DPRD Hanya Setujui Pinjaman Rp110 Miliar untuk Bangun RS dan Pasar di Maros

Rabu, 16 November 2022 - 23:40 WIB
loading...
DPRD Hanya Setujui Pinjaman Rp110 Miliar untuk Bangun RS dan Pasar di Maros
Bupati Maros, Chaidir Syam bersama Ketua DPRD Maros, Ketua DPRD Maros, Andi Patarai Amir, menandatangani persetujuan pinjaman, Rabu, (16/11/2022). Foto: Istimewa
A A A
MAROS - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maros hanya menyetujui ajuan pinjaman pemerintah daerah sebesar Rp110 Miliar. Pinjaman tersebut rencananya untuk pembangunan Rumah Sakit (RS) dan pasar.

Padahal sebelumnya, pemerintah daerah mengajukan pinjaman sebesar Rp206 Miliar ke PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) untuk tiga pembangunan infrastruktur yakni, pembangunan Rumah Sakit Pratama Maros tipe D, Pasar Sentral Turikale dan jembatan Labuang. Hal tersebut terungkap dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Maros, Andi Patarai Amir, Rabu, (16/11/2022).

Baca juga: Aktif Dorong Budaya Gemar Membaca, Bupati Maros Diganjar Penghargaan Tertinggi Perpusnas

“Dana yang diajukan ke DPRD awalnya sebesar Rp206 Miliar, namun yang disetujui hanya dua, yakni pembangunan RS dan pasar. Pembangunan fisik rumah sakit sekitar Rp50 M, alat kesehatannya Rp20 M. Sedangkan untuk pembangunan pasar sentral Turikale Rp47 M,” ungkapnya.



Dana sebesar Rp110 M akan dibayar selama lima tahun dengan bunga 7,8 persen dan akan dialokasikan ke APBD 2023. Mantan Ketua DPRD Maros ini mengatakan, langkah tersebut merupakan opsi kedua. Di mana sebelumnya pihaknya telah meminta bantuan ke Kemenkes.

“Tapi syarat dari Kemenkes untuk rumah sakit tipe D hanya untuk daerah yang tertinggal atau terjauh, seperti yang berada di pulau, dan kita tidak termasuk ke dalamnya, jadi bukan skala prioritas,” ungkapnya.

Baca juga: Asesmen Geopark Maros-Pangkep Bakal Dibahas di Rapat Dewan Council UNESCO

Bahkan untuk pembangunan Pasar Sentral Turikale pihaknya telah meminta bantuan ke Kementrian Perdagangan namun hanya dapat membantu sebesar Rp4 Miliar.

Namun demikian, Chaidir menegaskan pinjaman tersebut masih bersifat usulan. “Karena masih harus dinilai Kementerian Keuangan, Kemendagri dan PT SMI itu sendiri,” imbuhnya.
Halaman :
Komentar
Copyright © 2023 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.2831 seconds (11.252#12.26)