Layanan Medis di Jatim Jauh dari Harapan
Selasa, 12 Mei 2015 - 12:16 WIB
Layanan Medis di Jatim Jauh dari Harapan
A
A
A
SURABAYA - Kebutuhan dokter spesialis masih menjadi masalah di Jawa Timur. Sampai saat ini, daerah-daerah pinggiran di Jatim belum tersentuh layanan dokter spesialis ini. Akibatnya, pelayanan medis bagi masyarakat jauh dari harapan.
Hasil dengan pendapat Pemprov Jatim dengan Komisi IX DPR RI di kantor gubernur kemarin diketahui 51% dokter spesialis berdomisili di kota besar, seperti Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan Malang. Sedangkan sisanya menyebar di daerahdaerah penyangga seperti Mojokerto dan sekitarnya. ”Ini tidak bagus untuk pemerataan layanan kesehatan. Padahal, banyak masyarakat membutuhkannya,” ujar Wakil Gubernur Jawa Timur H Saifullah Yusuf saat menerima kunjungan kerja anggota Komisi IX DPR RI di Ruang Kertanegara Pemprov Jatim kemarin.
Menurutnya, tidak meratanya penyebaran dokter spesialis membuat pelayanan kesehatan kepada masyarakat menjadi tidak merata. Sehingga hal ini menyulitkan langkah Pemprov menjalankan strategi promotif dan preventif untuk mengurangi beban rumah sakit penerima pasien rujukan seperti RSU Dr Soetomo.
Penyebaran dokter spesialis di Indonesia, terutama di Jawa Timur, saat ini belum sepenuhnya merata, khususnya di daerah terpencil maupun di puskesmas. Karena itu, Pemprov Jatim berharap agar Komisi IX DPR RI untuk mendesak pemerintah segera mengeluarkan peraturan instruksi presiden (inpres) tentang penempatan dokter spesialis di daerah yang saat ini kekurangan. Pihaknya tidak berwenang membuat regulasi pemerataan penempatan dokter spesialis di Jawa Timur.
Kewenangan tersebut ada di tangan Menteri Kesehatan RI. Pihaknya hanya berharap kepada Komisi IX agar mendesak kepada Menteri Kesehatan RI dapat segera mengeluarkan sebuah regulasi baru tentang penempatan dokter spesialis ini. ”Ini bukan hanya persoalan Jawa Timur. Tetapi persoalan di hampir seluruh wilayah Indonesia.
Karena itu, regulasi yang tegas sangat kami harapkan agar layanan kesehatan dapat dinikmati secara merata,” ujar mantan Ketua GP Ansor ini. Anggota Komisi IX DPR RI Rieke Dyah Pitaloka mengaku akan memperjuangkan masalah kekurangan dokter spesialis di daerah terpencil. Namun, pihaknya juga meminta pemerintah daerah yang saat ini kekurangan dokter spesialis untuk segera melakukan pendataan terlebih dahulu.
Pihaknya juga memberikan apresiasi kepada Jawa Timur yang selalu meningkatkan pelayanan kesehatan. ”Jawa Timur terbukti mencoba meningkatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan menambah satu pasien satu bidan. Ini berarti ada perspektif memperbaiki pelayanan kesehatan di tingkat bawah,” ujarnya.
Rieke menambahkan, apa yang dilakukan Jatim cukup bagus. Namun, beberapa masih harus dibenahi seperti halnya terkait rujukan. Dia berharap agar mekanismenya diperbaiki, yaitu dengan menyiapkan banyak dokter di tiap puskesmas.
Ihya’ ulumuddin
Hasil dengan pendapat Pemprov Jatim dengan Komisi IX DPR RI di kantor gubernur kemarin diketahui 51% dokter spesialis berdomisili di kota besar, seperti Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan Malang. Sedangkan sisanya menyebar di daerahdaerah penyangga seperti Mojokerto dan sekitarnya. ”Ini tidak bagus untuk pemerataan layanan kesehatan. Padahal, banyak masyarakat membutuhkannya,” ujar Wakil Gubernur Jawa Timur H Saifullah Yusuf saat menerima kunjungan kerja anggota Komisi IX DPR RI di Ruang Kertanegara Pemprov Jatim kemarin.
Menurutnya, tidak meratanya penyebaran dokter spesialis membuat pelayanan kesehatan kepada masyarakat menjadi tidak merata. Sehingga hal ini menyulitkan langkah Pemprov menjalankan strategi promotif dan preventif untuk mengurangi beban rumah sakit penerima pasien rujukan seperti RSU Dr Soetomo.
Penyebaran dokter spesialis di Indonesia, terutama di Jawa Timur, saat ini belum sepenuhnya merata, khususnya di daerah terpencil maupun di puskesmas. Karena itu, Pemprov Jatim berharap agar Komisi IX DPR RI untuk mendesak pemerintah segera mengeluarkan peraturan instruksi presiden (inpres) tentang penempatan dokter spesialis di daerah yang saat ini kekurangan. Pihaknya tidak berwenang membuat regulasi pemerataan penempatan dokter spesialis di Jawa Timur.
Kewenangan tersebut ada di tangan Menteri Kesehatan RI. Pihaknya hanya berharap kepada Komisi IX agar mendesak kepada Menteri Kesehatan RI dapat segera mengeluarkan sebuah regulasi baru tentang penempatan dokter spesialis ini. ”Ini bukan hanya persoalan Jawa Timur. Tetapi persoalan di hampir seluruh wilayah Indonesia.
Karena itu, regulasi yang tegas sangat kami harapkan agar layanan kesehatan dapat dinikmati secara merata,” ujar mantan Ketua GP Ansor ini. Anggota Komisi IX DPR RI Rieke Dyah Pitaloka mengaku akan memperjuangkan masalah kekurangan dokter spesialis di daerah terpencil. Namun, pihaknya juga meminta pemerintah daerah yang saat ini kekurangan dokter spesialis untuk segera melakukan pendataan terlebih dahulu.
Pihaknya juga memberikan apresiasi kepada Jawa Timur yang selalu meningkatkan pelayanan kesehatan. ”Jawa Timur terbukti mencoba meningkatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan menambah satu pasien satu bidan. Ini berarti ada perspektif memperbaiki pelayanan kesehatan di tingkat bawah,” ujarnya.
Rieke menambahkan, apa yang dilakukan Jatim cukup bagus. Namun, beberapa masih harus dibenahi seperti halnya terkait rujukan. Dia berharap agar mekanismenya diperbaiki, yaitu dengan menyiapkan banyak dokter di tiap puskesmas.
Ihya’ ulumuddin
(bbg)
