Hadapi Ancaman Resesi 2023, Jabar Siapkan BLT Korban PHK
loading...
A
A
A
BANDUNG - Ancaman resesi ekonomi sudah ada di depan mata. Diprediksi, dampak resesi ekonomi akan terasa pada 2023. Menghadapi ancaman resesi ekonomi, Pemprov Jawa Barat menyiapkan sekema bantuan langsung tunai (BLT).
BLT tersebut bakal diberikan kepada para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), akibat dampak resesi. "Kepada yang terdampak langsung, kena PHK oleh perusahaan yang perdagangannya global karena pesanan turun, pabrik kurangi produksi. Nah, nanti ada BLT," ujar Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, Jumat (18/11/2022).
Menurut Kang Emil, demikian Gubernur Jawa Barat tersebut akrab disapa, pekerja yang berpotensi terkena PHK mayoritas bekerja di sektor padat karya, seperti perusahaan tekstil yang perdagangannya global.
Pasalnya, saat resesi melanda global, pesanan barang akan menurun, sehingga pabrik mengurangi jumlah produksi yang dampaknya pada pengurangan karyawan. "Yang terdampak biasanya yang berhubungan dengan padat karya, tekstil dan lainnya," kata Kang Emil.
Menurutnya, BLT direncanakan disalurkan saat ada pengumuman resmi kondisi kedaruratan. Pihaknya mengaku, sudah mengalokasikan BLT dari anggaran Biaya Tak Terduga dan Dana Transfer Umum sebesar dua persen.
"BLT ini sesuai dengan kondisi saat ada pengumuman kondisi kedaruratan, anggarannya dari BTT (Biaya Tak Terduga) dan Dana Transfer Umum dua persen sudah dialokasikan," terangnya.
BLT tersebut bakal diberikan kepada para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), akibat dampak resesi. "Kepada yang terdampak langsung, kena PHK oleh perusahaan yang perdagangannya global karena pesanan turun, pabrik kurangi produksi. Nah, nanti ada BLT," ujar Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, Jumat (18/11/2022).
Menurut Kang Emil, demikian Gubernur Jawa Barat tersebut akrab disapa, pekerja yang berpotensi terkena PHK mayoritas bekerja di sektor padat karya, seperti perusahaan tekstil yang perdagangannya global.
Pasalnya, saat resesi melanda global, pesanan barang akan menurun, sehingga pabrik mengurangi jumlah produksi yang dampaknya pada pengurangan karyawan. "Yang terdampak biasanya yang berhubungan dengan padat karya, tekstil dan lainnya," kata Kang Emil.
Menurutnya, BLT direncanakan disalurkan saat ada pengumuman resmi kondisi kedaruratan. Pihaknya mengaku, sudah mengalokasikan BLT dari anggaran Biaya Tak Terduga dan Dana Transfer Umum sebesar dua persen.
"BLT ini sesuai dengan kondisi saat ada pengumuman kondisi kedaruratan, anggarannya dari BTT (Biaya Tak Terduga) dan Dana Transfer Umum dua persen sudah dialokasikan," terangnya.