Genjot Pembangunan di Papua, Pemerintah Jalin Kemitraan dengan Lembaga Gereja

MANOKWARI - Asisten Staf Khusus Wapres, Khamami Zada mengatakan, pemerintah sangat serius dalam pembangunan Tanah Papua untuk lebih maju dan sejahtera sesuai amanat UU Otsus Papua . Untuk menggenjot pembangunan di Papua dan Papua Barat, pemerintah menjalin kemitraan dengan Persekutuan Gereja-Gereja Papua (PGGP).

Khamami Zada menyampaikan itu pada kesempatan perayaan HUT ke-10 PGPP.Kehadiran Tim Setwapres merupakan tindak lanjut silaturahmi PGGP Papua Barat dan Papua ke Istana Wakil Presiden Jakarta beberapa waktu lalu.



Khamami Zada mengatakan, pemerintah fokus pada program kemitraan, di antaranya bersama PGGP. "Untuk tahun ini membangun BLK komunitas pelatihan advokasi dan rencananya tahun depan adalah pembangunan Papua Christian Center," kata Zada.

Zada juga menyebut jika apa yang dilakukan pemerintah merupakan jawaban atas rekomendasi yang disampaikan PGGP beberapa waktu lalu di Papua. Percepatan pembangunan ini akan dilakukan di seluruh lini kehidupan masyarakat di Papua dan Papua Barat.

"Karena itu Presiden Jokowi telah menerbitkan Perpres nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Daerah Otonomi Khusus Papua yang diketuai oleh Wakil Presiden. Diharapkan melalui badan ini akan terjadi percepatan pembangunan di Tanah Papua untuk mencapai masyarakat Papua yang sejahterah," tambahnya.

Ketua Umum PGGP Papua Barat Pdt. Sherly Parinussa menjelaskan, pihaknya merupakan lembaga representatif Gereja-gereja di Papua Barat yang terbentuk sejak 17 Oktober 2012.

Pembentukannya melalui Konferensi Pemimpin Gereja Se-Papua Barat yang beranggotakan lebih dari 53 denominasi gereja dengan komposisi penduduk 61,75 persen.

"PGGP Papua Barat telah berperan sebagai wadah konsultatif, koordinatif, aspiratif sekaligus perjuangan Gereja di Tanah Papua maupun ke luar Papua," katanya dikutip Rabu (2/11/2022).

Sherly Parinussa menambahkan, PGGP Papua Barat tidak hanya berjuang untuk kepentingan gereja tetapi juga kebaikan seluruh masyarakat yang majemuk. Hal itu agar dapat hidup rukun dan damai sebagai saudara sebangsa sesuai cita-cita bangsa Indonesia.

"Pembangunan itu tidak bisa dihandle hanya oleh pemerintah, namun musti merangkul semua pihak termasuk gereja dalam hal ini kami PGGP. Karena gereja menyentuh masyarakat hingga dipelosok pelosok," ujarnya.

Oleh karena itu, pihaknya bersama pemerintah pusat berkolaborasi untuk melakukan berbagai program kemasyarakatan.

"Program-program pembangunan guna percepatan di Papua Barat yang merupakan rekomendasi PGGP Papua dan Papua Barat utamanya dalam rangka menuntaskan kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan UMKM. Kita berkoordinasi terus dengan Wapres untuk program percepatan Pembangun di Papua dan Papua Barat," tandasnya.

Dijelaskan lagi, program pendidikan yang menjadi rekomendasi adalah terkait kekurangan guru dan juga soal dibukanya program guru SD dan TK pada pendidikan tinggi Kristen dan Yayasan Kristen. "Sedangkan untuk UMKM akan ada pembangunan BLK (Balai Latihan Kerja) Komunitas Gereja,"katanya.