Dewan Sarankan Dana Kelurahan Digunakan untuk Penanganan COVID-19

MAKASSAR - DPRD Kota Makassar menyarankan pengembalian anggaran dana kelurahan yang dilakukan Pemerintah Kota lebih baik digunakan untuk membangun program penanganan COVID-19 .

Diketahui anggaran sebesar Rp30 milliar hasil refocusing tersebut, tidak begitu optimal digunakan Pemkot. Anggaran itu rencana akan dikembalikan ke kelurahan masing-masing pada parsial III.



Meski demikian, sejumlah pihak masih meragukan langkah tersebut, lantaran serapan anggaran di tingkat kelurahan sebelumnya dianggap cukup mengecewakan.

Meski demikian, Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Kota Makassar Kasrudi justru melihat pengembalian anggaran tersebut menjadi langkah yang lebih baik, daripada tidak digunakan sama sekali oleh dinas terkait.

"Jadi apabila sudah dibalikkan, kan bagaimanapun COVID-19 masih ada, jadi pembelanjaannya kalau bisa diserap lewat kelurahan tapi bisa penganggaran dengan program-program COVID-19 ," ujar legislator Gerindra ini.

Program-program di kelurahan dapat dialihkan ke penanganan COVID-19 semisal penyemprotan, pembagian masker, penyediaan thermogun hingga bantuan sosial, hal ini dianggap lebih efektif daripada hanya ditangai sejumlah kecil dinas terkait.

"Yang jelasnya kalau dikembalikan kan ini ada anggaran perubahan, nanti diperubahan dibalikkan dikasi ke program COVID-19 ," ujarnya.

Kasrudi menjelaskan, bahwa hal ini membutuhkan peran serta dari Pj Wali Kota sendiri untuk mengawal, agar upaya ini dapat berjalan optimal.

Sementara itu Anggota Komisi A lainnya Abdul Azis Namu yang dihubungi menjelaskan bahwa, persoalan SDM juga merupakan faktor penentu serapan anggaran dapat berjalan optimal.

Serapan anggaran pada tahun sebelumnya yang sangat buruk ditengarai akibat buruknya sistem adminisrasi di kelurahan.



"Mereka tidak berani pakai, kan harusnya ada tenaga ASN-kan di situ, yang bisa jadi bendaharanya, apanya segala macam, itu semua yang jadi kendala," ujar legislator PPP ini

Hal ini yang menurut Azis, membutuhkan pembenahan langsung dari pemerintah kota sendiri. Dia optimis dengan penataan yang baik di tingkat kelurahan mampu membuat serapan juga berjalan lebih baik.

"Jadi sisa tenaga ini di kelurahan, karena memang alasannya kurang tenaga kemarin di kelurahan kan," pungkasnya.

Serapan anggaran pada tahuh lalu di tingkat kelurahan diketahui hanya mampu terserap sebesar 30% atau Rp16 milliar dari Rp54 milliar, sehingga sekitar kurang lebih Rp30 milliar anggaran menjadi silpa, hal ini kemudian cukup banyak mendapat sorotan berbagai pihak dimana kelurahan dianggap buruk dalam menggunakan anggarannya.