5 Tersangka Dugaan Korupsi Tunjangan Rumah Dinas DPRD Natuna Jalani Tahanan Kota

TANJUNGPINANG - Lima tersangka dugaan korupsi tunjangan rumah dinas DPRD Kabupaten Natuna, menjalani tahanan kota. Penahanan ini dilakukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Kepulauan Riau (Kepri), usai melakukan pemeriksaan terhadap lima tersangka.



Kelima tersangka kasus dugaan korupsi tunjangan rumah dinas DPRD Kabupaten Natuna ini, antara lain dua mantan Bupati Natuna, yakni Ilyas Sabli, dan Raja Amirullah. Selain itu juga mantan Sekda Kabupaten Natuna, Syamsurizon.



Kejati Kepri juga menetapkan mantan Ketua DPRD Kabupaten Natuna, Hadi Candra, dan mantan Sekwan Kabupaten Natuna, Makmur sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tunjangan rumah dinas DPRD Kabupaten Natuna tersebut.



Kasus dugaan korupsi tunjangan rumah dinas DPRD Kabupaten Natuna, yang terjadi selama periode 2011-2015 tersebut, merugikan keuangan negara sebesar Rp7,7 miliar. Berkas perkara kelima tersangka kasus dugaan korupsi ini, juga segera dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan.

Dari kelima tersangka kasus dugaan korupsi tersebut, dua di antaranya kini aktif menjadi anggota DPRD Provinsi Kepri, yakni Ilyas Sabli, dan Hadi Candra. "Mereka akan menjalani penahanan kota selama 20 hari ke depan, sampai berkas perkaranya dilimpahkan ke PN Tanjungpinang," ujar Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Kepri, Nixon Andreas Lubis.



Selama menyandang status sebagai tahanan kota, kelima tersangka kasus dugaan korupsi ini, menurut Nixon dilarang ke luar dari Kota Tanjungpinang. Pertimbangan JPU menerapkan status tahanan kota pada masing-masing tersangka kasus dugaan korupsi ini, adalah untuk kepastian hukum.

"Pertimbangan lainnya, empat dari lima tersangka kasus dugaan korupsi ini, sudah berusia di atas 60 tahun," ungkap Nixon. Perkara dugaan korupsi tunjangan rumah dinas DPRD Kabupaten Natuna ini, telah masuk tahun ke lima dan telah ditangani oleh enam Kajati Kepri.



Penetapan status tersangka kasus dugaan korupsi terhadap kelima orang tersebut, telah dilakukan sejak 31 September 2017. Dalam kasus ini, telah ditemukan bukti pengalokasian dan pencairan dana tunjangan perumahan unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Natuna, selama tahun 2011-2015.

Pengalokasian tunjangan dilakukan Pemkab Natuna, sesuai surat keputusan dua Bupati Natuna, atas perintah Ketua DPRD Kabupaten Natuna. Besaran tunjangan yang diperoleh unsur pimpinan, yaitu untuk ketua Rp14 juta per bulan, wakil ketua Rp 13 juta per bulan, sedangkan anggota sebesar Rp12 juta per bulan.