DPRD Maros Usul Pembubaran Perusda yang Bebani Pemerintah
Kamis, 14 Juli 2022 - 14:52 WIB
loading...
Suasana depan kantor Perusahaan Daerah (Perusda) PT Bumi Maros Sejahtera. Foto: Sindonews/Najmi S Limonu
A
A
A
MAROS - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maros , meminta pemerintah daerah untuk membubarkan perusahaan daerah (Perusda) karena dinilai tidak memiliki kontribusi baik bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Perusda yang dimaksud adalah PT Bumi Maros Sejahtera. Badan usaha milik daerah (BUMD) tersebut bergerak di bidang pergudangan. Direktur utamanya Hermanto Syahrul. Mantan anggota DPRD Maros. Direksi dan komisaris dilantik bupati, 7 Juli 2021 lalu.
Baca Juga: Jajaran Pejabat Perusda PT BMS Dilantik, Ini Harapan Bupati Maros
Anggota DPRD Kabupaten Maros , Rahmat Hidayat, menuturkan, pihaknya menilai pembubaran Perusda ini sudah harus dilakukan setelah melakukan evaluasi. Dia menilai dari pada terus menerus menjadi beban pemerintah daerah, lebih baik jika Perusda dibubarkan.
“Setelah dilakukan evaluasi dan ditemukan lebih membebankan Pemda. Makanya kami sarankan untuk dibubarkan saja,” katanya, Kamis, (14/07/2022).
Legislator PKS itu menyebutkan, seharusnya jika sesuai dengan peruntukannya, perusahan daerah didirikan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan untuk menghabiskan anggaran.
“Tujuan Perusda itu sederhana, menopang PAD, jadi kalau tidak memberikan kontibusi, untuk apa mereka ada? bubarkan saja,” tegasnya.
Rahmat menilai Perusda telah menghabiskan anggaran miliaran rupiah, tanpa ada kontribusi ke pemerintah daerah. Dia menilai, Perusda yang ada saat ini masih jauh dari yang diharapkan.
"Sementara penyertaan modal yang diberikan Pemda sebanyak Rp1 miliar. Berdasarkan audit terakhir sisa Rp400 juta, dan Rp600 jutanya hanya dipakai untuk operasional saja,” tutupnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Maros , AS Chaidir Syam, mengatakan pihaknya saat ini sedang melakukan evaluasi. "Saat ini kita telah perintahkan inspektorat untuk melakukan evaluasi, terutama pada pemanfaatan anggran, jika terjadi penyimpanan kita akan bertidak sesuai aturan yang berlaku,” jelasnya.
Hal yang menjadi perdebatan kata Chaidir adalah terkait penyertaan modal yang diberikan Pemda ke Perusda.
“DPRD melihat bagaimana proses dari anggaran tersebut tidak dipergunakan dengan baik, ada yang berpendapat jika hanya digunakan untuk biaya operasional saja,” ujarnya.
Baca Juga: Pencairan Gaji 13 ASN Lingkup Pemkab Maros Bertepatan HUT Maros
Alumni Ilmu Pemerintahan Unhas itu mengungkapkan sejauh ini sudah ada tiga perusda yang memiliki catatan buruk.
Beberapa tahun yang lalu memang ada perusda pertanian dan perusda aset. Namun perusahan daerah tersebut tidak berjalan dengan baik, akhirnya dibubarkan.
"Kami cari tau terlebih dahulu apa memang perusahaan daerahnya yang kurang bagus atau orang - orang didalamnya, namun jika yang bermasalah itu orang yang ada didalam, kita ganti saja," tutupnya.
Perusda yang dimaksud adalah PT Bumi Maros Sejahtera. Badan usaha milik daerah (BUMD) tersebut bergerak di bidang pergudangan. Direktur utamanya Hermanto Syahrul. Mantan anggota DPRD Maros. Direksi dan komisaris dilantik bupati, 7 Juli 2021 lalu.
Baca Juga: Jajaran Pejabat Perusda PT BMS Dilantik, Ini Harapan Bupati Maros
Anggota DPRD Kabupaten Maros , Rahmat Hidayat, menuturkan, pihaknya menilai pembubaran Perusda ini sudah harus dilakukan setelah melakukan evaluasi. Dia menilai dari pada terus menerus menjadi beban pemerintah daerah, lebih baik jika Perusda dibubarkan.
“Setelah dilakukan evaluasi dan ditemukan lebih membebankan Pemda. Makanya kami sarankan untuk dibubarkan saja,” katanya, Kamis, (14/07/2022).
Legislator PKS itu menyebutkan, seharusnya jika sesuai dengan peruntukannya, perusahan daerah didirikan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan untuk menghabiskan anggaran.
“Tujuan Perusda itu sederhana, menopang PAD, jadi kalau tidak memberikan kontibusi, untuk apa mereka ada? bubarkan saja,” tegasnya.
Rahmat menilai Perusda telah menghabiskan anggaran miliaran rupiah, tanpa ada kontribusi ke pemerintah daerah. Dia menilai, Perusda yang ada saat ini masih jauh dari yang diharapkan.
"Sementara penyertaan modal yang diberikan Pemda sebanyak Rp1 miliar. Berdasarkan audit terakhir sisa Rp400 juta, dan Rp600 jutanya hanya dipakai untuk operasional saja,” tutupnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Maros , AS Chaidir Syam, mengatakan pihaknya saat ini sedang melakukan evaluasi. "Saat ini kita telah perintahkan inspektorat untuk melakukan evaluasi, terutama pada pemanfaatan anggran, jika terjadi penyimpanan kita akan bertidak sesuai aturan yang berlaku,” jelasnya.
Hal yang menjadi perdebatan kata Chaidir adalah terkait penyertaan modal yang diberikan Pemda ke Perusda.
“DPRD melihat bagaimana proses dari anggaran tersebut tidak dipergunakan dengan baik, ada yang berpendapat jika hanya digunakan untuk biaya operasional saja,” ujarnya.
Baca Juga: Pencairan Gaji 13 ASN Lingkup Pemkab Maros Bertepatan HUT Maros
Alumni Ilmu Pemerintahan Unhas itu mengungkapkan sejauh ini sudah ada tiga perusda yang memiliki catatan buruk.
Beberapa tahun yang lalu memang ada perusda pertanian dan perusda aset. Namun perusahan daerah tersebut tidak berjalan dengan baik, akhirnya dibubarkan.
"Kami cari tau terlebih dahulu apa memang perusahaan daerahnya yang kurang bagus atau orang - orang didalamnya, namun jika yang bermasalah itu orang yang ada didalam, kita ganti saja," tutupnya.
(agn)
Lihat Juga :
