Sidang Lanjutan Korupsi PUPR Muba, Mantan Kapolres Tolak Kembalikan Uang Rp10 Miliar
Kamis, 06 Oktober 2022 - 02:45 WIB
loading...
Sidang lanjutan korupsi PUPR Muba. Foto: Dede/SINDOnews
A
A
A
MUBA - AKBP Dalizon, mantan Kapolres OKU Timur, melalui kuasa hukumnya Anwarsyah, membacakan nota pembelaan kasus korupsi gratifikasi sebesar Rp10 miliar. Dia mengakui telah menerima uang dari Dinas PUPR Musi Banyuasin (Muba).
Anwarsyah menjelaskan, meski kliennya tersebut telah mengaku menerima sejumlah uang dari Dinas PUPR Kabupaten Muba. Namun uang tersebut tidak dinikmati sendiri, sehingga Dalizon menolak untuk mengganti uang kerugian negara, seperti yang diminta oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).
"Jika memang harus dikembalikan, maka tidak sebesar tuntutan JPU senilai Rp10 miliar. Namun diakui terdakwa AKBP Dalizon hanya senilai Rp2,5 miliar saja," ujar Anwarsyah, di Pengadilan Tipikor Palembang, Rabu (5/10/2022).
Baca juga: Terungkap! Setoran Fee Korupsi Muba Diberikan ke Staf Ahli Bupati
Selama menjalani proses persidangan, lanjut Anwarsyah, kliennya telah membeberkan sejumlah pihak yang turut menerima uang itu. Dalam keterangannya, Direktur Kriminal Khusus Polda Sumsel saat itu, Kombes Pol Anton Setiawan, ikut menerima uang sebesar Rp4,5 miliar.
Selain itu, dua Kanit bawahan Dalizon yakni Pitoy, Salupen, dan Haryadi, juga mendapatkan jatah berbeda. Mereka mendapat Rp1 miliar tiap orang.
"Uang gratifikasi yang diterima klien kami tidak dinikmati sendiri, ada pihak-pihak lain juga yang turut menikmati," jelasnya.
Baca: Oknum Eks Kepala Puskesmas di Muba Terjerat Dugaan Korupsi
Menurutnya, meski sejumlah nama yang telah disebutkan Dalizon turut menerima uang suap, namun Majelis Hakim tak pernah dihadirkan oleh JPU. Hal inilah membuat Dalizon merasa ditumbalkan untuk kejahatan yang sama.
"Kami memohon kepada Majelis Hakim agar mempertimbangkan sejumlah nama, termasuk pihak Dinas PUPR, dan diminta untuk segera diproses secara hukum," jelasnya.
Dalizon berharap, permintaan sebagai Justice Collaborator yang telah diajukan oleh terdakwa sebelum pemeriksaan perkara di persidangan bisa dikabulkan Majelis Hakim, setelah dirinya membuka sejumlah nama yang terlibat dalam kasus ini.
Baca: Korupsi Bantuan Beras Sejahtera, 2 ASN Dinsos Muba Jadi Tersangka dan Langsung Ditahan
Sebelumnya, JPU menuntut terdakwa Dalizon selama empat tahun penjara, karena dinilai telah menerima uang gratifikasi pada 2019 lalu. JPU meminta Dalizon mengembalikan uang Rp10 miliar, dan denda sebesar Rp250 juta subsider enam bulan kurungan.
Atas perbuatannya, terdakwa Dalizon diancam dengan pasal alternatif kumulatif, yakni sebagai aparat penegak hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana gratifikasi, serta pemerasan.
Anwarsyah menjelaskan, meski kliennya tersebut telah mengaku menerima sejumlah uang dari Dinas PUPR Kabupaten Muba. Namun uang tersebut tidak dinikmati sendiri, sehingga Dalizon menolak untuk mengganti uang kerugian negara, seperti yang diminta oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).
"Jika memang harus dikembalikan, maka tidak sebesar tuntutan JPU senilai Rp10 miliar. Namun diakui terdakwa AKBP Dalizon hanya senilai Rp2,5 miliar saja," ujar Anwarsyah, di Pengadilan Tipikor Palembang, Rabu (5/10/2022).
Baca juga: Terungkap! Setoran Fee Korupsi Muba Diberikan ke Staf Ahli Bupati
Selama menjalani proses persidangan, lanjut Anwarsyah, kliennya telah membeberkan sejumlah pihak yang turut menerima uang itu. Dalam keterangannya, Direktur Kriminal Khusus Polda Sumsel saat itu, Kombes Pol Anton Setiawan, ikut menerima uang sebesar Rp4,5 miliar.
Selain itu, dua Kanit bawahan Dalizon yakni Pitoy, Salupen, dan Haryadi, juga mendapatkan jatah berbeda. Mereka mendapat Rp1 miliar tiap orang.
"Uang gratifikasi yang diterima klien kami tidak dinikmati sendiri, ada pihak-pihak lain juga yang turut menikmati," jelasnya.
Baca: Oknum Eks Kepala Puskesmas di Muba Terjerat Dugaan Korupsi
Menurutnya, meski sejumlah nama yang telah disebutkan Dalizon turut menerima uang suap, namun Majelis Hakim tak pernah dihadirkan oleh JPU. Hal inilah membuat Dalizon merasa ditumbalkan untuk kejahatan yang sama.
"Kami memohon kepada Majelis Hakim agar mempertimbangkan sejumlah nama, termasuk pihak Dinas PUPR, dan diminta untuk segera diproses secara hukum," jelasnya.
Dalizon berharap, permintaan sebagai Justice Collaborator yang telah diajukan oleh terdakwa sebelum pemeriksaan perkara di persidangan bisa dikabulkan Majelis Hakim, setelah dirinya membuka sejumlah nama yang terlibat dalam kasus ini.
Baca: Korupsi Bantuan Beras Sejahtera, 2 ASN Dinsos Muba Jadi Tersangka dan Langsung Ditahan
Sebelumnya, JPU menuntut terdakwa Dalizon selama empat tahun penjara, karena dinilai telah menerima uang gratifikasi pada 2019 lalu. JPU meminta Dalizon mengembalikan uang Rp10 miliar, dan denda sebesar Rp250 juta subsider enam bulan kurungan.
Atas perbuatannya, terdakwa Dalizon diancam dengan pasal alternatif kumulatif, yakni sebagai aparat penegak hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana gratifikasi, serta pemerasan.
(san)
Lihat Juga :
