Reses di Subang, Anggota DPRD Jabar Ini Disodori Usulan DOB Kabupaten Pantura
A
A
A
SUBANG - Desakan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Pantura mencuat dalam reses yang digelar Anggota DPRD Jawa Barat, H Nasir di Kabupaten Subang.
Dalam kegiatan tersebut, warga pantai utara (pantura) Subang meminta H Nasir mendukung dan memperjuangkan pembentukan DOB Kabupaten Pantura.
"Jika memang aspirasi ini untuk kesejahteraan masyarakat Subang serta prosedurnya sudah dilaksanakan di tingkat kabupaten, maka saya mendukung dan akan memperjuangkan aspirasi pembentukan DOB Kabupaten Pantura ini di tingkat Provinsi Jawa Barat," tegas Nasir, Jumat (6/3/2020).
Namun, lanjut Nasir, sebelum diajukan ke tingkat provinsi, Pemerintah Kabupaten Subang harus melakukan kajian terlebih dahulu atas kelayakan DOB, baik dari sisi jumlah penduduk, luas wilayah, hinga kondisi fiskalnya.
"Harus dikaji secara komperehensif, terutama kekuatan fiskalnya. Jangan sampai DOB membebani masyarakat dan pemerintah yang pada akhirnya justru masyarakat lebih tidak sejahtera," jelasnya.
Menurutnya, salah satu alasan yang mendorong mencuatnya usulan tersebut adalah belum terakomodisinya kebutuhan-kebutuhan masyarakat di pantura, seperti masih banyaknya infrastruktur jalan yang rusak, belum adanya layanan rumah sakit daerah di pantura, dan kurangnya perhatian Pemkab Subang ke daerah pantura.
"Karenanya saya mendorong agar Pemkab Subang memberikan porsi anggaran yang maksimal untuk pembangunan di pantura, terutama pembangunan RSUD," kata anggota Komisi II DPRD Jabar itu.
Dalam kegiatan tersebut, warga pantai utara (pantura) Subang meminta H Nasir mendukung dan memperjuangkan pembentukan DOB Kabupaten Pantura.
"Jika memang aspirasi ini untuk kesejahteraan masyarakat Subang serta prosedurnya sudah dilaksanakan di tingkat kabupaten, maka saya mendukung dan akan memperjuangkan aspirasi pembentukan DOB Kabupaten Pantura ini di tingkat Provinsi Jawa Barat," tegas Nasir, Jumat (6/3/2020).
Namun, lanjut Nasir, sebelum diajukan ke tingkat provinsi, Pemerintah Kabupaten Subang harus melakukan kajian terlebih dahulu atas kelayakan DOB, baik dari sisi jumlah penduduk, luas wilayah, hinga kondisi fiskalnya.
"Harus dikaji secara komperehensif, terutama kekuatan fiskalnya. Jangan sampai DOB membebani masyarakat dan pemerintah yang pada akhirnya justru masyarakat lebih tidak sejahtera," jelasnya.
Menurutnya, salah satu alasan yang mendorong mencuatnya usulan tersebut adalah belum terakomodisinya kebutuhan-kebutuhan masyarakat di pantura, seperti masih banyaknya infrastruktur jalan yang rusak, belum adanya layanan rumah sakit daerah di pantura, dan kurangnya perhatian Pemkab Subang ke daerah pantura.
"Karenanya saya mendorong agar Pemkab Subang memberikan porsi anggaran yang maksimal untuk pembangunan di pantura, terutama pembangunan RSUD," kata anggota Komisi II DPRD Jabar itu.
(abs)