Keluarga dan Massa Pendukung Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Jakarta
Jum'at, 30 September 2022 - 21:31 WIB
loading...
A
A
A
Baca juga: Jadi Tersangka Korupsi, Gubernur Papua Lukas Enembe Jatuh Sakit
Sementara kepala Suku Besar Pegunungan Tengah Papua, Elvis Tabuni menolak tawaran KPK untuk menyiapkan dokter guna memeriksa kesehatan gubernur.
"Saya sebagai kepala Suku Besar Pegunungan Tengah, kami mohon kepada KPK bahwa bapak Lukas Enembe sekarang ini dalam keadaan sakit. Sehingga kami meminta dokter khusus dari keluarga dan tidak meminta dari luar," tegas Elvis.
Lalu, dia juga meminta pemeriksaan terhadap Gubernur dilakukan di kediamannya di Koya Tengah, bukan ke Jakarta seperti disampaikan KPK.
"KPK kalau mau memeriksa datang ke Papua karena keluarga besar Gubernur Papua Lukas Enembe tidak memberikan izin untuk pergi keluar Papua. Dari sisi aturan negara ada, namun kami dari adat juga ada aturan, karena beliau adalah tokoh besar Papua," katanya.
"Mohon dipertimbangkan atau ditinjau kembali karena kami tidak mau rakyat menjadi korban. Tidak boleh ditarik secara paksa namun dengan pendekatan kuasa hukum atau lembaga lain yang datang dan mengambil keterangan bapak Lukas Enembe," sambungnya.
Pihakknya juga mempertanyakan terkait status penghargaan pengelolaan keuangan di Papua, yang dikatakan Menko Polhukam Mahfud MD terjadi kejanggalan.
"Kami keluarga besar melihat 8 kali berturut-turut bapak Lukas enembe mendapatkan piagam penghargaan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan dari Menteri dalam negeri. Lalu kenapa sekarang dibilang korupsi," ucapnya.
Sementara kepala Suku Besar Pegunungan Tengah Papua, Elvis Tabuni menolak tawaran KPK untuk menyiapkan dokter guna memeriksa kesehatan gubernur.
"Saya sebagai kepala Suku Besar Pegunungan Tengah, kami mohon kepada KPK bahwa bapak Lukas Enembe sekarang ini dalam keadaan sakit. Sehingga kami meminta dokter khusus dari keluarga dan tidak meminta dari luar," tegas Elvis.
Lalu, dia juga meminta pemeriksaan terhadap Gubernur dilakukan di kediamannya di Koya Tengah, bukan ke Jakarta seperti disampaikan KPK.
"KPK kalau mau memeriksa datang ke Papua karena keluarga besar Gubernur Papua Lukas Enembe tidak memberikan izin untuk pergi keluar Papua. Dari sisi aturan negara ada, namun kami dari adat juga ada aturan, karena beliau adalah tokoh besar Papua," katanya.
"Mohon dipertimbangkan atau ditinjau kembali karena kami tidak mau rakyat menjadi korban. Tidak boleh ditarik secara paksa namun dengan pendekatan kuasa hukum atau lembaga lain yang datang dan mengambil keterangan bapak Lukas Enembe," sambungnya.
Pihakknya juga mempertanyakan terkait status penghargaan pengelolaan keuangan di Papua, yang dikatakan Menko Polhukam Mahfud MD terjadi kejanggalan.
"Kami keluarga besar melihat 8 kali berturut-turut bapak Lukas enembe mendapatkan piagam penghargaan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan dari Menteri dalam negeri. Lalu kenapa sekarang dibilang korupsi," ucapnya.
Lihat Juga :
