Kekosongan Kuota PPDB Zonasi Rawan Diperjualbelikan

MAKASSAR - Kekosongan kursi akibat kuota penerimaan peserta didik baru ( PPDB ) jalur zonasi di Kota Makassar yang tidak terpenuhi rawan dimanfaatkan oknum tak bertanggung jawab. Sebut saja potensi jual beli kursi.

Salah satu orang tua siswa, Andi Fadly, mengaku jika anaknya gagal dalam seleksi zonasi ini. Padahal anaknya dia daftarkan di SMP Negeri 24 dan SMP Negeri 3, yang mana kedua sekolah tersebut berjarak kurang dari satu kilometer dari rumahnya.



Skor yang diperoleh anaknya di SMP Negeri 24 adalah 8.687 dan di SMP Negeri 3 adalah 8.696. Usia anaknya pun bisa dibilang sangat cukup yakni 13 tahun. Dia pun mempertanyakan mekanisme kelulusan peserta didik jalur zonasi.

"Logikanya, kalau ada yang punya jarak rumah sama dengan saya, indikator penilaian ke skoring, lalu ke umur. Nah ada informasi jika ada yang jauh rumahnya tapi lulus. Ini yang mau dikroscek. Saya mau ke sekolah. Mau lihat mekanisme kelulusan seperti apa. Ini harus transparan," tegasnya.

Dia juga menyoroti dan mempertanyakan kepada kelulusan peserta didik yang berkali-kali ditunda. Kata dia, hal itu bisa membuat masyarakat berasumsi jika memang ada hal yang disembunyikan.

Sementara itu, juga beredar informasi melalui pesan WhatsApp jika ada oknum di salah satu sekolah dasar yang menawarkan peluang masuk sekolah dengan membayar Rp2 juta.

"Ada yang tidak lulus ditawari lewat pintu belakang. Kuota tidak banyakji," demikian bunyi pesan WhatsApp itu.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Dewan Pendidikan, Fachrudin Palapa, mengaku sudah sejak awal mewanti-wanti Dinas Pendidikan agar pelaksanaan PPDB dilaksanakan dengan profesional, transparan, dan akuntabel.

Namun pada fakta di lapangan, dirinya banyak menerima laporan jika panitia sekolah justru menutup-nutupi data pengumuman seleksi.

"Kami banyak terima aduan pengumuman di sekolah itu tidak transparan. Banyak orang tua yang minta hasilnya dibuka. Mereka minta diperlihatkan skornya tapi tidak diperlihatkan oleh sekolah," katanya.

"Disdik dan pihak sekolah harus transparan. Kalau ada ortu siswa datang minta skor, diperlihatkan saja supaya jelas. Kalau semua dibuat secara transparan, itu akan akuntabel dan publik tidak akan bertanya-tanya," imbuh dia.

Bahkan, informasi terkait jual beli kursi juga sudah sampai di pihaknya. Dirinya meminta pihak Dinas Pendidikan agar segera melakukan investigasi untuk mencari tahu kebenarannya.

"Informasi jual beli kursi itu sudah sampai di kita kabarnya dan kita sudah minta Disdik untuk melakukan investigasi. Tapi menurut mereka sejauh ini belum ada faktanya. Karena yang melapor juga tidak menyebut di mana sekolah yang dimaksud," katanya.

Sementara itu, Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto, mengaku sudah mendengar kabar serupa. Menurutnya, memang hampir selalu ada calo pada setiap momen.

"Teman-teman harus carikan saya bukti. Malau ada aparat yang terlibat, pasti saya berhentikan. Saya jamin," tegas Danny, sapaan akrabnya.

Menurut dia, kabar jual beli kursi senilai Rp2 juta itu justru terbilang murah. Dia menilai ada oknum yang hanya ingin mengambil kesempatan.



"Murah itu. Yang saya dengar Rp30 juta. Karena di daerah saja, ada temanku, saya tidak sebut daerah mana itu Rp7 juta. Kalau ada Rp2 juta berarti itu lebih murah dari daerah. Jadi tidak mungkin hanya Rp2 juta. Itu main-main, mau ambil kesempatan saja," bebernya.

Sementara, terkait banyaknya kuota kosong, kata dia, Disdik akan memberi kebijakan untuk merekomendasikan calon siswa masuk ke sekolah yang minim pendaftar.