DPRD Makassar Soroti Penyaluran Bansos COVID-19 yang Carut Marut

MAKASSAR - Penyaluran bantuan sosial dari Pemerintah Kota Makassar selama masa Pandemi COVID-19 ini, menjadi sorotan warga.

Bahkan DPRD Kota Makassar mengkritisi hal tersebut karena dianggap masih sangat carut marut.

Ketua Komisi B Bidang Ekonomi Keuangan William Laurin menjelaskan bahwa, selama masa reses pihaknya banyak menemukan keluhan bantuan sosial (Bansos) tersebut oleh Pemerintah Kota Makassar.



"Dari bansos inikan Dinas Sosial ini, kemarin kan kita tau ini carut marut, kewalahan, tidak beres, waktu reses itu hampir sebagian besar warga mempertanyakan itu, bahwa kenapa tidak adanya keadilan di sini, kenapa yang betul-betul membutuhkan tidak dapat, dan memang sangat-sangat rapor merah di Dinsos," ujar Legislator PDIP ini.

Apalagi belakangan upaya pemerintah kota dalam menutup paksa tempat hiburan, semestinya dibarengi dengan sikap mereka untuk bertanggung jawab kepada para pekerjanya dengan memberikan bantuan.

"Jadi kami masuk pada proses kekecewaan terhadap cara penyaluran distribusi sembako ini," ungkapnya.

Melihat kinerja pemkot utamanya Dinsos Makassar sendiri yang menurun, diduga karena kondisi kepala dinasnya yang diketahui sempat karantina mandiri akibat COVID-19.

Dalam kondisi demikian, semestinya seluruh Kepala Dinas yang memang memiliki kondisi demikian bisa lebih sadar dengan posisi yang diembannya, paling tidak mereka bisa menunjuk Plt sementara untuk memastikan kerja-kerja mereka tetap berlanjut.

Masyarakat dianggap tidak bisa menunggu hingga yang bersangkutan sudah benar-benar siap untuk bekerja, sehingga posisi Plt tersebut dianggap bisa menjadi solusi.



"Pemkot ini harusnya tanggap, ketika misalnya ada kasus-kasus (Covid) kan isolasi, tetapi kan kita tidak perlu terpaku di situ, segera tunjuk pelaksana tugas atau apapun juga, atau jajaran yang bisa melaksankan tugas sesuai dengan bidangnya, ini harus bekerja cepat ini," ujarnya.

William berhararap, pemerintah kota lebih sigap dalam mengambil tindakan, utamanya terkait bansos, karena menurutnya sangat mudah timbul persoalan dari hal ini akibat menyangkut urusan perut.

Sementara hingga saat pihak dinsos masih cukup sulit untuk dihubungi, data-data terkait bansos juga belum dipublikasi sama sekali.