Jokowi Minta Pengambilan Paksa Jenazah COVID-19 Tak Terjadi Lagi
loading...
A
A
A
JAKARTA - Kasus pengambilan paksa jenazah COVID-19 yang kerap terjadi di masyarakat, menjadi perhatian serius Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Jokowi bahkan meminta agar komunikasi kepada masyarakat terkait penanganan COVID-19 dilakukan dengan lebih baik. Dia meminta melibatkan pihak-pihak lain yang mumpuni agar masyarakat bisa memahami langkah penanganan COVID-19 .
"Kemudian pelibatan tokoh agama, tokoh-tokoh masyaralat, budayawan, sosiolog, antropolog dalam komunikasi publik harus secara besar-besaran harus kita libatkan," katanya saat membuka rapat terbatas, Senin (29/6/2020).
Dengan komunikasi yang baik, lanjut Jokowi, fenomena seperti membawa jenazah COVID-19 kabur dari rumah sakit tidak perlu terjadi lagi.
"Jangan sampai terjadi lagi merebut jenazah yang jelas Covid. Itu saya kira sebuah hal yang harus kita jaga tidak terjadi lagi setelah ini," ujarnya.
Jokowi juga menyoroti penolakan tes COVID-19 oleh beberapa kalangan masyarakat. Menurutnya, penolakan tes yang terjadi di masyarakat karena kurangnya sosialisasi.
"Kemudian pemeriksaan PCR maupun rapid test yang ditolak oleh masyarakat. Ini karena apa? Mungkin datang-datang pakai PCR, datang-datang rapid test. Belum ada penjelasan terlebih dahulu, sosialisasi dulu ke masyarakat yang akan didatangi. Sehingga yang terjadi adalah penolakan," pungkasnya.
Jokowi bahkan meminta agar komunikasi kepada masyarakat terkait penanganan COVID-19 dilakukan dengan lebih baik. Dia meminta melibatkan pihak-pihak lain yang mumpuni agar masyarakat bisa memahami langkah penanganan COVID-19 .
"Kemudian pelibatan tokoh agama, tokoh-tokoh masyaralat, budayawan, sosiolog, antropolog dalam komunikasi publik harus secara besar-besaran harus kita libatkan," katanya saat membuka rapat terbatas, Senin (29/6/2020).
Dengan komunikasi yang baik, lanjut Jokowi, fenomena seperti membawa jenazah COVID-19 kabur dari rumah sakit tidak perlu terjadi lagi.
"Jangan sampai terjadi lagi merebut jenazah yang jelas Covid. Itu saya kira sebuah hal yang harus kita jaga tidak terjadi lagi setelah ini," ujarnya.
Jokowi juga menyoroti penolakan tes COVID-19 oleh beberapa kalangan masyarakat. Menurutnya, penolakan tes yang terjadi di masyarakat karena kurangnya sosialisasi.
"Kemudian pemeriksaan PCR maupun rapid test yang ditolak oleh masyarakat. Ini karena apa? Mungkin datang-datang pakai PCR, datang-datang rapid test. Belum ada penjelasan terlebih dahulu, sosialisasi dulu ke masyarakat yang akan didatangi. Sehingga yang terjadi adalah penolakan," pungkasnya.
(agn)