Skenario Pembatasan Wilayah di Tiap Daerah Harus Dilakukan Serentak
loading...
Penyemprotan disinfektan terhadap kendaraan yang masuk ke Kabupaten Gowa di Jalan Tun Abdurazak beberapa waktu yang lalu. Foto: SINDOnews/Maman Sukirman
A
A
A
MAKASSAR - Untuk menekan angka kasus penularan COVID-19 di Sulsel, skenario pembatasan akses keluar masuk warga di tiap batas wilayah bakal diterapkan. Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah, mengatakan, langkah ini diambil mengingat penyebaran virus di Sulsel saat ini karena transmisi lokal.
Untuk langkah awal, pembatasan akses ini difokuskan di Kota Makassar sebagai wilayah episentrum utama penyebaran COVID-19. "Penularan masih begitu masif ke daerah. Makanya kita minta supaya semua yang punya kasus positif tinggi, supaya lebih ketat, " tukas Nurdin kepada SINDOnews, kemarin.
Kata dia, kebijakan pembatasan aktivitas warga di pintu batas wilayah tengah diwacanakan Pemkot Makassar untuk diberlakukan. Namun Nurdin menegaskan, skenario ini perlu diikuti secara serentak oleh semua wilayah di Sulsel. Baca : Gubernur Tegaskan Realokasi Penggunaan Anggaran COVID-19 Diawasi Ketat
"Kita ketahui bahwa Makassar ini adalah episentrum. Wali kota Makassar punya gagasan untuk memperketat orang masuk dan keluar. Itu udah benar. Tapi daerah juga harus melakukan hal yang sama," sambung dia.
Diketahui rencana pembatasan perjalanan warga ke dan dari suatu wilayah yang tengah digodok Pemkot Makassar ini bakal mempersempit ruang gerak masyarakat. Ada syarat perjalanan yang mesti dipenuhi, bagi warga yang hendak keluar-masuk di pintu batas tiap wilayah.
Syarat perjalanan yang dimaksud, diwacanakan harus mengantongi surat keterangan sehat atau bebas COVID-19. Skenario ini pro kontra di tengah masyarakat. Meski masih dikaji, masyarakat khawatir terbebani dengan prasyaratan jni karena harus ada biaya dalam pengurusannya.
Nurdin tak menampik perlunya syarat berupa surat keterangan yang dimaksud. Namun demikian dia menegaskan, pemberian surat keterangan bebas COVID-19 ini tak boleh membebani masyarakat. Tak perlu biaya jika kebijakam ini nantinya diterapkan.
"Cuman saya minta memang jangan ada rekomendasi atau surat keterangan yang berbayar. Jangan ada yang berbayar. Dan saya kira yang penting adalah mempersiapkan tim dokter di masing-masing gugus," tegas Nurdin.
Ketua Gugus Tugas COVID-19 Sulsel ini mengemukakan, surat keterangan bebas COVID-19 inipun harus diurus secara terpusat. Pemberian rekomendasi, hanya bisa dikeluarkan atau diterbitkan pada gugus tugas di tiap kabupaten/kota di Sulsel.
"Jadi ngambilnya di gugus. Jangan di tempat lain. Jadi gugus yang mengeluarkan itu surat keterangan sehat," ucap dia. Selain itu, Nurdin berharap tetap ada pos pengawasan di tiap pintu perbatasan wilayah. Baca Juga : Terus Bertambah! Positif COVID-19 di Bulukumba Tembus 148 Kasus
Di pos itu, juga harus disiapkan alat untuk pemeriksaan kepada warga yang hendak keluar-masuk. Misalnya dengan menyiapkan alat pengukur suhu tubuh atau thermo gun scanner, termasuk menyiapkan rapid test.
Disamping itu, penanganan COVID-19 di Sulsel pun dilakukan dengan tracking contact dan agressive testing secara masif. Pertumbuhan kasus harian terkonfimasi positif di Sulsel pun diklaim karena upaya ini. Nurdin mengaku, pihaknya kembali merencanakan penambahan fasilitas alat PCR untuk akselerasi percepatan pemeriksaan COVID-19.
"Kita lagi persiapkan penambahan dua PCR. Kami juga mengusulkan untuk cari alat yang lebih cepat dan punya akurasi sama dengan PCR, namun hasil pemeriksaannya lebih cepat. Kenapa ini dilakukan, agar tidak ada komplain dari masyarakat terhadap pasien COVID-19. Sehingga status pasien bisa diketahui cepat," tandas Nurdin.
Data dari Gugus Tugas Covid-19 Sulsel ada penambahan 90 kasus baru terkonfirmasi positif di Sulsel, kemarin. Dengan rincian 53 diantaranya berada di Kota Makassar, Kabupaten Gowa 12, Bulukumba 10, Sidrap 6, Enrekang 5, Maros 2, lalu Wajo dan Takalar masing-masing 1 kasus baru positif Covid-19.
Sementara itu, Ketua Tim Konsultan Gugus Tugas COVID-19 Sulsel, Prof Ridwan Amiruddin mengemukakan, angka reproduksi efektif (Rt) COVID-19 di Sulsel masih berada di angka 1,05. Artinya, kasus masih bertumbuh, dan potensi penularan masih terjadi.
Selain Makassar, Ridwan menyebut, ada 10 kabupaten/kota di Sulsel yang berkategori merah. Artinya eskalasi pertumbuhan kasusnya signifikan dalam beberapa hari terakhir atau angka Rt-nya berada di atas 1. Diantaranya, Jeneponto, Luwu Utara, Enrekang, Luwu, Sinjai, Bone, Pinrang, Bulukumba, Luwu Timur, Pangkep.
Sementara, adapun daerah-daerah yang dianggap mulai relatif stabil, yakni Bantaeng, Barru, Selayar, Soppeng, Tana Toraja, Toraja Utara, Wajo, Palopo. Jika delapan daerah ini dalam dua pekan kedepan tidak ada infeksi baru, maka bisa masuk wilayah kategori zona hijau.
"Kalau kita mampu mempertahankan wilayah ini selama dua pekan berturut-turut, maka kabupaten-kabupaten ini boleh dianggap kita akan masuk zona hijau. Ini harapannya kabupaten yang angka reproduksinya di bawah 1 bahkan mencapai 0," papar Ridwan lewat telekonferensi bersama wartawan.
Ridwan mengaku, kedepan Gugus Tugas COVID-19 Sulsel masih akan mengintensifkan testing masif. Pasalnya, capaian pemeriksaan lewat PCR ini masih 50% dari target kurang lebih 80.000 sampel swab.
Sementara posisi untuk Sulsel sekarang ini telah dilakukan pemeriksaan PCR sebanyak 41.177 spesimen. Angka ini, kata dia, kalau menggunakan standar WHO atau Bappenas yang mensyaratkan 3.500 per 1 juta penduduk, Sulsel sudah mencapai angka ini.
"Tapi ada standar lain yang dikeluarkan, yaitu sedapat mungkin memcapai 1% dari jumlah populasi. Ini sekarang diburu di Sulsel. Bagaimana mencapai target 80.000 pemeriksaan sampel dalam waktu yang tidak terlalu lama," urai dia.
Makanya rencana penambahan alat PCR akan dilakukan. Bahkan pemeriksaan PCR secara mobile akan digalakkan. Sehingga pemeriksaan laboratorium lewat PCR semakin masif dan hasilnya cepat. Dikatakan, saat ini Sulsel memiliki 7 laboratorium PCR dengan kapasitas pemeriksaan sampel swab per hari memcapai maksimal 1.600 spesimen.
"Tadi kita bicarakan untuk pengadaan PCR baru. Kemudian bagaimana mobile PCR dapat dikembangkan sehingga dapat diintesfikan pemeriksaan laboratoruum. Dengan demikian semua pasien yang masuk layanan jelas statusnya sebelum keluar dari layanan rumah sakit," tukas Ridwan.
Untuk langkah awal, pembatasan akses ini difokuskan di Kota Makassar sebagai wilayah episentrum utama penyebaran COVID-19. "Penularan masih begitu masif ke daerah. Makanya kita minta supaya semua yang punya kasus positif tinggi, supaya lebih ketat, " tukas Nurdin kepada SINDOnews, kemarin.
Kata dia, kebijakan pembatasan aktivitas warga di pintu batas wilayah tengah diwacanakan Pemkot Makassar untuk diberlakukan. Namun Nurdin menegaskan, skenario ini perlu diikuti secara serentak oleh semua wilayah di Sulsel. Baca : Gubernur Tegaskan Realokasi Penggunaan Anggaran COVID-19 Diawasi Ketat
"Kita ketahui bahwa Makassar ini adalah episentrum. Wali kota Makassar punya gagasan untuk memperketat orang masuk dan keluar. Itu udah benar. Tapi daerah juga harus melakukan hal yang sama," sambung dia.
Diketahui rencana pembatasan perjalanan warga ke dan dari suatu wilayah yang tengah digodok Pemkot Makassar ini bakal mempersempit ruang gerak masyarakat. Ada syarat perjalanan yang mesti dipenuhi, bagi warga yang hendak keluar-masuk di pintu batas tiap wilayah.
Syarat perjalanan yang dimaksud, diwacanakan harus mengantongi surat keterangan sehat atau bebas COVID-19. Skenario ini pro kontra di tengah masyarakat. Meski masih dikaji, masyarakat khawatir terbebani dengan prasyaratan jni karena harus ada biaya dalam pengurusannya.
Nurdin tak menampik perlunya syarat berupa surat keterangan yang dimaksud. Namun demikian dia menegaskan, pemberian surat keterangan bebas COVID-19 ini tak boleh membebani masyarakat. Tak perlu biaya jika kebijakam ini nantinya diterapkan.
"Cuman saya minta memang jangan ada rekomendasi atau surat keterangan yang berbayar. Jangan ada yang berbayar. Dan saya kira yang penting adalah mempersiapkan tim dokter di masing-masing gugus," tegas Nurdin.
Ketua Gugus Tugas COVID-19 Sulsel ini mengemukakan, surat keterangan bebas COVID-19 inipun harus diurus secara terpusat. Pemberian rekomendasi, hanya bisa dikeluarkan atau diterbitkan pada gugus tugas di tiap kabupaten/kota di Sulsel.
"Jadi ngambilnya di gugus. Jangan di tempat lain. Jadi gugus yang mengeluarkan itu surat keterangan sehat," ucap dia. Selain itu, Nurdin berharap tetap ada pos pengawasan di tiap pintu perbatasan wilayah. Baca Juga : Terus Bertambah! Positif COVID-19 di Bulukumba Tembus 148 Kasus
Di pos itu, juga harus disiapkan alat untuk pemeriksaan kepada warga yang hendak keluar-masuk. Misalnya dengan menyiapkan alat pengukur suhu tubuh atau thermo gun scanner, termasuk menyiapkan rapid test.
Disamping itu, penanganan COVID-19 di Sulsel pun dilakukan dengan tracking contact dan agressive testing secara masif. Pertumbuhan kasus harian terkonfimasi positif di Sulsel pun diklaim karena upaya ini. Nurdin mengaku, pihaknya kembali merencanakan penambahan fasilitas alat PCR untuk akselerasi percepatan pemeriksaan COVID-19.
"Kita lagi persiapkan penambahan dua PCR. Kami juga mengusulkan untuk cari alat yang lebih cepat dan punya akurasi sama dengan PCR, namun hasil pemeriksaannya lebih cepat. Kenapa ini dilakukan, agar tidak ada komplain dari masyarakat terhadap pasien COVID-19. Sehingga status pasien bisa diketahui cepat," tandas Nurdin.
Data dari Gugus Tugas Covid-19 Sulsel ada penambahan 90 kasus baru terkonfirmasi positif di Sulsel, kemarin. Dengan rincian 53 diantaranya berada di Kota Makassar, Kabupaten Gowa 12, Bulukumba 10, Sidrap 6, Enrekang 5, Maros 2, lalu Wajo dan Takalar masing-masing 1 kasus baru positif Covid-19.
Sementara itu, Ketua Tim Konsultan Gugus Tugas COVID-19 Sulsel, Prof Ridwan Amiruddin mengemukakan, angka reproduksi efektif (Rt) COVID-19 di Sulsel masih berada di angka 1,05. Artinya, kasus masih bertumbuh, dan potensi penularan masih terjadi.
Selain Makassar, Ridwan menyebut, ada 10 kabupaten/kota di Sulsel yang berkategori merah. Artinya eskalasi pertumbuhan kasusnya signifikan dalam beberapa hari terakhir atau angka Rt-nya berada di atas 1. Diantaranya, Jeneponto, Luwu Utara, Enrekang, Luwu, Sinjai, Bone, Pinrang, Bulukumba, Luwu Timur, Pangkep.
Sementara, adapun daerah-daerah yang dianggap mulai relatif stabil, yakni Bantaeng, Barru, Selayar, Soppeng, Tana Toraja, Toraja Utara, Wajo, Palopo. Jika delapan daerah ini dalam dua pekan kedepan tidak ada infeksi baru, maka bisa masuk wilayah kategori zona hijau.
"Kalau kita mampu mempertahankan wilayah ini selama dua pekan berturut-turut, maka kabupaten-kabupaten ini boleh dianggap kita akan masuk zona hijau. Ini harapannya kabupaten yang angka reproduksinya di bawah 1 bahkan mencapai 0," papar Ridwan lewat telekonferensi bersama wartawan.
Ridwan mengaku, kedepan Gugus Tugas COVID-19 Sulsel masih akan mengintensifkan testing masif. Pasalnya, capaian pemeriksaan lewat PCR ini masih 50% dari target kurang lebih 80.000 sampel swab.
Sementara posisi untuk Sulsel sekarang ini telah dilakukan pemeriksaan PCR sebanyak 41.177 spesimen. Angka ini, kata dia, kalau menggunakan standar WHO atau Bappenas yang mensyaratkan 3.500 per 1 juta penduduk, Sulsel sudah mencapai angka ini.
"Tapi ada standar lain yang dikeluarkan, yaitu sedapat mungkin memcapai 1% dari jumlah populasi. Ini sekarang diburu di Sulsel. Bagaimana mencapai target 80.000 pemeriksaan sampel dalam waktu yang tidak terlalu lama," urai dia.
Makanya rencana penambahan alat PCR akan dilakukan. Bahkan pemeriksaan PCR secara mobile akan digalakkan. Sehingga pemeriksaan laboratorium lewat PCR semakin masif dan hasilnya cepat. Dikatakan, saat ini Sulsel memiliki 7 laboratorium PCR dengan kapasitas pemeriksaan sampel swab per hari memcapai maksimal 1.600 spesimen.
"Tadi kita bicarakan untuk pengadaan PCR baru. Kemudian bagaimana mobile PCR dapat dikembangkan sehingga dapat diintesfikan pemeriksaan laboratoruum. Dengan demikian semua pasien yang masuk layanan jelas statusnya sebelum keluar dari layanan rumah sakit," tukas Ridwan.
(sri)
Explore More