Keturunan HB II Minta Inggris Kembalikan Harta Rampasan Geger Sepehi

loading...
Keturunan HB II Minta Inggris Kembalikan Harta Rampasan Geger Sepehi
Jubir pengusulan Gelar Pahlawan HB II, Abdul Haris.Foto/ist
JAKARTA - Trah keturunan Sri Sultan Hamengkubuwana II (HB II) hingga saat ini terus memperjuangkan agar Raja Kedua di Kesultanan Yogyakarta mendapat gelar Pahlawan Nasional dari Pemerintah.

HB II dianggap berperan penting dalam pembentukan Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat (Negeri Yogyakarta). Selai itu, HB II juga berperan dalam perang melawan penjajah Inggris atau Perang Sepehi atau dikenal dengan Geger Sepehi.

Geger Sepehi adalah peristiwa yang sangat penting di Yogyakarta. Namun sayangnya, kisah perjuangan HB II bersama rakyatnya tidak banyak diekspos. Geger Sepehi merupakan peristiwa penyerbuan Keraton Yogyakarta yang dilakukan oleh pasukan Inggris pada 19-20 Juni 1812 atas perintah Gubernur Jendral Raffles.

Nama sepehi berasal dari pasukan Sepoy, orang India yang dipekerjakan oleh Inggris untuk menyerang istana. (Baca juga:Tidak Pakai Masker, Pengunjung Dilarang Masuk Museum Gunung Merapi)



“Dalam peristiwa itu HB II dan rakyat berjuang mempertahankan Kraton walaupun akhirnya pihak penjajah berhasil merampas seluruh kekayaan istana, seperti emas, termasuk yang ikut dirampas ratusan manuskrip kisah budaya dan kehidupan masyarakat milik Keraton Yogyakarta. Manuskrip itu kemudian dibawa ke negara Inggris," kata Jubir pengusulan Gelar Pahlawan HB II, Abdul Haris dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/7/2020).

Dalam Geger Sepehi itu HB II memang berhasil ditangkap oleh pihak Inggris dan bukan berarti kalah. Rakyat justru menganggap sang Raja telah berjuang secara gigih untuk melindungi rakyatnya dan keberadaan Kraton Yogyakarta.

Jenderal Raffles menyerbu Kraton Yogyakarta karena sejatinya dia takut dengan Sri Sultan HB II. Sang Raja tidak mau menyerahkan tahta kerajaannya dan tidak mau Yogyakarta jatuh ke tangan bangsa asing.



Mengutip Wikipedia, ucap Haris, Hamengkubuwono II sendiri sejak awal bersikap anti terhadap Belanda. Ia bahkan mengetahui kalau VOC sedang dalam keadaan bangkrut dan bobrok.

Organisasi ini akhirnya dibubarkan oleh pemerintah negeri Belanda akhir tahun 1799. Sri Sultan Hamengkubuwono II lahir 7 Maret 1750 adalah raja Kesultanan Yogyakarta yang memerintah selama tiga periode, yaitu 1792 - 1810, 1811 - 1812, dan 1826 - 1828.

“Pada pemerintahan yang kedua dan ketiga ia dikenal dengan julukan Sultan Sepuh. Sri Sultan Hamengkubuwono II wafat pada tanggal 3 Januari 1828 dalam usia 77 tahun. Masa jabatannya yang kedua adalah yang paling singkat dalam sejarah Kesultanan Yogyakarta,” paparnya.

Sejak tahun 1808 yang menjadi gubernur jenderal Hindia Belanda (pengganti gubernur jenderal VOC) adalah Herman Daendels yang anti feodalisme. Ia menerapkan aturan baru tentang sikap yang seharusnya dilakukan raja-raja Jawa terhadap minister (istilah baru untuk residen ciptaan Daendels). Sultan menolak mentah-mentah peraturan ini karena dianggap merendahkan derajatnya.

“Jadi, kami para keturunan yang masih ada hingga saat ini tidak ada salahnya mengajukan ke pemerintah agar Hamengkubuwono II diangkat sebagai Pahlawan Nasional. Kami telah mengajukan permohonan mendapat gelar Pahlawan Nasional sudah sejak tahun 2006. Tapi hingga saat ini belum ada kabar dari proses itu oleh pemerintah. Pihak kementerian juga tidak memberikan kabar," katanya.

Selain meminta pengakuan pahlawan nasional, Harri juga meminta agar pihak Negara Inggris mau mengembalikan harta rampasan yang dimiliki Kraton Yogyakarta. (Baca juga:Dua Pencuri Ini Terekam CCTV, Barang Curian Disimpan di Balik Baju)

"Yang dirampas itu harta benda Kraton, pusaka Kraton, emas milik Kerajaan, manuskrip dan benda budaya lainnya. Kami meminta Pemerintah Indonesia untuk membantu mengembalikan barang- barang berharga kraton yang ada di negara Inggris. Tapi apa yang dilakukan sepertinya tidak terjadi," tegas Juru bicara panitia pengusulan gelar pahlawan nasional HB II.

Lebih lanjut, kata Haris, ada beberapa milik kraton yang dikembalikan tapi bukan dalam bentuk aslinya, sambung Harris.

“Yang dikembalikan itu hanya berupa hasil digital untuk benda dan manuskripnya. Pengembalian aset-aset manuskrip pernah dilakukan pada masa Pemerintahan Preiden Megawati Sukarno Putri dengan 70 manuskrip dan diserahkan ke Kraron Yogya dalam bentuk digital,” ujar Haris.

Menurut Harris benda-benda itu sangat berharga bagi perjalanan sejarah khususnya kraton Yogyakarta dan Indonesia pada umumnya.

“Kami meminta Presiden Jokowi juga berperan melakukan diplomasi untuk pengembalian. Kami juga berharap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia melalui direktorat kebudayaan saat ini bisa membantu untuk mengurusi khasanah kekayaan budaya kita,” pungkasnya.
(msd)
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top