Soroti Fenomena Urbanisasi Setelah Mudik Lebaran, Sekda DKI: Susah Ngurusnya
loading...
Sejumlah masyarakat bakal melakukan mudik Lebaran 2023 ke kampung halaman menggunakan bus. Foto: SINDOnews/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono menyoroti fenomena urbanisasi setelah mudik Lebaran 2023 dari kampung halaman. Ia menilai, dengan melihat jumlah penduduk Jakarta saat ini jika ditambah lagi akan susah mengurusnya.
"Maksudnya tertib, penduduk Jakarta berapa coba sekarang? 11,7 juta. Harusnya berapa, 5-6 juta kan. Lebih dari itu susah juga ngurusnya," kata Joko kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Rabu (12/4/2023).
Joko mempersilakan para pendatang mencari penghidupan di Jakarta. Kendati demikian, dia menekankan perlu adanya identitas penduduk dan tempat tinggal yang jelas.
"Data data kependudukan harus ada. Kemudian wajib lapor kepada RT pada saat datang tapi kalau mau datang ya silakan saja datang ke Jakarta tapi ya itu tadi ada jaminan tempat tinggal," ujarnya.
Lebih lanjut, Eks Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali ini menilai, jika masyarakat pendatang tertib administrasi kependudukan tidak diperlukan operasi yustisi. Namun, dia tetap melihat perkembangan situasi ke depan diperlukan atau tidak operasi yustisi.
"Saya pikir dengan mereka lapor kepada RT dan RW operasi yustisi tidak perlu. Tapi ya kita melihat perkembangan kalau memang diperlukan kita akan lakukan itu," tuturnya.
"Maksudnya tertib, penduduk Jakarta berapa coba sekarang? 11,7 juta. Harusnya berapa, 5-6 juta kan. Lebih dari itu susah juga ngurusnya," kata Joko kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Rabu (12/4/2023).
Joko mempersilakan para pendatang mencari penghidupan di Jakarta. Kendati demikian, dia menekankan perlu adanya identitas penduduk dan tempat tinggal yang jelas.
"Data data kependudukan harus ada. Kemudian wajib lapor kepada RT pada saat datang tapi kalau mau datang ya silakan saja datang ke Jakarta tapi ya itu tadi ada jaminan tempat tinggal," ujarnya.
Lebih lanjut, Eks Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali ini menilai, jika masyarakat pendatang tertib administrasi kependudukan tidak diperlukan operasi yustisi. Namun, dia tetap melihat perkembangan situasi ke depan diperlukan atau tidak operasi yustisi.
"Saya pikir dengan mereka lapor kepada RT dan RW operasi yustisi tidak perlu. Tapi ya kita melihat perkembangan kalau memang diperlukan kita akan lakukan itu," tuturnya.
(mhd)
Lihat Juga :
