Gubernur Jatim Warning Kepala Daerah Hindari Praktik Jual Beli Jabatan
Jum'at, 16 September 2022 - 07:01 WIB
loading...
A
A
A
Tak hanya itu, orang nomor satu di Jatim ini mewanti-wanti para kepala daerah agar memaksimalkan reformasi birokrasi agar terhindar dari hal yang bisa menjerat kepala daerah. Misalnya terkait proses rotasi, mutasi dan promosi jabatan dengan imbalan tertentu.
Oleh sebab itu, ia mengajak semua kepala daerah untuk menjaga amanah yang telah diberikan dan mengawal seluruh berjalannya proses pemerintahan dengan baik di daerah masing-masing. "Yang menjadi peringatan dari semua kita adalah jangan ada jual beli jabatan. Saya rasa itu bagian dari yang harus kita bangun komitmen bersama," katanya.
Sebelumnya telah dilaksanakan bimtek ASN Berintegritas bagi pejabat Pemprov Jatim beserta istri atau suami. Dilanjutkan bimtek bagi inspektur kabupaten/ kota se Jawa Timu, bimtek dan sosialisasi anti korupsi bagi kepala desa serta hari ini, Kamis (15/9/2022) rakor pencegahan korupsi bagi Kepala Daerah dan Ketua DPRD Se Jawa Timur."Ini menjadi bagian bagaimana proses pencegahan korupsi dilakukan dari lini paling bawah," tandas Khofifah.
Khofifah menjelaskan bahwa pencegahan korupsi harus melibatkan dan didukung semua pihak termasuk penyelenggara pemerintahan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota baik pihak eksekutif maupun legislatif. Baca juga: Viral Warteg Utuh saat Kebakaran, Khofifah: Bersedekah adalah Benteng dari Bala Bencana dan Musibah
"Mengkoordinasikan eksekutif, legislatif di seluruh kabupaten kota dan provinsi menurut saya tetap menjadi konsolidasi yang penting baik konsolidasi program, konsolidasi anggaran dan konsolidasi komitmen dan gerakan bersama," jelasnya.
Oleh sebab itu, ia mengajak semua kepala daerah untuk menjaga amanah yang telah diberikan dan mengawal seluruh berjalannya proses pemerintahan dengan baik di daerah masing-masing. "Yang menjadi peringatan dari semua kita adalah jangan ada jual beli jabatan. Saya rasa itu bagian dari yang harus kita bangun komitmen bersama," katanya.
Sebelumnya telah dilaksanakan bimtek ASN Berintegritas bagi pejabat Pemprov Jatim beserta istri atau suami. Dilanjutkan bimtek bagi inspektur kabupaten/ kota se Jawa Timu, bimtek dan sosialisasi anti korupsi bagi kepala desa serta hari ini, Kamis (15/9/2022) rakor pencegahan korupsi bagi Kepala Daerah dan Ketua DPRD Se Jawa Timur."Ini menjadi bagian bagaimana proses pencegahan korupsi dilakukan dari lini paling bawah," tandas Khofifah.
Khofifah menjelaskan bahwa pencegahan korupsi harus melibatkan dan didukung semua pihak termasuk penyelenggara pemerintahan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota baik pihak eksekutif maupun legislatif. Baca juga: Viral Warteg Utuh saat Kebakaran, Khofifah: Bersedekah adalah Benteng dari Bala Bencana dan Musibah
"Mengkoordinasikan eksekutif, legislatif di seluruh kabupaten kota dan provinsi menurut saya tetap menjadi konsolidasi yang penting baik konsolidasi program, konsolidasi anggaran dan konsolidasi komitmen dan gerakan bersama," jelasnya.
Lihat Juga :
