Kakanwil Kemenkumham Sulsel Minta Konsisten Lakukan Pengendalian Gratifikasi
Selasa, 21 Juni 2022 - 08:33 WIB
loading...
Kakanwil Kemenkumham Sulsel, Liberti Sitinjak. Foto/Istimewa
A
A
A
MAKASSAR - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkumham Sulsel ) memberikan pembekalan kepada jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) di kabupaten/kota terkait pengendalian gratifikasi dan penanganan benturan kepentingan, Senin (20/6/2022).
Pembekalan dikemas dalam bentuk sosialisasi dan dihadiri langsung seluruh kepala UPT Kanwil Sulsel, semantara jajaran pelaksana mengikuti secara daring. Narasumber kegiatan Hasnadirah selaku Koordinator Bidang Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi Sulsel.
Baca Juga: Kemenkumham Sulsel Beri Pendampingan Zona Integritas di Rupbasan Makassar
Kakanwil Kemenkumham Sulsel, Liberti Sitinjak saat membuka kegiatan mengatakan, pihaknya memiliki tekad yang kuat untuk terus melakukan pengendalian gratifikasi dan benturan kepentingan melalui upaya–upaya sistematis dengan membersihkan diri dari praktik–praktik KKN guna menjaga dan melindungi kredibilitas Kanwil Sulsel.
“Sebagai ASN Kementerian Hukum dan HAM, kita berkewajiban menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas, demikian pula kita wajib melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK atau UPG (Unit Pengendalian Gratifikasi) di lingkungan kerja kita,” jelas Liberti Sitinjak.
“Hal ini menjadi bukti nyata dari komitmen jajaran Kanwil Kemenkumham Sulsel untuk mewujudkan pemerintah yang anti KKN, sejalan dengan capaian Kanwil Sulsel yang telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sejak 2020 serta menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tahun ini,” ungkap Kakanwil.
Narasumber, Hasnadirah menjelaskan, yang dikenai kewajiban untuk melaporkan penerimaan gratifikasi yaitu pegawai negeri dan penyelenggara negara sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan.
Baca Juga: Kemenkumham Sulsel-Pemkot Makassar Teken MoU Kekayaan Intelektual
"Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya," jelas Hasnadirah.
Sementara itu, benturan kepentingan merupakan situasi dimana terdapat konflik kepentingan seseorang yang memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya (baik dengan sengaja maupun tidak sengaja) untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongannya sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan objektif dan berpotensi menimbulkan kerugian kepada pihak tertentu.
Pembekalan dikemas dalam bentuk sosialisasi dan dihadiri langsung seluruh kepala UPT Kanwil Sulsel, semantara jajaran pelaksana mengikuti secara daring. Narasumber kegiatan Hasnadirah selaku Koordinator Bidang Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi Sulsel.
Baca Juga: Kemenkumham Sulsel Beri Pendampingan Zona Integritas di Rupbasan Makassar
Kakanwil Kemenkumham Sulsel, Liberti Sitinjak saat membuka kegiatan mengatakan, pihaknya memiliki tekad yang kuat untuk terus melakukan pengendalian gratifikasi dan benturan kepentingan melalui upaya–upaya sistematis dengan membersihkan diri dari praktik–praktik KKN guna menjaga dan melindungi kredibilitas Kanwil Sulsel.
“Sebagai ASN Kementerian Hukum dan HAM, kita berkewajiban menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas, demikian pula kita wajib melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK atau UPG (Unit Pengendalian Gratifikasi) di lingkungan kerja kita,” jelas Liberti Sitinjak.
“Hal ini menjadi bukti nyata dari komitmen jajaran Kanwil Kemenkumham Sulsel untuk mewujudkan pemerintah yang anti KKN, sejalan dengan capaian Kanwil Sulsel yang telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sejak 2020 serta menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tahun ini,” ungkap Kakanwil.
Narasumber, Hasnadirah menjelaskan, yang dikenai kewajiban untuk melaporkan penerimaan gratifikasi yaitu pegawai negeri dan penyelenggara negara sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan.
Baca Juga: Kemenkumham Sulsel-Pemkot Makassar Teken MoU Kekayaan Intelektual
"Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya," jelas Hasnadirah.
Sementara itu, benturan kepentingan merupakan situasi dimana terdapat konflik kepentingan seseorang yang memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya (baik dengan sengaja maupun tidak sengaja) untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongannya sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan objektif dan berpotensi menimbulkan kerugian kepada pihak tertentu.
(agn)
Lihat Juga :
