Arena Kongres Demokrat Ricuh
Arena Kongres Demokrat Ricuh
A
A
A
SURABAYA - Keributan sempat mewarnai proses registrasi peserta Kongres IV Partai Demokrat (PD) di Hotel Shangri-La, kemarin. Sekelompok orang mengaku sebagai pengurus PD di daerah menggeruduk arena kongres yang rencananya dibuka Presiden Joko Widodo (Jokowi), hari ini (12/5).
Mereka protes karena tak mendapat hak suara. Informasinya, mereka adalah mantan ketua DPC yang diganti pelaksana tugas (Plt). Keributan ini terjadi saat registrasi peserta di lantai III Hotel Shangri- La, Surabaya, kemarin. ”Kami jauh-jauh dari Sulawesi. Kenapa kami tak diakui,” kata salah satu pengurus DPC PD yang mengaku bernama Paulus. Dengan menenteng SK yang ditandatangani DPP, mereka ternyata ditolak sebagai peserta kongres yang bisa menggunakan hak pilihnya.
”Apa salah kami,” kata pengurus DPC dari Purbalingga, Muhamad Iksan, yang mengaku mantan ketua DPC Demokrat. Begitu muncul protes, pengurus DPC lain juga mengikuti protes yang sama. Pengurus DPC Partai Demokrat Nganjuk juga dengan lantang menunjukkan SK dan memprotes panitia. ”SK pengurus dilegalisasi DPP sejak November. Kami resmi menggelar muscab. Panitia harus menjelaskan ini,” teriaknya.
Begitu ricuh, panitia dengan caranya menggelandang dan berteriak. ”Bapak-Bapak yang protes. Kami panitia. Mari ikut saya kami selesaikan secara internal,” kata panitia. Ketua Harian PD Syarief Hasan sebelumnya mengakui ada rumor 162 Plt ketua DPC seluruh Indonesia. Kondisi ini memang rentan kisruh.
”Yang benar itu 89 Plt,” kata Syarief. Menurut mantan Menteri Koperasi era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pencopotan ketua-ketua DPC yang dilakukan DPP itu sudah sesuai prosedur. Karena pencopotan itu diusulkan dari bawah dan sudah melalui tahap verifikasi. ”DPP sudah mengutus Pak Amir Syamsudin untuk menemui tujuh orang. Tetapi atas nama apa saya juga tidak tahu.
Setelah itu, kami juga melakukan penelitian. Yang jelas mereka itu siapa kalau sudah pindah partai, mundur, meninggal dunia, serta tidak aktif. Sekali lagi kami bukan memecat tapi Plt,” kata Syarief Hasan. Senada Amir Syamsudin menyatakan, Plt sejumlah ketua DPC di berbagai daerah itu sudah melalui penelitian dan klarifikasi serta proses verifikasi.
”Saya yang ditugaskan menemui tujuh orang itu,” kata mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia era Presiden SBY ini. Syarief Hasan juga menegaskan, Kongres IV PD di Surabaya adalah sah. Sebaliknya, jika ada pihak yang mencoba menggelar kongres tandingan itu ilegal. ”Yang jelas, jika ada kongres di luar Shangri-La itu tidak sah alias ilegal,” katanya.
Sekretaris Kaukus Penyelamat Partai Demokrat (KPPD), M Iksan menyatakan, tujuan utama yang diperjuangkan KPPD adalah meminta dipulihkan hak-haknya sebelum kongres dimulai. ”Kami sudah mendatangi panitia kongres untuk registrasi.” ”Tapi masih dijanjikan akan digodok tim krisis center terkait data-data dan SK yang kami lampirkan, jadi kami masih menunggu sampai besok,” kata mantan Ketua DPC PD Purbalingga Jateng itu.
Selain upaya itu, pihaknya juga meminta dukungan dari salah satu kandidat ketum DPP PD, I Gde Pasek Suardika. Alasannya, dia memiliki pengalaman serupa namun bisa lolos dari sanksi PAW maupun pemecatan dari pengurus DPP PD. ”Kalau Pak SBY bisa membantu kami, tentu KPPD akan mendukung beliau menjadi ketum DPP PD periode mendatang. Sebaliknya, jika Pak Pasek bisa membantu, otomatis kami juga akan mendukung,” kata Iksan.
Masih di tempat sama, I Gede Pasek Suardika mengaku prihatin terhadap nasib anggota KPPD. Menurut politikus asli Bali ini, SK Plt itu harus ditandatangani ketua umum karena SK sebelumnya ditandatangani langsung oleh ketum. ”SK ketum itu tak bisa didelegasikan kepada ketua harian, sebab dalam KLB di Bali para delegasi kongres itu memilih langsung ketum. Jadi secara legal SK Plt itu cacat hukum,” ungkapnya.
Menurut Pasek, ajang kongres merupakan tempat rehabilitasi seluruh kader yang dianggap bermasalah dengan partai. Karena itu, sudah seharusnya DPP bisa mempertimbangkan kader yang mengajukan rehabilitasi. ”Saya yakin Pak SBY mengerti soal ini dan bisa memahami apa yang diinginkan teman- teman KPPD,” ucapnya.
Khusus soal ada wacana menggelar kongres tandingan, Pasek mengaku tidak setuju dan meminta KPPD mempertimbangkan ulang. Pasalnya, setiap perbedaan pendapat tidak harus diselesaikan dengan jalan membuat tandingan karena masih ada ruang komunikasi. ”Saya yakin demokrat punya cara dan bisa mengatasi masalah ini,” katanya.
Dukungan SBY Sudah Melebihi 30%
Steering Committee (SC) Kongres PD membuka pendaftaran calon ketua umum dengan syarat membawa dukungan minimal 30% sesuai draf tata tertib kongres. Para calon diberi tenggat waktu pendaftaran sampai Selasa (12/5) pukul 12.00 WIB. Syarief Hasan mengatakan syarat tersebut bukan berarti untuk menjegal calon lain.
”Kita akan buka ruang luas, tapi harus ada tatanan yang patut kita pegang bersama,” ujarnya di Hotel Shangri-La Surabaya kemarin. Menurut Syarief, hingga kemarin baru menerima dukungan dari peserta kongres untuk SBY. Dukungan itu diklaim diberikan secara tertulis oleh seluruh ketua DPC dan DPD Partai Demokrat hampir dari seluruh Indonesia.
Sementara itu, kandidat lainnya I Gede Pasek Suardika dan Marzuki Alie belum menyatakan diri akan masuk dalam bursa pencalonan. Syarief juga menegaskan tidak akan menutup calon lain jika ada yang ingin maju. Dia meminta jika ada calon yang ingin maju di bursa pencalonan, silakan membawa dukungan pengurus yang memiliki hak suara dan disampaikan ke panitia. ”Tapi kalauadayangmausilakan, kalau ada yang mencalonkan. Saya membuka forum demokrasi ini seluas-luasnya,” ucapnya.
Dalam banyak kesempatan, politikus I Gede Pasek menyatakan akan hadir dalam kongres dan maju sebagai calon ketua umum. Memang dia pesimistis menang karena harus bertanding dengan SBY. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat SBY mengharapkan kongres dapat berjalan dengan lancar. SBY menginginkan kongres berlangsung secara demokratis dan sesuai dengan aturan internal Demokrat.
”Kita ingin laksanakan kongres dengan tujuan yang baik, menjunjung tinggi nilai demokrasi sesuai aturan main,” ucapnya kemarin (11/5) di Hotel Shangri-La Surabaya. Pencalonan SBY dinilai para pengurus sebagai kebutuhan. Alasannya, situasi PD saat ini membutuhkan pembenahan sehingga butuh sosok pemersatu seperti SBY.
”Tidak benar kalau PD takut kalah dalam pemilu. Yang benar kami ingin menang,” kata jubir PD Andi Nurpati, kemarin. Andi menyatakan, muncul nama SBY sebagai calon ketua umum bukan karena keinginan SBY, melainkan permintaan para kader. Ini terjadi karena ada suara PD merosot setelah terjadi gejolak beberapa waktu. Satu di antaranya adalah kasus korupsi. ”Bayangkan, Pak SBY mampu memperbaiki suara partai dari 4,5% menjadi 10%.
Beliau mampu mengangkat dalam waktu pendek. Karena itu, Partai Demokrat masih membutuhkan Pak SBY. Minimal satu periode lagi,” katanya. Itu sebabnya, pihaknya juga tak ingin agenda kongres kali ini disebutsebagaikegiatanformalitas. Pasalnya, agenda lima tahunantersebutadalahforumtertinggi partaiyangsudahtertuang dalam AD/ART partai.
Sementara disinggung mengenai kandidat sekjen untuk mendampingi SBY, mantan komisioner KPU ini belum bisa memastikan. Prinsipnya, saat ini PD butuh orang yang mumpuni dan memiliki waktu banyak mengurusi partai. ”Figur ada banyak. Saya tidakakansebutnama. Biarkan bergulir, tentu orang yang loyal punya banyak kecocokan dengan SBY,” katanya. Karena itu, dia berharap sekjen yang dipilih bisa menjadi team work . ”Kami yakin tim formatur akan memilih orang yang benar-benar mampu membesarkan partai,” katanya.
Telan Biaya Rp9 Miliar
Sementara itu, Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan Kongres Demokrat yang digelar di Hotel Shangri-La menghabiskan dana lebih dari Rp9 miliar. Dana tersebut berasal dari iuran kader Demokrat di seluruh Indonesia. ”Untuk biaya penyelenggaraan saat ini kongres didasari iuran semua kader Rp9.451.000.000,” ucapnya kemarin dalam jumpa pers.
Dia menegaskan dana yang diperoleh murni hasil urunan setiap kader partai dan dana tersebut dipercaya dapat dipertanggungjawabkan. ”Perlu kami yakinkan dana tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan didapat dari cara-cara yang benar,” tandasnya. Kongres IV Demokrat akan dihadiri sekitar 1.200 orang. Jumlah itu berasal dari tamu undangan VVIP, undangan VIP, pengurus Demokrat seluruh Indonesia.
Ihya ulumuddin/ mula akmal/ant
Mereka protes karena tak mendapat hak suara. Informasinya, mereka adalah mantan ketua DPC yang diganti pelaksana tugas (Plt). Keributan ini terjadi saat registrasi peserta di lantai III Hotel Shangri- La, Surabaya, kemarin. ”Kami jauh-jauh dari Sulawesi. Kenapa kami tak diakui,” kata salah satu pengurus DPC PD yang mengaku bernama Paulus. Dengan menenteng SK yang ditandatangani DPP, mereka ternyata ditolak sebagai peserta kongres yang bisa menggunakan hak pilihnya.
”Apa salah kami,” kata pengurus DPC dari Purbalingga, Muhamad Iksan, yang mengaku mantan ketua DPC Demokrat. Begitu muncul protes, pengurus DPC lain juga mengikuti protes yang sama. Pengurus DPC Partai Demokrat Nganjuk juga dengan lantang menunjukkan SK dan memprotes panitia. ”SK pengurus dilegalisasi DPP sejak November. Kami resmi menggelar muscab. Panitia harus menjelaskan ini,” teriaknya.
Begitu ricuh, panitia dengan caranya menggelandang dan berteriak. ”Bapak-Bapak yang protes. Kami panitia. Mari ikut saya kami selesaikan secara internal,” kata panitia. Ketua Harian PD Syarief Hasan sebelumnya mengakui ada rumor 162 Plt ketua DPC seluruh Indonesia. Kondisi ini memang rentan kisruh.
”Yang benar itu 89 Plt,” kata Syarief. Menurut mantan Menteri Koperasi era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pencopotan ketua-ketua DPC yang dilakukan DPP itu sudah sesuai prosedur. Karena pencopotan itu diusulkan dari bawah dan sudah melalui tahap verifikasi. ”DPP sudah mengutus Pak Amir Syamsudin untuk menemui tujuh orang. Tetapi atas nama apa saya juga tidak tahu.
Setelah itu, kami juga melakukan penelitian. Yang jelas mereka itu siapa kalau sudah pindah partai, mundur, meninggal dunia, serta tidak aktif. Sekali lagi kami bukan memecat tapi Plt,” kata Syarief Hasan. Senada Amir Syamsudin menyatakan, Plt sejumlah ketua DPC di berbagai daerah itu sudah melalui penelitian dan klarifikasi serta proses verifikasi.
”Saya yang ditugaskan menemui tujuh orang itu,” kata mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia era Presiden SBY ini. Syarief Hasan juga menegaskan, Kongres IV PD di Surabaya adalah sah. Sebaliknya, jika ada pihak yang mencoba menggelar kongres tandingan itu ilegal. ”Yang jelas, jika ada kongres di luar Shangri-La itu tidak sah alias ilegal,” katanya.
Sekretaris Kaukus Penyelamat Partai Demokrat (KPPD), M Iksan menyatakan, tujuan utama yang diperjuangkan KPPD adalah meminta dipulihkan hak-haknya sebelum kongres dimulai. ”Kami sudah mendatangi panitia kongres untuk registrasi.” ”Tapi masih dijanjikan akan digodok tim krisis center terkait data-data dan SK yang kami lampirkan, jadi kami masih menunggu sampai besok,” kata mantan Ketua DPC PD Purbalingga Jateng itu.
Selain upaya itu, pihaknya juga meminta dukungan dari salah satu kandidat ketum DPP PD, I Gde Pasek Suardika. Alasannya, dia memiliki pengalaman serupa namun bisa lolos dari sanksi PAW maupun pemecatan dari pengurus DPP PD. ”Kalau Pak SBY bisa membantu kami, tentu KPPD akan mendukung beliau menjadi ketum DPP PD periode mendatang. Sebaliknya, jika Pak Pasek bisa membantu, otomatis kami juga akan mendukung,” kata Iksan.
Masih di tempat sama, I Gede Pasek Suardika mengaku prihatin terhadap nasib anggota KPPD. Menurut politikus asli Bali ini, SK Plt itu harus ditandatangani ketua umum karena SK sebelumnya ditandatangani langsung oleh ketum. ”SK ketum itu tak bisa didelegasikan kepada ketua harian, sebab dalam KLB di Bali para delegasi kongres itu memilih langsung ketum. Jadi secara legal SK Plt itu cacat hukum,” ungkapnya.
Menurut Pasek, ajang kongres merupakan tempat rehabilitasi seluruh kader yang dianggap bermasalah dengan partai. Karena itu, sudah seharusnya DPP bisa mempertimbangkan kader yang mengajukan rehabilitasi. ”Saya yakin Pak SBY mengerti soal ini dan bisa memahami apa yang diinginkan teman- teman KPPD,” ucapnya.
Khusus soal ada wacana menggelar kongres tandingan, Pasek mengaku tidak setuju dan meminta KPPD mempertimbangkan ulang. Pasalnya, setiap perbedaan pendapat tidak harus diselesaikan dengan jalan membuat tandingan karena masih ada ruang komunikasi. ”Saya yakin demokrat punya cara dan bisa mengatasi masalah ini,” katanya.
Dukungan SBY Sudah Melebihi 30%
Steering Committee (SC) Kongres PD membuka pendaftaran calon ketua umum dengan syarat membawa dukungan minimal 30% sesuai draf tata tertib kongres. Para calon diberi tenggat waktu pendaftaran sampai Selasa (12/5) pukul 12.00 WIB. Syarief Hasan mengatakan syarat tersebut bukan berarti untuk menjegal calon lain.
”Kita akan buka ruang luas, tapi harus ada tatanan yang patut kita pegang bersama,” ujarnya di Hotel Shangri-La Surabaya kemarin. Menurut Syarief, hingga kemarin baru menerima dukungan dari peserta kongres untuk SBY. Dukungan itu diklaim diberikan secara tertulis oleh seluruh ketua DPC dan DPD Partai Demokrat hampir dari seluruh Indonesia.
Sementara itu, kandidat lainnya I Gede Pasek Suardika dan Marzuki Alie belum menyatakan diri akan masuk dalam bursa pencalonan. Syarief juga menegaskan tidak akan menutup calon lain jika ada yang ingin maju. Dia meminta jika ada calon yang ingin maju di bursa pencalonan, silakan membawa dukungan pengurus yang memiliki hak suara dan disampaikan ke panitia. ”Tapi kalauadayangmausilakan, kalau ada yang mencalonkan. Saya membuka forum demokrasi ini seluas-luasnya,” ucapnya.
Dalam banyak kesempatan, politikus I Gede Pasek menyatakan akan hadir dalam kongres dan maju sebagai calon ketua umum. Memang dia pesimistis menang karena harus bertanding dengan SBY. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat SBY mengharapkan kongres dapat berjalan dengan lancar. SBY menginginkan kongres berlangsung secara demokratis dan sesuai dengan aturan internal Demokrat.
”Kita ingin laksanakan kongres dengan tujuan yang baik, menjunjung tinggi nilai demokrasi sesuai aturan main,” ucapnya kemarin (11/5) di Hotel Shangri-La Surabaya. Pencalonan SBY dinilai para pengurus sebagai kebutuhan. Alasannya, situasi PD saat ini membutuhkan pembenahan sehingga butuh sosok pemersatu seperti SBY.
”Tidak benar kalau PD takut kalah dalam pemilu. Yang benar kami ingin menang,” kata jubir PD Andi Nurpati, kemarin. Andi menyatakan, muncul nama SBY sebagai calon ketua umum bukan karena keinginan SBY, melainkan permintaan para kader. Ini terjadi karena ada suara PD merosot setelah terjadi gejolak beberapa waktu. Satu di antaranya adalah kasus korupsi. ”Bayangkan, Pak SBY mampu memperbaiki suara partai dari 4,5% menjadi 10%.
Beliau mampu mengangkat dalam waktu pendek. Karena itu, Partai Demokrat masih membutuhkan Pak SBY. Minimal satu periode lagi,” katanya. Itu sebabnya, pihaknya juga tak ingin agenda kongres kali ini disebutsebagaikegiatanformalitas. Pasalnya, agenda lima tahunantersebutadalahforumtertinggi partaiyangsudahtertuang dalam AD/ART partai.
Sementara disinggung mengenai kandidat sekjen untuk mendampingi SBY, mantan komisioner KPU ini belum bisa memastikan. Prinsipnya, saat ini PD butuh orang yang mumpuni dan memiliki waktu banyak mengurusi partai. ”Figur ada banyak. Saya tidakakansebutnama. Biarkan bergulir, tentu orang yang loyal punya banyak kecocokan dengan SBY,” katanya. Karena itu, dia berharap sekjen yang dipilih bisa menjadi team work . ”Kami yakin tim formatur akan memilih orang yang benar-benar mampu membesarkan partai,” katanya.
Telan Biaya Rp9 Miliar
Sementara itu, Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan Kongres Demokrat yang digelar di Hotel Shangri-La menghabiskan dana lebih dari Rp9 miliar. Dana tersebut berasal dari iuran kader Demokrat di seluruh Indonesia. ”Untuk biaya penyelenggaraan saat ini kongres didasari iuran semua kader Rp9.451.000.000,” ucapnya kemarin dalam jumpa pers.
Dia menegaskan dana yang diperoleh murni hasil urunan setiap kader partai dan dana tersebut dipercaya dapat dipertanggungjawabkan. ”Perlu kami yakinkan dana tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan didapat dari cara-cara yang benar,” tandasnya. Kongres IV Demokrat akan dihadiri sekitar 1.200 orang. Jumlah itu berasal dari tamu undangan VVIP, undangan VIP, pengurus Demokrat seluruh Indonesia.
Ihya ulumuddin/ mula akmal/ant
(bbg)
Explore More