Kasus Perundungan Masih Terjadi, KMPPA Nilai Perlindungan Anak Belum Maksimal
Senin, 25 Juli 2022 - 12:15 WIB
loading...
A
A
A
Perlindungan anak, ujarnya, harus menjadi komitmen bersama Pemerintah, DPRD dan Masyarakat, indikator pencapaian kota dan Kabupaten Layak Anak harus dibuktikan, implentasi dilapangan bahwa Anak-anak benar terlindungi haknya. "Saya lihat Pemda melalui SKPD terkait Bidang perlindungan anak tak memiliki konsep jelas" ujarnya.
Jika dilihat dari sisi anggaran, ujarnya, misalkan Kota Bandung tahun 2021 hanya 500 Juta, Kabupaten Cirebon 400 juta, Karawang 800 juta. "Pembentukan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) dan sejumlah lembaga atau organisasi perlindungan anak tak miliki konsep dan anggaran yg jelas." ujarnya.
Andri menambahkan, melalui momentun Hari Anak Nasional ini, KMPPA Provinsi Jawa Barat sebagai komunitas masyarakat dari berbagai profesi, latar belakang organisasi yg peduli pada masalah anak, hadir di Kota dan Kabupaten untuk Mendukung dan mendorong Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak di daerah.
"Kami berharap pemerintah daerah lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat, dan tidak ekskusif merasa perlindungan anak cukup ditangani oleh Dinas Perlindungan Anak. Sinergitas dan kolaborasi penyelenggaraan perlindungan anak demi kepentingan terbaik bagi anak menjadi komitmen bersama Pemerintah, DPRD dan Masyarakat imbuh Gungun Ketua KMPPA Kota Bandung" pungkasnya.
Jika dilihat dari sisi anggaran, ujarnya, misalkan Kota Bandung tahun 2021 hanya 500 Juta, Kabupaten Cirebon 400 juta, Karawang 800 juta. "Pembentukan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) dan sejumlah lembaga atau organisasi perlindungan anak tak miliki konsep dan anggaran yg jelas." ujarnya.
Andri menambahkan, melalui momentun Hari Anak Nasional ini, KMPPA Provinsi Jawa Barat sebagai komunitas masyarakat dari berbagai profesi, latar belakang organisasi yg peduli pada masalah anak, hadir di Kota dan Kabupaten untuk Mendukung dan mendorong Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak di daerah.
"Kami berharap pemerintah daerah lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat, dan tidak ekskusif merasa perlindungan anak cukup ditangani oleh Dinas Perlindungan Anak. Sinergitas dan kolaborasi penyelenggaraan perlindungan anak demi kepentingan terbaik bagi anak menjadi komitmen bersama Pemerintah, DPRD dan Masyarakat imbuh Gungun Ketua KMPPA Kota Bandung" pungkasnya.
(msd)
Lihat Juga :
