Pemprov Targetkan Angka Stunting di Jawa Timur Turun hingga 13,5%

SURABAYA - Pemerintah Provnsi Jawa Timur menargetkan penurunan angka prevalensi stunting menjadi 13,5% pada 2024 mendatang. Target tersebut tercatat lebih rendah dari target pemerintah pusat yaitu 14%.

Dengan target yang lebih rendah tersebut, upaya ekstra disebutnya akan terus dilakukan di berbagai sisi, utamanya ekselerasi berbagai program di seluruh wilayah Jawa Timur. "Ini tidak mudah, harus terus digenjot. Upaya ini bisa dilakukan dengan adanya dukungan dari semua pihak," kata Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Jumat (5/8/2022).

Baca juga: Tekan Stunting, Kader Kesehatan dan Masyarakat di 4 Provinsi Diedukasi Gizi

Berdasarkan data yang dirilis oleh Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI), target dan capaian pPrevalensi stunting di Jawa Timur dari 2019 hingga 2021 terus mengalami penurunan. Walaupun belum sampai menyentuh target tahunan, namun tercatat menurun dari 26,86% pada 2019 menjadi 25,64% pada 2020. Kemudian menjadi 23,5% pada tahun 2021.

Oleh sebab itu, lanjut Emil, perlu adanya update data stunting yang sesuai dengan yang ada di masyarakat. Data stunting, diharapkan bukan lagi hanya mengandalkan survey statistik, tetapi benar-benar sesuai dengan alamat dan nama dari subjek-subjek yang akan intervensi. "Mulai dari remaja putri, yang harus kita pastikan jangan sampai anemia. Ibu hamil hingga anak anak balita usia dua hingga lima tahun," tuturnya.

Selain itu, kelengkapan data, sarana dan prasarana yang ada di Puskesmas dan Posyandu juga turut menjadi perhatian. Harapannya, program-program yang nantinya ada, bukan hanya berjalan, tapi juga menjadi lebih terukur.

"Hal ini tidak lain untuk kelengkapan data elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Pemprov Targetkan Angka Stunting di Jawa Timur Turun Hingga 13,5% masyarakat (e-PPGBM). Inilah yang harus kita dorong bersama," ujarnya.

Selain itu, Emil juga berharap akan ada program-program terpadu di masa depan yang nantinya bisa diekselerasi bersama, khususnya dengan kasus kemiskinan. "Support dari semua pihak utamanya, sisi peningkatan anggaran, khususnya di dana desa dan PKK," pungkasnya