah pedagang yang ada.
“Di sekitar alun-alun hanya disediakan 204 tempat saja, padahal jumlah pedagang lebih dari 400 orang. Belum di tempat lain. Karena itu kami keberatan akses di sini dibongkar,” ucap Totok, kemarin. Para pedagang, kata Totok, berharap sore hari lokasi itu bisa digunakan untuk parkir bus.
Atau pengunjung bisa menghabiskan waktu sore hari di kawasan itu. Menurutnya, para pedagang paham betul jadwal wisata di kawasan Yogyakarta. Di mana, setelah pagi dan siang hari berkeliling maka sore harinya tetap kembali ke Altar.
“Larangan untuk parkir bus juga jadi masalah. Wisata tidak hanya wisata sejarah di Keraton, tapi juga religi dan itu adanya di masjid. Belum lagi tiap Jumat, di masjid ada pengajian dan siang harinya Jumatan. Tidak ada lagi lokasi parkir untuk kendaraan jamaah,” ucapnya. Perwakilan Peta Altar lainnya, Praptono menuding persoalan itu muncul karena Danais.
Danais, menurutnya, justru membuat masyarakat kecil kesulitan mencari nafkah. Padahal, keberadaan Danais ini seharusnya untuk menyejahterakan masyarakat. Dengan anggaran yang bernomenklatur insentif otonomi khusus tersebut, Altar yang selama ini bisa menjadi tempat mereka untuk mencari nafkah malah menjadi kawasan eksklusif.
PKL dan juru parkir yang biasanya mencari uang dari wisatawan pengunjung Keraton harus gigit jari. Penataan Altar ini sudah dimulai sejak November 2014 silam. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi dan Sumber Daya Mineral (PUP dan ESDM) DIY menyedot Danais lebih dari Rp3 miliar untuk membiayaipembuatan resapan di halaman keraton tersebut.
Juga, renovasi kandang macan yang menjadi tempat untuk PKL di Altar berjualan yang mencapai Rp1,3 miliar. Dinas PUP dan ESDM juga menganggarkan Rp1,8 miliar untuk gerobak 90 PKL yang selama ini berjualan di atas Altar. Praptono menyebut, pihaknya sudah berkirim surat untuk mediasi ke DPRD baik DPRD tingkat I maupun tingkat II.
Mereka ingin mediasi dan dipertemukan dengan dinas terkait untuk mencari solusi atas persoalan yang timbul menyusul adanya revitalisasi di kawasan tersebut. Asek II Kota Yogyakarta Aman Yuriadijaya mengatakan, kegiatan yang dilakukan mulai Rabu hingga sepekan ke depan adalah operasi terpadu cipta kondisi penataan kawasan Altar.
Kegiatan itu merupakan bagian dari perintah gubernur yang mencakup dua hal yakni, sterilisasi Altar dari kegiatan PKL dan sterilisasi dari parkir kendaraan bermotor.
Sodik
Totok Haryono, Koordinator Pelaku Ekonomi dan Wisata Alun-alun Utara (Peta Altar) mengatakan, revitalisasi kawasan Altar tidak dilakukan secara merata. Tempat yang disediakan untuk menampung pedagang di kawasan tersebut hanya separuh dari jumlah pedagang yang ada.
“Di sekitar alun-alun hanya disediakan 204 tempat saja, padahal jumlah pedagang lebih dari 400 orang. Belum di tempat lain. Karena itu kami keberatan akses di sini dibongkar,” ucap Totok, kemarin. Para pedagang, kata Totok, berharap sore hari lokasi itu bisa digunakan untuk parkir bus.
Atau pengunjung bisa menghabiskan waktu sore hari di kawasan itu. Menurutnya, para pedagang paham betul jadwal wisata di kawasan Yogyakarta. Di mana, setelah pagi dan siang hari berkeliling maka sore harinya tetap kembali ke Altar.
“Larangan untuk parkir bus juga jadi masalah. Wisata tidak hanya wisata sejarah di Keraton, tapi juga religi dan itu adanya di masjid. Belum lagi tiap Jumat, di masjid ada pengajian dan siang harinya Jumatan. Tidak ada lagi lokasi parkir untuk kendaraan jamaah,” ucapnya. Perwakilan Peta Altar lainnya, Praptono menuding persoalan itu muncul karena Danais.
Danais, menurutnya, justru membuat masyarakat kecil kesulitan mencari nafkah. Padahal, keberadaan Danais ini seharusnya untuk menyejahterakan masyarakat. Dengan anggaran yang bernomenklatur insentif otonomi khusus tersebut, Altar yang selama ini bisa menjadi tempat mereka untuk mencari nafkah malah menjadi kawasan eksklusif.
PKL dan juru parkir yang biasanya mencari uang dari wisatawan pengunjung Keraton harus gigit jari. Penataan Altar ini sudah dimulai sejak November 2014 silam. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi dan Sumber Daya Mineral (PUP dan ESDM) DIY menyedot Danais lebih dari Rp3 miliar untuk membiayaipembuatan resapan di halaman keraton tersebut.
Juga, renovasi kandang macan yang menjadi tempat untuk PKL di Altar berjualan yang mencapai Rp1,3 miliar. Dinas PUP dan ESDM juga menganggarkan Rp1,8 miliar untuk gerobak 90 PKL yang selama ini berjualan di atas Altar. Praptono menyebut, pihaknya sudah berkirim surat untuk mediasi ke DPRD baik DPRD tingkat I maupun tingkat II.
Mereka ingin mediasi dan dipertemukan dengan dinas terkait untuk mencari solusi atas persoalan yang timbul menyusul adanya revitalisasi di kawasan tersebut. Asek II Kota Yogyakarta Aman Yuriadijaya mengatakan, kegiatan yang dilakukan mulai Rabu hingga sepekan ke depan adalah operasi terpadu cipta kondisi penataan kawasan Altar.
Kegiatan itu merupakan bagian dari perintah gubernur yang mencakup dua hal yakni, sterilisasi Altar dari kegiatan PKL dan sterilisasi dari parkir kendaraan bermotor.
Sodik
(bbg)
