Mahasiswa Desak Calon Ketua DPRD Jabar Terbebas dari Masalah Hukum

BANDUNG - Menjelang pelantikan anggota DPRD Jabar terpilih, 2 September 2019 mendatang, muncul desakan agar DPRD Jabar dipimpin sosok yang terbebas dari masalah hukum, baik secara pribadi maupun keluarganya.

Desakan tersebut disampaikan sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Mahasiswa (GPM) melalui aksi unjuk rasa yang digelar di depan Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (26/8/2019).

Mereka menyebut nama salah satu anggota DPRD Jabar terpilih asal Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerinda) yang juga Ketua DPD Partai Gerinda Jabar, Taufik Hidayat yang dianggap memiliki permasalahan hukum di internal keluarganya.

Koordinator Lapangan Aksi, Ogi Marogi membeberkan, permasalahan hukum kini tengah menjerat istri Taufik Hidayat. Kondisi tersebut menurutnya bakal berdampak terhadap citra DPRD Jabar. Apalagi, kata Ogi, sebagai partai pemenang di Jabar, Partai Gerindra dipastikan mendapat jatah kursi pimpinan di DPRD Jabar dimana Taufik Hidayat juga digadang-gadang menjadi salah satu calon Ketua DPRD Jabar.

"Aksi ini berbicara atas keadaan pribadi Pak Taufik Hidayat dimana istrinya yang berinisial RM terindikasi melakukan penggelapan anggaran sebesar Rp3,7 miliar milik PT Duta Nikel," ungkap Ogi di sela-sela aksi unjuk rasa.

Bahkan, kata Ogi, RM juga telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Polda Sulawesi Tenggara karena keberadaannya saat ini tidak diketahui.

"Keberadaan RM ini seolah-olah tidak tersentuh, dilindungi, dan tidak bisa ditangkap oleh polisi," ujarnya.

Ogi menegaskan, sebagai lembaga legislatif, DPRD Jabar yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sejatinya harus diisi oleh orang-orang yang terbebas dari jeratan hukum, baik pidana maupun perdata.

"Jika tidak, mereka berpotensi melakukan penyelewengan dalam kekuasaannya, termasuk menyelamatkan keluarganya sendiri. Bukan bekerja demi kepentingan masyarakat Jabar," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga menuntut Partai Gerindra untuk membersihkan dan tidak melindungi kader-kadernya yang akan duduk di DPRD Jabar dari permasalahan hukum.

"Khususnya masalah yang dihadapi RM, istri dari Pak Taufik Hidayat," tegasnya.

Tidak hanya itu, Ogi juga menuntut Polda Jabar tidak melindungi dan segera menangkap RM yang diduga bersembunyi di wilayah hukum Polda Jabar.

"Sehingga, RM membuat permasalahan hukumnya terang benderang dan mempertanggungjawabkan perbuatannya," tandasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jabar Daddy Rohanadi menilai tuntutan tersebut tidak relevan karena tuntutan tersebut merupakan dua hal yang berbeda.

"Seharusnya dibedakan antara sosok suami dan dugaan status hukum sang istri. Kalau toh ada persoalan hukum, itu perkara yang berbeda. Pak Taufik ini kami jaga karena beliau marwah partai," ujarnya.

Daddy kembali menegaskan, tidak ada hubungannya antara kinerja Taufik Hidayat saat nanti menjabat Ketua DPRD Jabar dengan kondisi sang istri yang disorot oleh GPM Jabar lantaran diduga melakukan pelanggaran hukum.

"Apa kemudian kalau istri saya ke luar negeri lalu saya juga enggak boleh melakukan ini atau itu dan segala rupa? Itu dua hal yang berbeda," tegasnya.

Daddy mengakui, Taufik Hidayat kemungkinan besar memang menempati jabatan Ketua DPRD Jabar. Bahkan, kata Deddy, peluangnya sudah 99,9 persen.

"Hitungan saya 99,9 persen kemungkinan beliau (menjabat Ketua DPRD Jabar)," tandasnya.