Kemenkumham Sulsel Ikuti Penyerahan LHP Keuangan dari BPK RI
Rabu, 20 Juli 2022 - 15:25 WIB
loading...
Jajaran Kemenkumham Sulsel mengikuti penyerahan LHP Laporan Keuangan dari BPK RI ke Kemenkumham secara virtual, kemarin. Foto: Humas Kemenkumham Sulsel
A
A
A
MAKASSAR - Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel mengikuti kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Kementerian hukum dan HAM (Kemenkumham) tahun 2021, Selasa 19 Juli kemarin.
Kemenkumham Sulsel mengikuti kegiatan via daring dari Aula Kanwil. Diikuti Kepala Divisi Keimigrasian Jaya Saputra, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Nur Ichwan, Kepala Bagian Umum Basir, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara Khomaini, dan jajaran Kanwil Kemenkumham Sulsel .
Baca juga: Persiapan Tes Sekolah Kedinasan Poltekip dan Poltekim Terus Dipermantap
Menkumham RI, Yasonna Laoly dalam sambutannya menyampaikan, capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Keuangan tahun 2021 yang merupakan raihan WTP ke-13 kali secara berturut-turut, merupakan bentuk kesadaran dan komitmen untuk selalu berupaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
"Yakni dengan menyampaikan laporan keuangan pemerintah secara tepat waktu dan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Keberhasilan atas pencapaian Opini WTP dari BPK RI hendaknya tidak membuat kita berpuas diri. Tetap berkinerja lebih baik sehingga dapat mempertahankan Capaian Opini WTP di masa yang akan datang," jelas Yasonna.
Kemenkumham Sulsel mengikuti kegiatan via daring dari Aula Kanwil. Diikuti Kepala Divisi Keimigrasian Jaya Saputra, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Nur Ichwan, Kepala Bagian Umum Basir, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara Khomaini, dan jajaran Kanwil Kemenkumham Sulsel .
Baca juga: Persiapan Tes Sekolah Kedinasan Poltekip dan Poltekim Terus Dipermantap
Menkumham RI, Yasonna Laoly dalam sambutannya menyampaikan, capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Keuangan tahun 2021 yang merupakan raihan WTP ke-13 kali secara berturut-turut, merupakan bentuk kesadaran dan komitmen untuk selalu berupaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
"Yakni dengan menyampaikan laporan keuangan pemerintah secara tepat waktu dan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Keberhasilan atas pencapaian Opini WTP dari BPK RI hendaknya tidak membuat kita berpuas diri. Tetap berkinerja lebih baik sehingga dapat mempertahankan Capaian Opini WTP di masa yang akan datang," jelas Yasonna.
Lihat Juga :
