Pemprov DKI Diminta Tegas Tertibkan Pendatang Baru
Selasa, 14 Juli 2015 - 19:51 WIB
Pemprov DKI Diminta Tegas Tertibkan Pendatang Baru
A
A
A
JAKARTA - Untuk mengantisipasi masalah yang ditimbulkan dari pendatang baru, Pemprov DKI diminta melakukan penertiban pasca arus balik lebaran.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Syarif meminta agar Pemprov DKI tegas dalam melakukan penertiban pendatang baru melalui operasi pembinaan kependukanan (Biduk).
Jangan sampai, kata dia, pendatang-pendatang baru itu membuat masalah bagi Jakarta dan pemberian KTP sesuai dengan sasaran.
Berdasarkan pengetahuannya, kata Syarif, para pendatang baru di Jakarta tentunya tidak memiliki pekerjaan di sektor formal. Mereka, lanjutnya, lebih banyak bekerja di sektor informal seperti buruh, Pedagang Kaki Lima (PKL) dan sebagainya.
"Nah kalau ada yang baru mau cari kerja mereka biasanya numpang sama sanak saudara. Disitulah diperketat, apabila sebulan belum mendapat kerja silahkan usir pulang," tegasnya kepada wartawan, Selasa (14/7/2015).
Politikus Partai Gerindra itu sependapat dengan Ahok dalam menjadikan kota Jakarta sebagai kota yang terbuka bagi para pendatang manapun. Terlebih pusat perekonomian berada sepenuhnya di ibu kota negara itu.
Namun, dia meminta agar kedatangan para pendatang baru tidak menjadi masalah baru di Jakarta. "Pemprov juga turut membantu perbaikan infrastruktur ke daerah mitra dan sektor dorong sektor industri kesana, agar tidak semua menumpuk di Jakarta," ujarnya.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Syarif meminta agar Pemprov DKI tegas dalam melakukan penertiban pendatang baru melalui operasi pembinaan kependukanan (Biduk).
Jangan sampai, kata dia, pendatang-pendatang baru itu membuat masalah bagi Jakarta dan pemberian KTP sesuai dengan sasaran.
Berdasarkan pengetahuannya, kata Syarif, para pendatang baru di Jakarta tentunya tidak memiliki pekerjaan di sektor formal. Mereka, lanjutnya, lebih banyak bekerja di sektor informal seperti buruh, Pedagang Kaki Lima (PKL) dan sebagainya.
"Nah kalau ada yang baru mau cari kerja mereka biasanya numpang sama sanak saudara. Disitulah diperketat, apabila sebulan belum mendapat kerja silahkan usir pulang," tegasnya kepada wartawan, Selasa (14/7/2015).
Politikus Partai Gerindra itu sependapat dengan Ahok dalam menjadikan kota Jakarta sebagai kota yang terbuka bagi para pendatang manapun. Terlebih pusat perekonomian berada sepenuhnya di ibu kota negara itu.
Namun, dia meminta agar kedatangan para pendatang baru tidak menjadi masalah baru di Jakarta. "Pemprov juga turut membantu perbaikan infrastruktur ke daerah mitra dan sektor dorong sektor industri kesana, agar tidak semua menumpuk di Jakarta," ujarnya.
(ysw)
