KAMMI Tolak Kenaikan BBM-Minta Kendalikan Harga Sembako
Rabu, 31 Agustus 2022 - 21:03 WIB
loading...
Pengamanan objek vital oleh aparat kepolisian di Terminal BBM Pertamina di Karang Karangan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu. Foto/SINDOnews/Chaeruddin
A
A
A
PALOPO - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Luwu Raya menolak rencana pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi. Penolakan ini disampaikan melalui aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kota Palopo, Rabu, (31/8/2022). Ada tiga poin tuntutan KAMMI kepada pemerintah.
"Hari ini kami turun ke jalan melalui aksi Gerakan Selamatkan Indonesia. Tiga poin yang kami suarakan, pertama menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi," ujar Yusril Mahendra selaku Koordinator lapangan aksi KAMMI Luwu Raya.
Baca Juga: Stok BBM dan LPG di Sulsel Terjamin hingga Idul Fitri
"Kedua, mendesak pemerintah kendalikan harga sembako, harga barang -barang pokok, ketiga mendesak pemerintah tunda Proyek Strategi Nasional atau PSN yang tidak berdampak langsung bagi rakyat dan alihkan anggaran tersebut untuk subsidi BBM," lanjut Yusril.
Diketahui, rencana pemerintah pusat menaikkan harga Bahan Bakar Minyak, BBM bersubsidi jenis RON 90 atau Pertalite dan Solar ditentang sejumlah pihak termasuk mahasiswa.
Penolakan ini ditandai dengan aksi unjuk rasa di sejumlah daerah termasuk di Kota Palopo. KAMMI Luwu Raya saat aksi diterima Ketua DPRD Kota Palopo, Nurhaeni bersama Wakil Ketua Abdul Salam.
"Rencana kenaikan BBM adalah bentuk ketidak pekaan pemerintah terhadap kondisi masyarakat saat ini. Apa lagi pasca kenaikan pertalite dan solar nanti akan memicu inflasi, harga bahan pokok akan ikut naik," ujarnya.
Ketua DPRD Kota Palopo, Nurhaenih, ikut merespons tuntutan KAMMI Luwu Raya. Legislator Partai Golongan Karya ini mengakui, kenaikan BBM akan memicu naiknya harga sembako.
"Kami sangat merespon aksi adik adik dari KAMMI. Kenaikan BBM akan berdampak langsung ke masyarakat, harga kebutuhan pokok akan ikut naik," katanya.
Wakil Ketua DPRD Palopo Abdul Salam, bahkan ikut mengkritisi rencana kenaikan BBM subsidi. Seperi yang disampaikan Nurhaenih, Wakil Ketua DPRD pun berpendapat naiknya harga BBM akan memicu naiknya harga sembako.
Baca Juga: Pertamina Inisiasi Rapat Lintas Sektor Bahas Pengendalian BBM Subsidi di Sulsel
Informasi yang dihimpun menyebutkan aksi penolakan kenaikan harga BBM akan berlanjut Kamis, (1/9/2022). Bahkan rencana aksi ini akan menghadirkan massa lebih besar.
Selain kantor DPRD Kota Palopo, aksi penolakan kenaikan harga BBM juga akan dilaksanakan di objek vital seperti Terminal BBM Pertamina di Karang Karangan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.
"Hari ini kami turun ke jalan melalui aksi Gerakan Selamatkan Indonesia. Tiga poin yang kami suarakan, pertama menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi," ujar Yusril Mahendra selaku Koordinator lapangan aksi KAMMI Luwu Raya.
Baca Juga: Stok BBM dan LPG di Sulsel Terjamin hingga Idul Fitri
"Kedua, mendesak pemerintah kendalikan harga sembako, harga barang -barang pokok, ketiga mendesak pemerintah tunda Proyek Strategi Nasional atau PSN yang tidak berdampak langsung bagi rakyat dan alihkan anggaran tersebut untuk subsidi BBM," lanjut Yusril.
Diketahui, rencana pemerintah pusat menaikkan harga Bahan Bakar Minyak, BBM bersubsidi jenis RON 90 atau Pertalite dan Solar ditentang sejumlah pihak termasuk mahasiswa.
Penolakan ini ditandai dengan aksi unjuk rasa di sejumlah daerah termasuk di Kota Palopo. KAMMI Luwu Raya saat aksi diterima Ketua DPRD Kota Palopo, Nurhaeni bersama Wakil Ketua Abdul Salam.
"Rencana kenaikan BBM adalah bentuk ketidak pekaan pemerintah terhadap kondisi masyarakat saat ini. Apa lagi pasca kenaikan pertalite dan solar nanti akan memicu inflasi, harga bahan pokok akan ikut naik," ujarnya.
Ketua DPRD Kota Palopo, Nurhaenih, ikut merespons tuntutan KAMMI Luwu Raya. Legislator Partai Golongan Karya ini mengakui, kenaikan BBM akan memicu naiknya harga sembako.
"Kami sangat merespon aksi adik adik dari KAMMI. Kenaikan BBM akan berdampak langsung ke masyarakat, harga kebutuhan pokok akan ikut naik," katanya.
Wakil Ketua DPRD Palopo Abdul Salam, bahkan ikut mengkritisi rencana kenaikan BBM subsidi. Seperi yang disampaikan Nurhaenih, Wakil Ketua DPRD pun berpendapat naiknya harga BBM akan memicu naiknya harga sembako.
Baca Juga: Pertamina Inisiasi Rapat Lintas Sektor Bahas Pengendalian BBM Subsidi di Sulsel
Informasi yang dihimpun menyebutkan aksi penolakan kenaikan harga BBM akan berlanjut Kamis, (1/9/2022). Bahkan rencana aksi ini akan menghadirkan massa lebih besar.
Selain kantor DPRD Kota Palopo, aksi penolakan kenaikan harga BBM juga akan dilaksanakan di objek vital seperti Terminal BBM Pertamina di Karang Karangan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.
(tri)
Lihat Juga :
