Tanggung Renteng di Jalur Gotong Royong

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menuturkan, layanan kesehatan dengan konsep gotong royong harus dibudayakan. Makanya melalui dokumen adminduk terintegrasi, masyarakat bisa mendapat kemudahan dalam mengakses fasilitas kesehatan, beasiswa pendidikan, hingga program pengentasan MBR yang ada di Kota Surabaya.

"Warga Surabaya yang ber KTP Surabaya maka secara otomatis dia akan diberikan BPJS melalui program UHC (Universal health Coverage). Jadi bisa terbantu untuk layanan kesehatannya," ungkapnya.

Dengan demikian, program percepatan pelayanan Adminduk yang telah dibangun hingga tingkat RT/RW diharapkan mampu mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan. Karena, Pemkot Surabaya juga mempermudah pelayanan dengan aplikasi, yang bisa diakses oleh warga dari rumah masing-masing.

Baca juga: Murka Anusapati Setelah Ken Dedes Bocorkan Pembunuhan Tunggul Ametung oleh Ken Arok

"Warga Surabaya yang mengurus KTP tidak lagi terpusat di Dispendukcapil atau Mall Pelayanan Publik Siola, permohonan tinggal dikirimkan lewat RT. Maka nanti kelurahan yang akan mengantar dokumen yang sudah jadi tersebut, termasuk memakai KTP untuk dapat layanan BPJS," katanya.

Untuk itu, para warga Surabaya yang tak terdata di BPJS masih bisa tersenyum lega. Sebab, untuk bisa memperoleh akses berobat, mereka cukup menunjukan KTP Surabaya ke layanan kesehatan.Data BPJS di aplikasi Sayang Warga itu tidak perlu lagi karena orang Surabaya ketika berobat cukup menggunakan KTP.

"Jadi tidak perlu didata lagi nomor BPJS-nya berapa, karena kita sudah kerjasama dengan BPJS. Sehingga, secara otomatis, yang sudah terdaftar otomatis kalau sudah terdata, ya datanya ketarik," kata Eri.

Deputi Direksi BPJS Wilayah Jawa Timur, I Made Puja Yasa menuturkan, jumlah Peserta JKN-KIS di Provinsi Jawa Timur saat ini sejumlah 32 juta dari 41 juta jumlah penduduk. "Kalau kita melihat jumlah faskes tingkat pertama di Jawa Timur ini masih kurang banyak. Jika dihitung 1 berbanding 5 ribu peserta," jelasnya.