Tangisnya Pecah Saat Sujud di Kaki Dokter, Ini Ungkapan Hati Risma
Senin, 29 Juni 2020 - 18:12 WIB
loading...
Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini bersujud di kaki para dokter yang meananggani pasien COVID-19. Foto/SINDOnews/Aan Haryono
A
A
A
SURABAYA - Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini menjelaskan secara blak-blakan alasannya sujud di depan para dokter Ikatan Dokter Indonesia (IDI) di Balai Kota Surabaya, Senin (29/6/2020).
(Baca juga: Bapak Bejat, 6 Tahun Cabuli Anak Kandungnya Sendiri )
Risma sempat sujud dua kali dihadapan mereka ketika para dokter itu menjelaskan tentang kondisi rumah sakit yang kelebihan kapasitas. Ia pun menjelaskan bahwa sudah berusaha menjalin komunikasi yang baik dengan pihak RSUD dr Soetomo.
Namun, ketika hendak mengirimkan bantuan Alat Pelindung Diri (APD), pihak RSUD dr Soetmo menolaknya. "Saya tidak bisa bantu ke sana, padahal rumah sakit lain kami bisa," kata Risma.
Pihaknya memang rutin memberikan bantuan, terutama APD ke rumah sakit-rumah sakit yang ada di Kota Surabaya. Bahkan, ketika ada bantuan APD dari pihak swasta, ia sendiri yang mengatur pembagian APD tersebut, sehingga tidak numpuk di Balai Kota Surabaya.
Rumah sakit yang diberikan bantuan APD itu tidak pandang bulu, hampir semua rumah sakit yang diberikan oleh pemkot, namun RSUD dr. Soetomo yang menolak menerima bantuan tersebut.
(Baca juga: Pecah Pembuluh Darahnya, Buruh Bangunan di Medan Tewas )
Risma juga menjelaskan, selama pandemi COVID-19 ini, ia beserta jajaran Pemkot Surabaya sudah bekerja keras mati-matian untuk menangani pandemi global ini. Ia juga mengakui bahwa tidak ingin ada warga Kota Surabaya yang mati karena COVID-19, namun juga tidak ingin ada warga Kota Pahlawan yang mati karena kelaparan.
"Kami ini sudah bekerja keras, berat. Apa dikira saya rela warga saya mati karena COVID-19 atau mati karena tidak bisa makan? Pak, semalam saya dan Linmas sekitar pukul 03.00 WIB, masih ngurusi warga bukan Surabaya, warga bukan Surabaya aja kami masih urus, apalagi warga Kota Surabaya," katanya.
Persoalan kesehatan atau COVID-19 dengan persoalan ekonomi di Kota Surabaya harus berjalan seimbang. Namun, protokol kesehatan harus selalu diutamakan, makanya demi menjamin dan mendisiplinkan warga supaya terus menjaga protokol kesehatan, semua organisasi perangkat daerah (OPD), terutama Satpol PP terus menggelar operasi dan razia setiap harinya.
(Baca juga: Banjir Rendam Ratusan Rumah Didua Kabupaten di Maluku Utara )
Bahkan, jika menemui warga yang tidak memakai masker, mereka langsung menyita KTP-nya. Bagi yang tidak membawa KTP, langsung diberi sanksi sosial, seperti dihukum joget di pinggir jalan, menyapu jalan dan bahkan diminta merawat pasien di Liponsos.
Bahkan, ada juga keluhan tentang rumah sakit yang penuh karena pasien itu baru dipulangkan setelah melakukan tes swab dua kali. Sedangkan pihak rumah sakit, tidak mau memulangkan pasien tersebut karena tidak bisa diklaim ke BPJS.
Risma pun langsung meminta supaya pasien itu dikeluarkan. "Kalau memang tidak bisa diklaim ke BPJS, silahkan klaim kepada kami. Sejak awal saya sudah sampaikan itu," tegasnya.
(Baca juga: Bapak Bejat, 6 Tahun Cabuli Anak Kandungnya Sendiri )
Risma sempat sujud dua kali dihadapan mereka ketika para dokter itu menjelaskan tentang kondisi rumah sakit yang kelebihan kapasitas. Ia pun menjelaskan bahwa sudah berusaha menjalin komunikasi yang baik dengan pihak RSUD dr Soetomo.
Namun, ketika hendak mengirimkan bantuan Alat Pelindung Diri (APD), pihak RSUD dr Soetmo menolaknya. "Saya tidak bisa bantu ke sana, padahal rumah sakit lain kami bisa," kata Risma.
Pihaknya memang rutin memberikan bantuan, terutama APD ke rumah sakit-rumah sakit yang ada di Kota Surabaya. Bahkan, ketika ada bantuan APD dari pihak swasta, ia sendiri yang mengatur pembagian APD tersebut, sehingga tidak numpuk di Balai Kota Surabaya.
Rumah sakit yang diberikan bantuan APD itu tidak pandang bulu, hampir semua rumah sakit yang diberikan oleh pemkot, namun RSUD dr. Soetomo yang menolak menerima bantuan tersebut.
(Baca juga: Pecah Pembuluh Darahnya, Buruh Bangunan di Medan Tewas )
Risma juga menjelaskan, selama pandemi COVID-19 ini, ia beserta jajaran Pemkot Surabaya sudah bekerja keras mati-matian untuk menangani pandemi global ini. Ia juga mengakui bahwa tidak ingin ada warga Kota Surabaya yang mati karena COVID-19, namun juga tidak ingin ada warga Kota Pahlawan yang mati karena kelaparan.
"Kami ini sudah bekerja keras, berat. Apa dikira saya rela warga saya mati karena COVID-19 atau mati karena tidak bisa makan? Pak, semalam saya dan Linmas sekitar pukul 03.00 WIB, masih ngurusi warga bukan Surabaya, warga bukan Surabaya aja kami masih urus, apalagi warga Kota Surabaya," katanya.
Persoalan kesehatan atau COVID-19 dengan persoalan ekonomi di Kota Surabaya harus berjalan seimbang. Namun, protokol kesehatan harus selalu diutamakan, makanya demi menjamin dan mendisiplinkan warga supaya terus menjaga protokol kesehatan, semua organisasi perangkat daerah (OPD), terutama Satpol PP terus menggelar operasi dan razia setiap harinya.
(Baca juga: Banjir Rendam Ratusan Rumah Didua Kabupaten di Maluku Utara )
Bahkan, jika menemui warga yang tidak memakai masker, mereka langsung menyita KTP-nya. Bagi yang tidak membawa KTP, langsung diberi sanksi sosial, seperti dihukum joget di pinggir jalan, menyapu jalan dan bahkan diminta merawat pasien di Liponsos.
Bahkan, ada juga keluhan tentang rumah sakit yang penuh karena pasien itu baru dipulangkan setelah melakukan tes swab dua kali. Sedangkan pihak rumah sakit, tidak mau memulangkan pasien tersebut karena tidak bisa diklaim ke BPJS.
Risma pun langsung meminta supaya pasien itu dikeluarkan. "Kalau memang tidak bisa diklaim ke BPJS, silahkan klaim kepada kami. Sejak awal saya sudah sampaikan itu," tegasnya.
(eyt)
Lihat Juga :
