Komitmen Jokowi Percepat Pembangunan IKN Nusantara Bangkitkan Sektor Unggulan Daerah

SAMARINDA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong percepatan pembangunan Ibu Kota Negara ( IKN) Nusantara di kawasan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur. Dampak positif pembangunan IKN Nusantara membangkitkan potensi sektor unggulan di daerah.

Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Mulawarman, Afra Tustini Ekawati menyatakan, pemindahan IKN Nusantara yang digagas Jokowi merupakan sebuah langkah visioner. Lantaran hal itu dapat membuat sektor potensial daerah semakin meningkat.



Mulai dari peningkatan potensi sumber daya manusia (SDM), pemanfaatan kekayaan alam, serta ekonomi. Selain itu tentunya juga mendorong pertumbuhan pembangunan daerah secara signifikan.

"Tentu di situ akan sangat mendukung potensi alam, warga, artinya perekonomian dan pembangunan infrastruktur akan menunjang kemajuan kita sebagai warga Kaltim. Artinya kita punya peluang yang luar biasa dengan IKN Nusantara itu," ujar Afra di Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), Kamis (8/9/2022).

Dia memperkirakan pembangunan IKN Nusantara yang terus digenjot Jokowi bakal menghadirkan beragam dampak baik dalam kehidupan masyarakat. khususnya bagi masyarakat lokal yang tinggal di Pulau Kalimantan.

Salah satu yang menjadi sorotan masyarakat, lanjut dia, yakni terbukanya penciptaan lapangan pekerjaan. Kondisi demikian dapat mereduksi angka kemiskinan di masyarakat.



Karenanya dia berharap percepatan pembangunan IKN dapat konsisten berjalan dan selalu dalam pengawasan Jokowi. Sehingga target yang sudah direncanakan sebelumnya dapat tercapai cepat sasaran.

"Kita sebagai warga Kalimantan Timur harus bangga. Saya sangat mendukung pemindahan ibu kota. Ini semacam satu berkah kepada warga Kalimantan Timur," tandasnya.



Sebelumnya Jokowi telah mengumumkan bahwa pembangunan IKN Nusantara tahap satu telah dimulai pada 2022-2024. Untuk itu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasiona (Bappenas) telah menyiapkan peraturan pelaksanaan prioritas pembangunan IKN Nusantara.

Peraturan tersebut meliputi dari dua Peraturan Pemerintah (PP), tiga Peraturan Presiden (Perpres) serta tiga Peraturan Menteri/Lembaga. Dengan begitu pemindahan IKN dapat berdampak pada kemajuan di berbagai sektor.