100 Lorong Wisata di Makassar Ditarget Rampung pada 17 Agustus
loading...
Salah satu potret lorong wisata di Kota Makassar. Foto/SINDOnews/Maman Sukirman
A
A
A
MAKASSAR - Sebanyak 100 lorong wisata bakal diluncurkan pada 17 Agustus 2022 mendatang. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pun diminta bekerja ekstra untuk merampungkan penataan lorong wisata agar peluncurannya bisa dilakukan bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia (RI) ke-77.
Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi, menuturkan dari 100 lorong wisata itu, sebanyak 46 di antaranya harus dikerjakan oleh beberapa OPD yang terkait, seperti Dinas Pekerjaaan Umum , Dinas Pariwisata, dan Dinas Ketahanan Pangan.
"100 yang akan dilaunching, tapi 46 itu yang berkesesuaian dengan masing-masing dinas, itu yang ditentukan dengan OPD. Tapi di lapangan, ternyata banyak yang sudah dikerjakan secara swadaya oleh masyarakat. Ada berapa lorong yang sudah jadi," kata dia.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Suhaelsi Zubir, menyebut pengerjaan item fisik di lorong wisata baru berjalan sebanyak 18 titik dari total 46 lorong wisata. Pengerjaan itu meliputi penanganan jalan dan drainase.
"Sudah sementara berjalan, baik dari penanganan jalan, penutupan drainase, dan pengerukan sedimen. Insyaallah selesai sebelum 17 Agustus. Yang jalan sekarang sudah ada 18 titik, pagi siang malam dikerjakan," ungkapnya.
Suhaelsi membeberkan, ada beberapa kendala yang dihadapi hingga pengerjaan agak tersendat. Di antaranya adanya perubahan material hingga proses tender.
"Pada saat awal penganggaran itu materialnya paving, tapi kan ada perubahan menggunakan granit. Ada perubahan rinci lagi, tapi sekarang sudah berjalan," beber Elsi.
Elsi menyebut tak ada nominal khusus untuk pengerjaan item fisik di 46 lorong wisata ini. Sebab sepenuhnya menggunakan anggaran pemeliharaan Dinas PU.
"Untuk yang 46 ini kami gunakan anggaran pemeliharaan. Anggaran khusus untuk ini tidak ada, karena memang ada budget untuk pemeliharaan itu sekitar Rp3 miliar," tandasnya.
Di samping adanya intervensi OPD terhadap 46 lorong wisata, masyarakat juga dilibatkan secara sukarela dalam penataan lorong wisata lainnya.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP), M. Rheza, menyebut swadaya masyarakat sangat diperlukan sebab akan menunjukkan kemandirian masyarakat tanpa harus menunggu pemerintah.
"Salah satu tujuan lorong wisata kan pemberdayaan masyarakat. Makanya dibentuk dewan lorong atau Delor. Kalau pemerintah saja yang kerja, maka tidak akan menumbuhkan rasa memiliki apa yang dihasilkan nanti. Sehingga buntut-buntutnya tidak akan ada pemeliharaan atau akan ada kesan lorong itu akan ditinggalkan," tuturnya.
Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi, menuturkan dari 100 lorong wisata itu, sebanyak 46 di antaranya harus dikerjakan oleh beberapa OPD yang terkait, seperti Dinas Pekerjaaan Umum , Dinas Pariwisata, dan Dinas Ketahanan Pangan.
"100 yang akan dilaunching, tapi 46 itu yang berkesesuaian dengan masing-masing dinas, itu yang ditentukan dengan OPD. Tapi di lapangan, ternyata banyak yang sudah dikerjakan secara swadaya oleh masyarakat. Ada berapa lorong yang sudah jadi," kata dia.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Suhaelsi Zubir, menyebut pengerjaan item fisik di lorong wisata baru berjalan sebanyak 18 titik dari total 46 lorong wisata. Pengerjaan itu meliputi penanganan jalan dan drainase.
"Sudah sementara berjalan, baik dari penanganan jalan, penutupan drainase, dan pengerukan sedimen. Insyaallah selesai sebelum 17 Agustus. Yang jalan sekarang sudah ada 18 titik, pagi siang malam dikerjakan," ungkapnya.
Suhaelsi membeberkan, ada beberapa kendala yang dihadapi hingga pengerjaan agak tersendat. Di antaranya adanya perubahan material hingga proses tender.
"Pada saat awal penganggaran itu materialnya paving, tapi kan ada perubahan menggunakan granit. Ada perubahan rinci lagi, tapi sekarang sudah berjalan," beber Elsi.
Elsi menyebut tak ada nominal khusus untuk pengerjaan item fisik di 46 lorong wisata ini. Sebab sepenuhnya menggunakan anggaran pemeliharaan Dinas PU.
"Untuk yang 46 ini kami gunakan anggaran pemeliharaan. Anggaran khusus untuk ini tidak ada, karena memang ada budget untuk pemeliharaan itu sekitar Rp3 miliar," tandasnya.
Di samping adanya intervensi OPD terhadap 46 lorong wisata, masyarakat juga dilibatkan secara sukarela dalam penataan lorong wisata lainnya.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP), M. Rheza, menyebut swadaya masyarakat sangat diperlukan sebab akan menunjukkan kemandirian masyarakat tanpa harus menunggu pemerintah.
"Salah satu tujuan lorong wisata kan pemberdayaan masyarakat. Makanya dibentuk dewan lorong atau Delor. Kalau pemerintah saja yang kerja, maka tidak akan menumbuhkan rasa memiliki apa yang dihasilkan nanti. Sehingga buntut-buntutnya tidak akan ada pemeliharaan atau akan ada kesan lorong itu akan ditinggalkan," tuturnya.
(tri)
Explore More