Mahasiswa Unjuk Rasa Soroti Kinerja Sekda Kabupaten Wajo
Rabu, 09 Juni 2021 - 20:27 WIB
loading...
Mahasiswa dari Koalisi Aksi Mahasiswa Wajo Bela Rakyat (KAMWBR) berunjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Wajo, Rabu (9/6). Foto: SINDOnews/Reza Pahlevi
A
A
A
WAJO - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Aksi Mahasiswa Wajo Bela Rakyat (KAMWBR) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo, Rabu (9/6).
Koordinator Aksi KAMWBR, Syaifullah mengatakan, aksi mereka merupakan bentuk dukungan kepada anggota DPRD yang meminta Amiruddin dicopot dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Wajo.
Baca juga:DPRD Wajo Soroti Kinerja Sekretaris Daerah Karena Persuratan
"Amiruddin selaku Sekda telah banyak melakukan blunder, terakhir persoalan persuratan. Kesalahan yang dilakukan membuat banyak kekacauan antara eksekutif dan legislatif. Akhirnya yang kena imbas sejumlah ASN dan masyarakat Wajo," ujar Syaifullah kepada SINDOnews, Rabu (9/6/2021).
Demonstran juga menyoroti kebijakan Sekda sebagai pimpinan tertinggi ASN soal sistem pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP).
Baca Juga: 22 Anggota DPRD Wajo Belum Melakukan Vaksinasi Covid-19
"Sistem TPP ASN yang berbelit-belit dan menyulitkan ASN , ditambah kebijakan absensi sebanyak 4 kali dalam sehari menjadi 2 kali sehari dan aplikasi yang digunakan tidak konek dengan lokasi," katanya.
Koordinator Aksi KAMWBR, Syaifullah mengatakan, aksi mereka merupakan bentuk dukungan kepada anggota DPRD yang meminta Amiruddin dicopot dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Wajo.
Baca juga:DPRD Wajo Soroti Kinerja Sekretaris Daerah Karena Persuratan
"Amiruddin selaku Sekda telah banyak melakukan blunder, terakhir persoalan persuratan. Kesalahan yang dilakukan membuat banyak kekacauan antara eksekutif dan legislatif. Akhirnya yang kena imbas sejumlah ASN dan masyarakat Wajo," ujar Syaifullah kepada SINDOnews, Rabu (9/6/2021).
Demonstran juga menyoroti kebijakan Sekda sebagai pimpinan tertinggi ASN soal sistem pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP).
Baca Juga: 22 Anggota DPRD Wajo Belum Melakukan Vaksinasi Covid-19
"Sistem TPP ASN yang berbelit-belit dan menyulitkan ASN , ditambah kebijakan absensi sebanyak 4 kali dalam sehari menjadi 2 kali sehari dan aplikasi yang digunakan tidak konek dengan lokasi," katanya.
Lihat Juga :
