Pemkab Muba Ikuti Rapat Evaluasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi

Kamis, 09 Juli 2020 - 18:56 WIB
loading...
Pemkab Muba Ikuti Rapat Evaluasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi
Sekrda Muba Apriyadi mengikuti rapat evaluasi program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dan Kesepakatan Pemanfaatan Aset Antara Pemerintah Daerah dengan PT. Pertamina (Persero), Kamis (9/7/2020).
A A A
SEKAYU - Bupati Musi Banyuasin (Muba) Dodi Reza Alex melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Muba Apriyadi didampingi Inspektur Kabupaten Muba RE Aidil Fitri dan perwakilan BPKAD mengikuti rapat evaluasi program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dan Kesepakatan Pemanfaatan Aset Antara Pemerintah Daerah dengan PT. Pertamina (Persero) melalui video conference, Kamis (9/7/2020).

Rapat dipimpin dan dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru di Auditorium Graha Bina Praja dan diikuti oleh Bupati, Walikota se Provinsi Sumatera Selatan melalui video conference.

Dalam kesempatan itu, juga dilakukan penandatangan kesepakatan pemanfaatan aset antara Pemprov Sumsel, Pemkot Palembang, Pemkot Prabumulih dan Pemkab Banyuasin dengan PT Pertamina (Persero) yang dilakukan oleh Gubernur Sumsel, H Herman Deru, Walikota Palembang, Harnojoyo, Walikota Prabumulih, Ridho Yahya, Bupati Banyuasin, Askolani Jasi, dan juga Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati.

Gubernur Sumsel mengapresiasi KPK yang telah menginisiasi terlaksananya kesepakatan pemanfaatan aset pemda. Ia berharap bahwa KPK akan terus memberikan solusi agar aset-aset ini dapat terus termanfaatkan tidak hanya bagi pemerintah daerah tersebut tetapi juga bagi masyarakat.

"Saya juga ucapkan terima kasih kepada instansi terkait yang juga memberikan masukan dalam pengelolaan aset. Saya berharap melalui kegiatan ini dapat terbentuk semangat baru untuk mengelola lahan yang belum produktif dengan optimal untuk kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.

Sementara itu Ketua KPK RI, Firli Bahuri, mengatakan bahwa peran KPK adalah mendukung terlaksananya kebijakan pemerintah dalam hal pembangunan SDM, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.

"KPK melakukan berbagai strategi untuk memberantas korupsi diantaranya dengan melakukan pendekatan dan pengkajian, perbaikan sistem yang meminimalisir korupsi. Dan yang terakhir penindakan," katanya.

Menurutnya dengan terselenggaranya kegiatan ini, Firli mengajak kepada semua kepala daerah di Sumsel agar mengelola aset daerah dengan baik dan tidak menyalahgunakan wewenang dalam penggunaan anggaran terutama selama COVID-19.
(ars)
Komentar
Copyright © 2022 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.1775 seconds (11.210#12.26)