Sebut Poligami Solusi HIV/AIDS, Wagub Jabar Dinilai Bikin Gaduh Publik

BANDUNG - Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum menyebut, bahwa poligami sebagai salah satu solusi untuk menekan kasus HIV/AIDS yang belakangan naik signifikan, khususnya di Kota Bandung.

Menanggapi pernyataan Uu tersebut, pakar politik dan pemerintahan dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Firman Manan menilai, pernyataan Uu memicu polemik di masyarakat. Pasalnya, banyak masyarakat yang tidak setuju dengan poligami.

Firman menekankan, sebagai pejabat publik, Uu seharusnya lebih hati-hati dalam menyampaikan pernyataannya, apalagi disampaikan secara terbuka kepada publik.

Baca juga: Tidak Hanya Poligami, Wagub Jabar Juga Setuju Pernikahan Dini Cegah HIV/AIDS

"Saya khawatir statement-statement seperti ini secara normatif kan tidak masalah, tetapi kan beliau sebagai pejabat publik, sebagai wakil gubernur," ujar Firman, melalui sambungan telepon, Selasa (30/8/2022).

Firman tidak mempersoalkan benar atau salahnya terkait pernyataan Uu. Namun, kembali lagi, kata Firman, sebagai pejabat publik, Uu seharusnya lebih hati-hati dalam menyampaikan pernyataannya di hadapan publik.

"Jadi bukan masalah statement benar dan salah. Statement benar, tapi disampaikan di moment yang tidak tepat dan direspons negatif sebagian publik, jadi harus hati-hati untuk tidak menyampaikan statement (rawan). Apalagi secara terbuka, yang bisa menimbulkan polemik di publik," jelasnya.

Baca: Tekan Lonjakan Kasus HIV/AIDS di Bandung, Wagub Jabar: Izinkan Suami Poligami

Lebih lanjut, Firman mengatakan, lain halnya jika Uu menyebut poligami sebagai solusi penanganan kasus HIV/AIDS pada kelompok-kelompok tertentu, seperti kelompok keagamaan yang relatif tertutup. Firman pun tidak mempersoalkannya.

"Ini kan misalnya statement (poligami) yang memang dalam pendekatan agama. Kalau disampaikan dalam forum keagamaan yang relatif tertutup, mungkin tidak ada masalah," ujarnya.

Namun, kata Firman, jika pernyataan poligami sebagai solusi penanganan HIV/AIDS tersebut disampaikan secara terbuka kepada publik yang memiliki pemahaman berbeda, maka hal itu dipastikan menimbulkan polemik.

Baca: PKS Bolehkan Kader Poligami, Begini Penjelasannya

"Sampai saat ini, banyak yang tidak setuju (poligami). Intinya hati-hati menyampaikan statement ke publik, apapun tujuannya, karena beliau pejabat publik," tegasnya.

Firman juga menilai, pernyataan Uu terkait poligami yang dikaitkan dengan penanganan HIV/AIDS rawan. Pasalnya, pernyataan tersebut lebih tepat jika disampaikan oleh pemuka agama.

"Walaupun beliau memiliki latar belakang santri, garis keturunan kiai, pada saat tertentu punya pahaman agama untuk menyampaikan itu, tetapi kembali lagi, posisi Pak Uu saat ini. Orang tidak melihat Pak Uu sebagai santri, tetapi pejabat publik, wakil gubernur," tegasnya lagi.

Baca: Selama Pandemi COVID-19, Temuan Kasus HIV/AIDS pada Ibu Hamil di Jabar Melonjak

Ditambahkan Firman, sebagai Wakil Gubernur Jabar, Uu seharusnya bisa menyampaikan pernyataan, termasuk memperlihatkan sikap dan perilaku yang sifatnya bisa mengayomi seluruh masyarakat Jabar.

"Sebagai wakil gubernur, statement, pernyataan, termasuk sikap dan tingkah laku harus bisa mengayomi seluruh warga," kata dia.

Sebelumnya, Uu mengatakan, melihat fenomena kaum ibu rumah tangga (IRT) yang juga banyak tertular HIV/AIDS, maka salah satu solusinya adalah berpoligami agar suami tidak 'jajan sembarangan'.

Menurutnya, bila suami tidak cukup dengan satu pasangan, maka agama pun mengizinkan suami berpoligami dengan syarat dan sejumlah catatan besar seperti harus mampu adil dan bijaksana.