Gubernur Se-Sulawesi Temui Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Ada Apa?
Minggu, 28 Agustus 2022 - 18:13 WIB
loading...
A
A
A
Pembahasan lain meliputi solusi transportasi daerah yang sulit terjangkau baik melalui darat maupun laut, membahas serapan anggaran daerah, penggunaan produk dalam negeri, penganggaran inflasi daerah.
Selanjutnya penganggaran BTT dan Bansos serta membahas SIPD, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan isu aktual pengelolaan keuangan daerah.
Baca juga: Optimalkan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kemendagri Gelar Sosialisasi Pengukuran IPKD
Fatoni menyatakan bahwa Pemda dapat membentuk sekretariat kerja sama. Selain itu masing-masing Pemda dapat menganggarkan pada APBD dalam bentuk belanja hibah kepada sekretariat kerja sama pada badan yang sudah mempunyai badan hukum.
"Daerah dapat membentuk asosiasi untuk mendukung kerja sama antardaerah, yang pendanaannya bersumber dari APBD," ujar Fatoni.
Selanjutnya penganggaran BTT dan Bansos serta membahas SIPD, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan isu aktual pengelolaan keuangan daerah.
Baca juga: Optimalkan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kemendagri Gelar Sosialisasi Pengukuran IPKD
Fatoni menyatakan bahwa Pemda dapat membentuk sekretariat kerja sama. Selain itu masing-masing Pemda dapat menganggarkan pada APBD dalam bentuk belanja hibah kepada sekretariat kerja sama pada badan yang sudah mempunyai badan hukum.
"Daerah dapat membentuk asosiasi untuk mendukung kerja sama antardaerah, yang pendanaannya bersumber dari APBD," ujar Fatoni.
Lihat Juga :
