Memperkuat Tulang Punggung Ekonomi Melalui Digitalisasi

SURABAYA - Jumlah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah ( UMKM ) di Jawa Timur (Jatim) saat ini mencapai 9,8 juta. Namun, baru 46% yang masuk ekosistem digital. Padahal digitalisasi berperan penting untuk memperluas pasar UKM agar mereka dapat bertumbuh. UMKM berkontribusi 57,81 persen atau Rp1.418,94 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim tahun 2021.

Pemprov Jatim juga terus memacu percepatan digitalisasi. Hal bertujuan untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat maupun meningkatkan kinerja pelaku UMKM. Saat ini, Pemprov memiliki program Jatim Belanja Online atau Jatim Bejo. Jatim Bejo adalah toko daring untuk pengadaan barang/jasa pemerintah di Provinsi Jatim. Ini sebagai upaya peningkatan peran serta pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan transparansi, akuntabilitas pengadaan barang/jasa.

Jatim Bejo ini menjadi andalan Pemprov Jatim terkait sistem belanja online di pemerintahan. Program tersebut mampu menjawab tantangan pemanfaatan platform perdagangan elektonik B2B (business to business e-commerce) di Indonesia yang terus meningkat.

"Kami meminta seluruh kepala daerah di Jatim mengoptimalkan potensi Rp26,8 triliun belanja pengadaan barang dan jasa agar dialokasikan untuk UMKM dan Produk Dalam Negeri," kata Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dalam sebuah kesempatan di Surabaya.

Baca juga: Hadiri Pameran Batik HUT ke-15 MNC Land, Wali Kota Eri: Ini Jadi Contoh yang Lain

Hingga Maret 2022, sudah terdapat 24 kabupaten/kota yang sudah menyatakan komitmen menggunakan Program Jatim Bejo. Diantaranya, Kota Malang, Batu, Kediri, Madiun, Probolinggo dan Mojokerto. Untuk Pemerintah Kabupaten yaitu Bondowoso, Tuban, Gresik, Lumajang, Blitar, Nganjuk, Situbondo, Sidoarjo, Trenggalek, Malang, Banyuwangi, Tulungagung, Jember, Pasuruan, Bangkalan, Probolinggo, Magetan dan Pacitan. "Kami berharap, penggunaan Jatim Bejo bisa semakin meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengadaan barang/jasa melalui optimalisasi pemanfaatan e-marketplace dalam bentuk toko daring," kata Khofifah.

Orang nomor satu di Jatim itu juga mendorong pelaku UMKM dalam ekosistem digital. Dengan semakin banyak pelaku UMKM yang masuk ke pasar digital maka akan semakin banyak pula masyarakat yang membeli produk mereka. Sehingga bisa meningkatkan omset usahanya sekaligus menopang pemulihan perekonomian nasional. Di era society 5.0 seperti sekarang ini, kata dia, masuk ke ekosistem digital adalah sebuah keharusan. "Tentu perlu bantuan dari berbagai elemen dan organisasi masyarakat untuk menggiring para pelaku UMKM terkait percepatan transformasi digital yang lebih masif," ujarnya.

Sekarang banyak platform e-commerce, seperti Tokopedia, Bukalapak, JD.ID, Lazada, dan Shopee. Pelaku UMKM bisa memanfaatkan keberadaan e-commerce tersebut agar bisa menjangkau pasar lebih luas lagi. Biaya beriklan digital pun jauh lebih murah. Tinggal siapkan konten dan upload di sosial media. "Dengan memanfaatkan teknologi agar bisa merambah pasar lebih luas lagi. Apalagi UMKM adalah tulang punggung ekonomi Jawa Timur," ungkap Khofifah.

Untuk memperkuat UMKM, Pemprov Jatim juga telah menjalin kerja sama dengan beberapa perusahaan e-commerce terkait promosi pengembangan digital di Jatim, yaitu PT Global Digital Niaga (Blibli), Tokopedia, PT Karya Anak Bangsa (Go-Jek). Kerja sama tersebut menjadi bagian penting sinergitas menguatkan koperasi dan UMKM dalam memberdayakan ekonomi di Jatim. "Kolaborasi juga merupakan bentuk peningkatan kualitas dan menjadi tanggung jawab bersama bagi semua stake holder," ujar Khofifah.

Pemprov Jatim juga meresmikan Kampus UMKM Shopee Malang di UPT Pelatihan Dinas Koperasi (Dinkop) dan Usaha Kecil Mikro (UKM) Jatim. Kerjasama dengan Shopee Indonesia untuk memfasilitasi pelatihan dan pendampingan para pelaku UMKM di Jatim. Kampus ini berfungsi sebagai fasilitator pelatihan yang memiliki peran signifikan pada upaya digitalisasi UMKM dengan harapan UMKM Jatim naik kelas. "Ini jadi semangat baru bagi UMKM Jatim naik kelas lewat ekosistem digital," kata Khofifah.