Uji Coba Mobil Listrik untuk G20, Klungkung Bali Fokus Bangun Ekosistem
loading...
A
A
A
KLUNGKUNG - Layanan ekosistem untuk kendaraan listrik bakal ditingkatkan di wilayah Klungkung, Bali. Langkah ini seiring dengan upaya transformasi kendaraan berbahan bakar fosil ke listrik yang ramah lingkungan.
Hal itu disampaikan Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta saat melakukan uji coba mobil listrik yang akan digunakan para kepala negara peserta Konferensi G20 di Bali. Sebanyak 400 unit mobil listrik Hyundai didatangkan untuk menyukseskan hajatan G20 pada November 2022 mendatang yang bebas emisi.
Dia mengatakan bahwa penggunaan kendaraan listrik secara massal merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka menurunkan emisi karbon di sektor transportasi. Kendaraan listrik akan membantu mengatasi masalah perubahan iklim dan pemanasan global.
"Transformasi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik perlu terus digenjot, bukan saja dari hulu tapi juga hilirnya,” kata Suwirta saat melakukan uji coba pada Senin sore (22/8/2022).
Pemerintah terus mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik secara massal di Indonesia melalui berbagai kebijakan, salah satunya dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No 55/2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) untuk Transportasi Jalan.
“Kita akan fokus membangun ekosistem kendaraan listrik, jangan sampai peminat kendaran listrik sudah banyak tapi ekosistemnya belum siap. Oleh karena itu kita perlu siapkan secara menyeluruh seperti Stasiun Pengisian Listrik Kendaraan Umum (SPLKU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) yang tersebar di seluruh wilayah Klungkung,” papar Bupati Suwirta.
Kantor ULP PLN Klungkung yang terletak di jalan Ngurah Rai Klungkung telah dilengkapi dengan fasilitas SPLKU. Di tempat ini bisa dilakukan pengisian ulang batre mobil listrik dengan bertransaksi menggunakan aplikasi pada perangkat smartphone.
“Kita sudah punya SPLKU, semoga kedepannya kita bisa punya SPBKLU juga. Untuk kendaraan operasional G20 ini hanya diperlukan pengisian selama 1 jam untuk menempuh jarak 600 km. Satu jam adalah waktu murah dibandingkan jika kita harus seumur hidup terkena polusi udara," tandasnya.
Dia menyebut konsumsi BBM Indonesia mencapai sekitar 1,2 juta barel per hari dan menyumbang 27 persen emisi karbon atau sekitar 157 juta ton CO2. Penggunaan kendaraan listrik bisa menurunkan konsumsi BBM sebagai bahan bakar fosil dan menurunkan emisi CO2.
"Saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk meningkatkan penggunaan kendaraan listrik, dengan demikian Bali akan bebas polusi," ujar Suwirta.
Menurutnya, Indonesia memiliki potensi untuk membuat kendaraan listrik karena teknologi dan komponen yang digunakan lebih sederhana daripada kendaraan konvensional. Hal ini merupakan kesempatan besar bagi industri otomotif di dalam negeri.
Indonesia punya potensi untuk memproduksi baterai dengan didukung potensi tambang mineral nikel sebagai bahan baku baterai. Saat ini telah dibentuk Indonesia Battery Holding (IBH) yang akan mengolah produk nikel dari hulu ke hilir hingga menjadi produk baterai kendaraan listrik.
"Kami pemerintah daerah siap mendukung kebijakan yang diintruksikan oleh pemerintah pusat. Mulai dari kebijakan kendaraan listrik untuk kendaraan jabatan, kendaraan operasional, maupun kendaraan umum," tegasnya.
Hal itu disampaikan Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta saat melakukan uji coba mobil listrik yang akan digunakan para kepala negara peserta Konferensi G20 di Bali. Sebanyak 400 unit mobil listrik Hyundai didatangkan untuk menyukseskan hajatan G20 pada November 2022 mendatang yang bebas emisi.
Dia mengatakan bahwa penggunaan kendaraan listrik secara massal merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka menurunkan emisi karbon di sektor transportasi. Kendaraan listrik akan membantu mengatasi masalah perubahan iklim dan pemanasan global.
"Transformasi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik perlu terus digenjot, bukan saja dari hulu tapi juga hilirnya,” kata Suwirta saat melakukan uji coba pada Senin sore (22/8/2022).
Pemerintah terus mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik secara massal di Indonesia melalui berbagai kebijakan, salah satunya dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No 55/2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) untuk Transportasi Jalan.
“Kita akan fokus membangun ekosistem kendaraan listrik, jangan sampai peminat kendaran listrik sudah banyak tapi ekosistemnya belum siap. Oleh karena itu kita perlu siapkan secara menyeluruh seperti Stasiun Pengisian Listrik Kendaraan Umum (SPLKU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) yang tersebar di seluruh wilayah Klungkung,” papar Bupati Suwirta.
Kantor ULP PLN Klungkung yang terletak di jalan Ngurah Rai Klungkung telah dilengkapi dengan fasilitas SPLKU. Di tempat ini bisa dilakukan pengisian ulang batre mobil listrik dengan bertransaksi menggunakan aplikasi pada perangkat smartphone.
“Kita sudah punya SPLKU, semoga kedepannya kita bisa punya SPBKLU juga. Untuk kendaraan operasional G20 ini hanya diperlukan pengisian selama 1 jam untuk menempuh jarak 600 km. Satu jam adalah waktu murah dibandingkan jika kita harus seumur hidup terkena polusi udara," tandasnya.
Dia menyebut konsumsi BBM Indonesia mencapai sekitar 1,2 juta barel per hari dan menyumbang 27 persen emisi karbon atau sekitar 157 juta ton CO2. Penggunaan kendaraan listrik bisa menurunkan konsumsi BBM sebagai bahan bakar fosil dan menurunkan emisi CO2.
"Saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk meningkatkan penggunaan kendaraan listrik, dengan demikian Bali akan bebas polusi," ujar Suwirta.
Menurutnya, Indonesia memiliki potensi untuk membuat kendaraan listrik karena teknologi dan komponen yang digunakan lebih sederhana daripada kendaraan konvensional. Hal ini merupakan kesempatan besar bagi industri otomotif di dalam negeri.
Indonesia punya potensi untuk memproduksi baterai dengan didukung potensi tambang mineral nikel sebagai bahan baku baterai. Saat ini telah dibentuk Indonesia Battery Holding (IBH) yang akan mengolah produk nikel dari hulu ke hilir hingga menjadi produk baterai kendaraan listrik.
"Kami pemerintah daerah siap mendukung kebijakan yang diintruksikan oleh pemerintah pusat. Mulai dari kebijakan kendaraan listrik untuk kendaraan jabatan, kendaraan operasional, maupun kendaraan umum," tegasnya.
(shf)