Buntut Kericuhan di Aksi AMP, Masyarakat Diminta Saling Menjaga

Kamis, 15 Agustus 2019 - 11:50 WIB
Buntut Kericuhan di Aksi AMP, Masyarakat Diminta Saling Menjaga
Kericuhan sempat mewarnai pusat Kota Malang, akibat aksi Aliansi Mahasiswa Papua (AMP). Foto/SINDOnews/Yuswantoro
A A A
MALANG - Kericuhan akibat aksi anarkitis yang dipicu oleh demonstrasi Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), harus disikapi dengan kepala dingin oleh semua elemen di Kota Malang.

(Baca juga: Aksi Ini yang Sempat Melumpuhkan Pusat Kota Malang Selama 1 Jam )

Kapolres Malang Kota, AKBP Asfuri mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga keamanan dan kondusivitas Kota Malanf. "Sebentar lagi kita semua memperingati 74 tahun kemerdekaan Indonesia, keamanan dan kondusivitas harus terus dijaga," tegasnya.

Para mahasiswa, maupun warga pendatang yang bekerja di Kota Malang, juga harus ikut menjaga keamanan dan kondusivitas, agar semua nyaman dalam beraktivitas.

Pasca kericuhan di perempatan Raja Bali, yang hanya berjarak sekitar 1 km dari Balai Kota Malang, tersebut, Asfuri mengaku, akan melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah, untuk mengantisipasi kejadian ini agar tidak terulang kembali.

"Kami juga meminta kepada Pemerintah Provinsi di Papua, untuk mengkaji kembali pemberian beasiswa kepada para mahasiswa Papua, yang ternyata melakukan tindakan kontraproduktif terhadap persatuan dan kesatuan Indonesia," tuturnya.

Sementara Komandan Kodim 0833 Kota Malang, Letkol Inf. Tommy Anderson menegaskan, keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sudah final, dan tidak bisa ditawar lagi.

"NKRI harga mati. Sehingga tidak bisa ditoleransi lagi aksi-aksi yang mencoba memecah belah persatuan. Tetapi, dalam menyikapi aksi-aksi yang mengganggu persatuan dan kesatuan semacam ini, masyarakat harus cerdas dan mengutamakan proses hukum," tegasnya.

Dia mengatakan, masyarakat Kota Malang, jangan sampai terprovokasi oleh ulah mereka yang tidak menginginkan Indonesia tetap bersatu, dan damai. Mereka sengaja memancing keributan, sehingga bisa digunakan sebagai alat tekan secara politik terhadap pemerintah Indonesia.
(eyt)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
artikel/ rendering in 6.1148 seconds (0.1#10.140)