Daerah Masih Terkendala Birokrasi Soal Ekspor Benur Lobster
Rabu, 24 Juni 2020 - 21:40 WIB
loading...
A
A
A
Kendala birokrasi tersebut, harus segera diselesaikan karena jika tidak tentu hal ini sangat merugikan nelayan sebagai ujung tombak dari kekuatan maritim bangsa. Birokrasi yang rumit tentu juga menghambat iklim investasi di sektor kelautan dan perikanan.
"Ketidaksamaan irama, KKP pusat memerintahkan pelaku usaha untuk segera jalan ekspor karena sudah mengantongkan izin, tetapi di waktu yang sama provinsi dan kabupaten belum siap. Jelas ini sangat merugikan. Seharusnya upaya-upaya ekspor didukung. Mengingat kita tengah mengalami defisit neraca perdagangan," ujarnya.
Contoh lain dari rumitnya birokrasi, beber Hamzah, adalah sulitnya melakukan penerbitan proses Surat Keterangan Asal Benih (SKAB) yang mana sebetulnya memiliki persyaratan yang cukup simple, namun harus melampaui proses tingkatan-tingkatan regulator yang tidak sinkron.
Dari Informasi yang dihimpun, kata Hamzah, ada indikasi penggunaan kekuatan politis untuk kepentingan satu wilayah dalam proses pendaftaran & verifikasi Nelayan. Kemudian campur tangan pihak tertentu untuk memperlambat alur proses pendaftaran nelayan bagi perusahaan-perusahaan dari luar wilayah.
"Jangan sampai para perusahaan jadi dilematis, ingin segera melakukan ekspor karena sudah mengantungi izin dan mengikuti semua persyaratan yang diwajibkan oleh KKP, tetapi infrastruktur untuk melewati jalan ini masih banyak bolongnya, sehingga para perusahaan pun jadi bingung antara maju dan diam di tempat," ujarnya.
"Ketidaksamaan irama, KKP pusat memerintahkan pelaku usaha untuk segera jalan ekspor karena sudah mengantongkan izin, tetapi di waktu yang sama provinsi dan kabupaten belum siap. Jelas ini sangat merugikan. Seharusnya upaya-upaya ekspor didukung. Mengingat kita tengah mengalami defisit neraca perdagangan," ujarnya.
Contoh lain dari rumitnya birokrasi, beber Hamzah, adalah sulitnya melakukan penerbitan proses Surat Keterangan Asal Benih (SKAB) yang mana sebetulnya memiliki persyaratan yang cukup simple, namun harus melampaui proses tingkatan-tingkatan regulator yang tidak sinkron.
Dari Informasi yang dihimpun, kata Hamzah, ada indikasi penggunaan kekuatan politis untuk kepentingan satu wilayah dalam proses pendaftaran & verifikasi Nelayan. Kemudian campur tangan pihak tertentu untuk memperlambat alur proses pendaftaran nelayan bagi perusahaan-perusahaan dari luar wilayah.
"Jangan sampai para perusahaan jadi dilematis, ingin segera melakukan ekspor karena sudah mengantungi izin dan mengikuti semua persyaratan yang diwajibkan oleh KKP, tetapi infrastruktur untuk melewati jalan ini masih banyak bolongnya, sehingga para perusahaan pun jadi bingung antara maju dan diam di tempat," ujarnya.
Lihat Juga :
