Pulihkan Pelayanan Publik di Papua, Mendagri Diminta Angkat Pejabat Gubernur Baru
loading...
Ketua Umum DPP Pemuda Sereri, Gifly Buiney mencatat penurunan kinerja Pemprov Papua sudah dirasakan jauh sebelum itu. Sejak Lukas menderita sakit dan Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal wafat pada Mei 2021. Foto/Dok. SINDOnews
A
A
A
JAYAPURA - Sakitnya Gubernur Lukas Enembe membuat kinerja Pemprov Papua tidak maksimal. Kondisi ini tidak hanya dikeluhkan masyarakat, tetapi juga dialami ratusan karyawan RSUD Dok II Jayapura.
Sebanyak 465 tenaga kesehatan (nakes) di rumah sakit milik Pemprov Papua itu sudah dua bulan tidak terima gaji dan tunjangan yang menjadi hak mereka. Para nakes sangat berharap Pemprov Papua dapat segera membayar hak mereka sehingga layanan di RSUD Jayapura bisa berjalan secara maksimal.
"Ada 465 nakes yang belum terima gaji sudah dua bulan ini. Terdiri dari 69 dokter spesialis, 26 dokter umum, 380 tenaga perawat dan penunjang belum menerima hak gaji mereka," kata Ketua Komite Medis RSUD Jayapura dr Yunike Howay di Jayapura, Senin (17/10/2022).
Dalam beberapa hari ini sejumlah tokoh pemuda dan pemuka masyarakat di Papua juga mengeluhkan penurunan pelayanan publik akibat Lukas Enembe terkena stroke dan terjerat tuduhan korupsi oleh KPK. Mereka mendesak pemerintah pusat segera menunjuk pejabat gubernur baru guna memulihkan kembali kinerja Pemprov Papua.
Ketua Umum DPP Pemuda Sereri, Gifly Buiney mengaku punya pengalaman pribadi ketika mengurus keperluan di Kantor Gubernur dan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Papua. Dia sering tidak menjumpai pejabat yang dituju. “Penurunan kinerja Pemprov Papua sudah saya rasakan jauh sebelum itu. Sejak Lukas menderita sakit dan Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal wafat pada Mei 2021,” katanya.
Keluhan juga disampaikan Ondoafi Besar dari Tanah Tabi, Yanto Eluay; Juru bicara Rakyat Papua Bersatu Ali Kabiay, dan Koordinator Cendikiawan Muda Papua, Paulinus Ohee. Mereka mengeluhkan pincangnya pelayanan kepada masyarakat akibat Gubernur Lukas Enembe sakit dan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.
Mereka sepakat meminta mendagri menonaktifkan gubernur Papua dan mengganti dengan pejabat sementara. Tujuannya agar proses pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan lancar.
“Sangat penting sekali Gubernur selaku kuasa pengguna anggaran harus ada. Dengan adanya pejabat gubernur baru maka semua hambatan dalam menjalankan roda pembangunan di Papua dapat teratasi,” sebut Paulinus.
Sebanyak 465 tenaga kesehatan (nakes) di rumah sakit milik Pemprov Papua itu sudah dua bulan tidak terima gaji dan tunjangan yang menjadi hak mereka. Para nakes sangat berharap Pemprov Papua dapat segera membayar hak mereka sehingga layanan di RSUD Jayapura bisa berjalan secara maksimal.
"Ada 465 nakes yang belum terima gaji sudah dua bulan ini. Terdiri dari 69 dokter spesialis, 26 dokter umum, 380 tenaga perawat dan penunjang belum menerima hak gaji mereka," kata Ketua Komite Medis RSUD Jayapura dr Yunike Howay di Jayapura, Senin (17/10/2022).
Dalam beberapa hari ini sejumlah tokoh pemuda dan pemuka masyarakat di Papua juga mengeluhkan penurunan pelayanan publik akibat Lukas Enembe terkena stroke dan terjerat tuduhan korupsi oleh KPK. Mereka mendesak pemerintah pusat segera menunjuk pejabat gubernur baru guna memulihkan kembali kinerja Pemprov Papua.
Ketua Umum DPP Pemuda Sereri, Gifly Buiney mengaku punya pengalaman pribadi ketika mengurus keperluan di Kantor Gubernur dan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Papua. Dia sering tidak menjumpai pejabat yang dituju. “Penurunan kinerja Pemprov Papua sudah saya rasakan jauh sebelum itu. Sejak Lukas menderita sakit dan Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal wafat pada Mei 2021,” katanya.
Keluhan juga disampaikan Ondoafi Besar dari Tanah Tabi, Yanto Eluay; Juru bicara Rakyat Papua Bersatu Ali Kabiay, dan Koordinator Cendikiawan Muda Papua, Paulinus Ohee. Mereka mengeluhkan pincangnya pelayanan kepada masyarakat akibat Gubernur Lukas Enembe sakit dan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.
Mereka sepakat meminta mendagri menonaktifkan gubernur Papua dan mengganti dengan pejabat sementara. Tujuannya agar proses pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan lancar.
“Sangat penting sekali Gubernur selaku kuasa pengguna anggaran harus ada. Dengan adanya pejabat gubernur baru maka semua hambatan dalam menjalankan roda pembangunan di Papua dapat teratasi,” sebut Paulinus.
(poe)
Explore More