Jaga Kinerja Pemerintahan, Tokoh Pemuda Minta Mendagri Nonaktifkan Lukas Enembe

JAYAPURA - Kondisi kesehatan Gubernur Papua Lukas Enembe sudah empat kali mengalami stroke dan hingga saat ini masih dibatasi aktivitasnya. Hal ini berdampak terhadap terganggunya akselerasi pemerintahan dan pelayanan publik di Bumi Cenderawasih itu.

Sudah muncul suara masyarakat yang mengeluh tidak bisa mendapatkan pelayanan karena pejabat yang hendak ditemuinya di kantor gubernur tidak berada di tempat. Salah satu warga yang mengeluhkan adalah Koordinator Cendikiawan Muda Papua, Paulinus Ohee. Baca juga: KPK Akui Ragu Menjemput Paksa Lukas Enembe, Begini Pertimbangannya

Paulinus mengatakan, sakitnya Lukas Enembe dan kasus dugaan korupsi yang sedang dihadapinya sangat mengganggu jalannya roda pemerintahan. “Penting sekali untuk adanya pejabat gubernur untuk melaksanakan proses pelayanan publik,” kata Paulinus Ohee di Jayapura, Senin (17/10/2022).

Paulinus mengusulkan Lukas Enembe dinonaktifkannya dari jabatan gubernur. Hal ini akan memberikan tiga manfaat sekaligus.

Pertama, Lukas bisa lebih fokus menjalankan perawatan kesehatan. Kedua, Lukas lebih siap menghadapi proses hukum. Ketiga, kinerja Pemprov Papua dalam melayani masyarakat tetap optimal.

“Kondisi gubernur dalam keadaan sakit, namun roda pemerintahan harus tetap berjalan. Dalam hal ini menteri dalam negeri harus menonaktifkan gubernur untuk fokus pemulihan kesehatan dan menjalankan proses hukum yang sedang dihadapi,” tegasnya.

Paulinus juga mengomentari terkait rencana pelantikan Lukas Enembe menjadi kepala suku besar Papua. Menurutnya, itu adalah sebuah kesalahan terhadap adat istiadat yang ada di Papua. “Ini bisa menimbulkan perpecahan antara masyarakat adat di wilayah Papua,” tuturnya.

Dia tegas menolak dan tidak mengakui pengukuhan itu. “Lukas berasal dari wilayah adat Lapago. Dia tidak bisa langsung diangkat secara umum menjadi kepala suku besar dari seluruh wilayah adat yang ada. Kami menolak,” tandasnya.