Gubernur Khofifah Ingatkan Peran Penting Penyuluh Kehutanan

SURABAYA - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa mengingatkan peran penting penyuluh kehutanan dalam upaya menghadapi perubahan iklim global melalui edukasi dan literasi kepada masyarakat.

Bahkan, dalam upaya pengelolaan hutan dan upaya penanggulangan kemiskinan di Jatim, para penyuluh kehutanan juga memiliki peran penting. Dimana para penyuluh ini ditugaskan dan tersebar di pelosok-pelosok desa, sampai keluar masuk lingkungan masyarakat di sekitar hutan.

“Penyuluh kehutanan harus mampu menjadi agen dalam pengentasan kemiskinan ekstrim di Jatim. Apalagi sebagian besar penduduk miskin di Jatim berada di pedesaan dan bekerja sebagai petani. Di antaranya petani hutan yang menjadi pelaku utama dan sasaran kegiatan penyuluhan kehutanan,” katanya saat manghadiri Rapat Kerja Daerah Ikatan Penyuluh Kehutanan Indonesia (Ipkindo) Jatim , Selasa (27/12/2022) malam.

Baca juga: 5 Banjir Besar Melanda Indonesia Sepanjang 2022, Nomor 4 Berlangsung Hampir Sebulan

Untuk itu, ia meminta penyuluh kehutanan yang ada di lapangan agar mampu mengawal program penanggulangan pengentasan kemiskinan. “Hal ini bisa dilakukan melalui pendampingan kepada koperasi masyarakat desa hutan serta usaha mikro dan kecil yang dimiliki Kelompok Petani Hutan, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) maupun Kelompok Perhutanan Sosial (KPS)," ujarnya.

Khofifah mengatakan, Pemprov Jatim melalui Dinas Kehutanan terus meningkatkan kinerja penyuluhan kehutanan di Jatim. Hal ini dalam rangka pendampingan pemberdayaan ekonomi masyarakat Kelompok Tani Hutan (KTH) dan LMDH sebagai pelaku utama. “Yakni dalam menjaga fungsi tutupan hutan dan lahan melalui kegiatan rehabilitasi (penanaman pohon) serta konservasi tanah dan air,” katanya.

KTH dan LMDH merupakan kelompok masyarakat binaan Dinas Kehutanan Jatim dan mitra kerja Perum Perhutani. KTH dan LMDH saat ini melakukan pengelolaan hutan dan memiliki usaha produktif bidang kehutanan di lapangan.

Di Jatim tercatat ada 5.305 lembaga KTH dengan keanggotaan 238.455 kepala keluarga (KK). Sementara LMDH yang bersama-sama Perum Perhutani melakukan pengelolaan kawasan hutan sejumlah 1.829 lembaga, dengan keanggotaan sejumlah 544.050 KK